Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)

Volume 1, Number 8, August 2021

p-ISSN 2774-5147 ; e-ISSN 2774-5155

How to cite:

Arisman Tibi

, Tjahya Supriatna

dan Dyah Kusumastuti

. (2021). Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah (BPPD) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir di Kota Bandung. Jurnal Sosial dan Teknologi

(SOSTECH), 1(8): 813-821

E-ISSN:

2774-5155

Published by:

https://greenvest.co.id/

STRATEGI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BPPD)

DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN

PAJAK PARKIR DI KOTA BANDUNG

Arisman Tibi

, Tjahya Supriatna

dan Dyah Kusumastuti

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Indonesia

1, 2 dan 3

[email protected]m

, tjahyasupriatna@gmail.com

dan dyahkusuma[email protected]

Diterima:

28 Juni 2021

Direvisi:

15 Juli 2021

Disetujui:

14 Agustus

2021

Abstrak

Latar belakang penelitian berawal dari rendahnya kontribusi dan fluktuatifnya

realisasi penerimaan pajak parkir di Kota Bandung. Itu merupakan suatu

masalah karena seharusnya target dan realisasi pajak parkir bisa naik dari tahun

ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak

parkir di Kota Bandung dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor

apa saja yang mendukung dan menghambat realisasi pajak parkir di Kota

Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan

bahwa realisasi pajak parkir di Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan

dengan baik karena realisasi pajak parkir masih fluktuatif (naik turun) dalam

setiap tahunnya. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa data potensi

yang digunakan dalam realisasi pajak parkir masih belum valid, rendahnya

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak parkir, serta tingginya target

pajak parkir yang ditentukan.

Kata kunci : Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Parkir, Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pajak Parkir

Abstract

The research background stems from the low contribution and fluctuating

realization of parking tax receipts in Bandung. That is a problem because the

target and realization of parking taxes can go up from year to year. The

purpose of the study is to describe and analyze the realization of parking taxes

in the city of Bandung, analyze supporting factors and obstacles, and devise

strategic steps to increase the realization of parking tax revenues in the city of

Bandung. This research aims to find out and analyze the strategy of the

Regional Revenue Management Agency in increasing parking tax revenue in

the city of Bandung and to find out and analyze what factors support and

inhibit the realization of parking taxes in the city of Bandung. The research

methods used in this research are descriptive methods with qualitative

approaches. The results of the study showed that the realization of parking

taxes in the city of Bandung has not fully worked with the city of Bandung.

Keywords : Parking Tax Revenue Increase Strategy, Regional Revenue

Management Agency, Parking Tax

Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD)

dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir di Kota

Bandung

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN 2774-5147

Arisman Tibi

, Tjahya Supriatna

dan Dyah Kusumastuti

814

PENDAHULUAN

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi, daerah otonom berhak

(Yandra, 2016) dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

(Muin, 2014). Yang diatur dan diurus tersebut ialah tugas-tugas atau urusan-urusan

tertentu yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah untuk

diselenggarakannya sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuannya sendiri

(Wijayanti, 2016). Pemerintah dalam menyerahkan sumber-sumber keuangan kepada

daerah harus seimbang (Setyorini, 2020). Keseimbangan tersebut berdasarkan pada beban

atau urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah

(Suwarnatha & Ngurah, 2013). Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan

terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah (Bihuku, 2018).

Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk

membiayai urusan pemerintahan (Susantih & Saftiana, 2009) dan khususnya urusan

pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar (Faisal & Azhari, 2021), Pemerintah

Pusat dapat menggunakan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membantu

daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai (Sulistyowati & DUL MUID,

2011).

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut adanya kesiapan sumber daya dan

sumber dana (Dayat, 2017), responsibilitas serta akuntabilitas dari setiap daerah. Sejalan

dengan itu penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung dengan adanya perimbangan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Korry, 2018) yang

disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah. Hal tersebut kemudian diatur dalam

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah Kota

Bandung harus benar-benar menangkap semangat otonomi daerah (Kurniawan, 2017)

dengan melakukan peningkatan pendapatan asli daerah guna pencapaian desentralisasi

fiskal yang baik. Jika melihat potensi-potensi pajak yang ada di Kota Bandung saat ini

capaian target pendapatan asli daerah Kota Bandung yang ada seharusnya masih bisa

ditingkatkan (Zahari, 2017) dan dikembangkan lagi apabila potensi-potensi pajak yang

ada di Kota Bandung dimaksimalkan secara tepat. Otomatis besaran pendapatan asli

daerah akan meningkat secara signifikan (Nurhayati, 2015) dan seluruh pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bandung dapat terlaksana

dengan baik (Zulfikar, 2017). Adapun realisasi kontribusi penerimaan pajak parkir Kota

Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Kota Bandung Periode 2011-2015

Tahun

Realisasi PAD

Pajak Parkir

Persentase

terhadap

Realisasi PAD

Target

Realisasi

2011

803.663.585.485

6.000.000.000

5.897.885.990

1,48%

2012

1.001.806.364.114

7.000.000.000

19.797.707.44

2,67%

2013

1.194.159.468.709

7.500.000.000

19.799.908.37

2,28%

2014

1.400.939.931.883

12.000.000.000

12.198.543.99

0,87%

2015

1.108.168.717.016

30.000.000.000

20.234.816.57

1,83%

Sumber: BPPD Kota Bandung (data diolah).

Vol. 1, No. 8, pp. 813-821, August 2021

815 http://sostech.greenvest.co.id

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukan rendahnya kontribusi penerimaan pajak

parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung. Sejak tahun 2011 hingga tahun

2015 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir tidak lebih dari 2,67% dari

pendapatan asli daerah atau hanya berkisar rata-rata pada 1,75%. Bahkan pada tahun

2014, kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah hanya sebesar 0,87% atau

sebesar Rp. 12.198.543.998,00 dari total PAD sebesar Rp. 1.400.939.931.883,00.

Kontribusi penerimaan pajak parkir tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 2,67%

dari total pendapatan asli daerah atau sebesar Rp. 19.797.707.448,00.

Terdapat hal menarik dalam realisasi penerimaan pajak parkir di Kota Bandung

dalam rentang waktu tahun 2011 sampai dengan 2015, dimana terjadi fluktuasi capaian

hasil realisasi Penerimaan pajak parkir yang cukup signifikan. Pada tahun 2011, total

target pajak parkir di Kota Bandung adalah Rp. 6.000.000.000,00, sedangkan capaian

hasil realisasinya adalah sebesar 98,30% atau sebesar Rp. 5.897.885.990,00. Berbeda

dengan tahun 2012, di mana target Penerimaan Pajak Parkir Kota Bandung naik menjadi

Rp. 7.000.000.000,00, sedangkan yang terealisasi meningkat menjadi 282,84% atau

sebesar Rp. 19.797.707.448,00. Berbeda lagi di tahun 2013, dimana pada tahun ini target

penerimaan pajak parkir naik menjadi Rp. 7.500.000.000,00, sedangkan realisasinya

turun tidak terlalu signifikan yaitu mencapai angka 263,99% atau sebesar Rp

19.799.908.376,00. Penurunan realisasi penerimaan pajak parkir kembali terjadi pada

tahun 2014 sebesar 101,65% dan pada tahun 2015 hanya sebesar 67,45%. Penjelasan

tersebut tentunya memberikan gambaran bahwa ada permasalahan yang terjadi dalam

penyelenggaraan pajak parkir di Kota Bandung dalam rentang waktu tahun 2011 sampai

dengan 2015, entah itu dalam penentuan targetnya atau dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir di

Kota Bandung dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang

mendukung dan menghambat realisasi pajak parkir di Kota Bandung. Manfaat penelitian

ini dapat memudahkan BPPD dalam menganalisis dan mengetahui hambatan realisasi

pajak parker di Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan

menganalisis data secara sistematis untuk memperoleh gambaran masalah yang dihadapi

dan dianalisis dalam rangka pemecahan masalah tersebut. Sehingga dapat ditarik suatu

kesimpulan dan pada akhirnya akan muncul alternatif-alternatif saran untuk mengatasi

permasalahan. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi

dan triangulasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis SWOT dan Litmus

Test.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu program bisa terlaksana dengan baik apabila program tersebut bisa

tersampaikan dengan jelas kepada pelaksananya. Oleh sebab itu, di dalam suatu program

sangatlah penting yang namanya komunikasi. Begitupun dalam proses perealisasian pajak

parkir di Kota Bandung, komunikasi merupakan aspek yang sangat penting. Adapun

komunikasi dalam proses perealisasian pajak parkir di Kota Bandung ditunjang oleh 2

(dua) aspek, yaitu sosialisasi kebijakan dan koordinasi.

Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD)

dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir di Kota

Bandung

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN 2774-5147

Arisman Tibi

, Tjahya Supriatna

dan Dyah Kusumastuti

816

A. Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi merupakan aspek yang sangat penting dalam proses realisasi pajak

parkir di Kota Bandung. Berdasarkan sosialisasi, program, tujuan dan manfaat dari

realisasi pajak parkir bisa tersampaikan untuk selanjutnya dipahami dan

dilaksanakan oleh setiap komponen yang terlibat dalam program tersebut, sehingga

bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun sosialisi

tentang realisasi pajak parkir di Kota Bandung, dilaksanakan oleh hampir seluruh

pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung.

B. Koordinasi

Menurut pengimplementasian suatu kebijakan, tentunya melibatkan banyak

unsur didalamnya sehingga apabila kebijakan tersebut ingin terlaksana dengan baik

dibutuhkan koordinasi. Koordinasi itu sangat diperlukan dalam proses realisasi pajak

parkir di Kota Bandung. Berdasarkan adanya koordinasi, proses realisasi pajak

parkir di Kota Bandung bisa terkoordinir dengan baik, berjalan dengan efektif dan

efisien.

C. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam proses penelitian di BPPD

Kota Bandung, diketahui bahwa jumlah pegawai di BPPD Kota Bandung yang

bertugas menyelenggarakan pajak parkir di Kota Bandung ada 27 orang, yang terdiri

dari 1 orang Kabid PAD 1, 1 orang Kasubbid Pajak Hiburan dan pajak parkir dan 9

orang verifikator pajak dan 16 orang pengelola wajib pajak. Jumlah ini tentunya

masih kurang, mengingat banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan dalam realisasi

pajak parkir.

D. Anggaran

Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu

program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa

dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif

dalam mencapai tujuan dan sasaran.

E. Sarana dan Prasarana

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang

berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti

gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan

implementasi suatu program atau kebijakan.

F. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan

penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau

sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya

kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk

tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang

tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam

melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan. Terkait dengan budaya dan disiplin kerja, dalam

penyelenggaraan pajak parkir di Kota Bandung diterapkan sistem reward and

punishment.

G. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi

kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan

struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi

kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi

pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan

Vol. 1, No. 8, pp. 813-821, August 2021

817 http://sostech.greenvest.co.id

kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah

struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan

cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang

rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi

menjadi tidak fleksibel.

Terdapat faktor-faktor pendukung dalam realisasi pajak parkir di Kota Bandung

yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD). Faktor-faktor

pendukung tersebut ada yang berasal dari internal organisasi dan ada juga yang berasal

dari ekternal organisasi. Penyelenggaraan pajak parkir di Kota Bandung tidak selamanya

berjalan dengan lancar dan seperti yang diharapkan. Faktor lain yang menjadi

penghambat dalam peningkatan realisasi pajak parkir di Kota Bandung adalah kurangnya

penyidik PPNS yang dimiliki BPPD Kota Bandung sehingga penindakan terhadap wajib

pajak yang menunggak/tidak membayar pajak menjadi kurang optimal.

Teknik yang digunakan dalam menganalisis dan menyusun langkah-langkah

strategis adalah dengan menggunakan teknik analisis SWOT terhadap faktor penghambat

dan faktor pendukung. Selanjutnya menggunakan Litmus Test untuk menguji dan menilai

isu-isu strategis yang sudah teridentifikasi dari hasil teknik SWOT tersebut. Matrik

analisis SWOT dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Matriks Analisis SWOT Strategi Peningkatan Realisasi Pajak Parkir di Kota

Bandung

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Kekuatan (Strenghts)

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan

yang representative

2. Adanya sistemreward and

punishment

3. Sering diadakannya program

pendidikan dan pelatihan bagi

pegawai

4. Adanya Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif bagi petugas

penyelenggara Pajak (Peraturan

Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah).

Kelemahan (Weakness)

1. Belum validnya data

wajib pajak

2. Kuantitas Sumber daya

aparatur BPPD Kota

Bandung yang bertugas

menyelenggaraan pajak

parkir

3. Sosialisasi pajak parkir

terhadap masyarakat

yang belum optimal

Peluang (Opportunities)

1. Adanya political will

dari Pimpinan, baik itu

Walikota maupun

Kepala BPPD dalam

mensukseskan pajak

parkir.

2. Telah dibangunnya

kerjasama antara

BPPD dengan Bank

BJB dan PT. Pos

Indonesia dalam hal

penyelenggaraan

pajak parkir di Kota

Bandung;

3. Telah tersedianya

Strategi SO

1. Mengoptimalkan kerjasama antara

BPPD dengan Bank BJB dan PT.

Pos Indonesia dalam hal

penyelenggaraan pajak parkir di

Kota Bandung

2. Mengoptimalkan pemanfaatan

sarana dan prasarana yang

representative dalam

penyelenggaraan pajak parkir

3. Mengoptimalkan penerapan sistem

reward and punishment dalam

penyelenggaraan pajak parkir.

Strategi WO

1. Menyusun dan

menginventarisasi

kembali potensi pajak

parkir

2. Pengajuan penambahan

kuantitas pegawai yang

kompeten dalam

penyelenggaraan pajak

parkir

3. Mengoptimalkan

kerjasama dengan

Kejaksaan, Polresta

Bandung, TNI dan

SatpolPP dalam upaya

mencegah terjadinya

Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD)

dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir di Kota

Bandung

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN 2774-5147

Arisman Tibi

, Tjahya Supriatna

dan Dyah Kusumastuti

818

Mobil Pelayanan

Pajak keliling

4. Adanya kerjasama

dan dukungan dari

Kejaksaan, Polresta

Bandung, TNI dan

SatpolPP dalam upaya

mencegah terjadinya

penyimpangan dalam

pemungutan pajak

parkir.

penyimpangan dalam

penyelenggaraan pajak

parkir

Ancaman (Threats)

1. Banyaknya oknum

yang mengaku aparat

tidak membayar pajak

2. Kurangnya kesadaran

masyarakat dalam

melaksanakan

kewajiban untuk

membayar dan

melunasi pajak parkir;

3. Belum optimalnya

penerapan sanksi

(penindakan) yang

diberikan pemerintah

bagi para wajib pajak

yang telat dan tidak

melunasi pembayaran

pajak parkir;

Strategi ST

1. Menyusun model sistem

pengawasan, monitoring, dan

evaluasi penyelenggaraan pajak

parkir

2. Lebih mengoptimalkan lagi

sosialisasi pajak parkir terhadap

masyarakat;

Strategi WT

1. Merekrut PPNS untuk

mendukung upaya

penindakan

2. Memperkuat kerjasama

dengan kepolisian,

Kejaksaan, TNI dan

SatpolPP

3. Memfasilitasi pegawai

untuk mengikuti diklat

PPNS.

Sumber : diolah oleh Peneliti tahun 2017

Berdasarkan identifikasi faktor Internal dan eksternal di atas dengan menggunakan

analisis SWOT, dihasilkan 11 (sebelas) langkah strategis yang mungkin dapat dilakukan

oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung untuk mengatasi

hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses peningkatan realisai pajak parkir di Kota

Bandung. Sebelas langkah strategis yang dihasilkan dari analisis SWOT di atas dapat

dilihat sebagai berikut:

1. Strategi SO (Strengths x Opportunities)

Strategi SO (Strengths x Opportunities) merupakan strategi yang digunakan

dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk

memanfaatkan berbagai peluang, dengan hasil analisis yaitu mengoptimalkan

kerjasama antara BPPD dengan Bank BJB dan PT. Pos Indonesia dalam hal

penyelenggaraan pajak parkir di Kota Bandung, mengoptimalkan pemanfaatan sarana

dan prasarana yang representative dalam penyelenggaraan pajak parkir dan

mengoptimalkan penerapan sistem reward and punishment dalam penyelenggaraan

pajak parkir.

2. StrategiST (Strength x Threats)

Strategi ST (Strength x Threats) merupakan strategi yang digunakan dengan

memanfaatkan kekuatan untuk mengurangi berbagai ancaman dalam upaya

meminimalisir ancaman yang terjadi. Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh

strategi ST yaitu menyusun model sistem pengawasan, monitoring, dan evaluasi

penyelenggaraan pajak parkir, lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi pajak parkir

terhadap masyarakat;

Vol. 1, No. 8, pp. 813-821, August 2021

819 http://sostech.greenvest.co.id

3. Strategi WO (Weakness x Opportunities)

Strategi WO (Weakness x Opportunities) merupakan strategi yang digunakan

dengan cara meminimalisir kelemahan yang ada dalam organisasi untuk

memanfaatkan berbagai peluang yang dimiliki. Berdasarkan hasil analisis SWOT,

diperoleh strategi WO yaitu menyusun dan menginventarisasi kembali potensi pajak

parkir, pengajuan penambahan kuantitas pegawai yang kompeten dalam

penyelenggaraan pajak parkir, mengoptimalkan kerjasama dengan Kejaksaan, Polresta

Bandung, TNI dan SatpolPP dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam

penyelenggaraan pajak parkir.

4. Strategi WT (Weakness x Threats)

Strategi WT (Weakness x Threats) merupakan strategi yang digunakan untuk

mengurangi kelemahan dalam rangka meminimalisir dan mengindari ancaman.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh strategi WT yaitu merekrut PPNS untuk

mendukung upaya penindakan, memperkuat kerjasama dengan kepolisian, Kejaksaan,

TNI dan SatpolPP dan memfasilitasi pegawai untuk mengikuti diklat PPNS.

Berdasarkan 11 (sebelas) langkah strategis yang telah dirumuskan dari hasil

analisis SWOT di atas, maka langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menguji

dan menilai keduabelas isu strategis yang sudah teridentifikasi tersebut dengan

menggunakan Litmus Test untuk mengukur tingkat kestrategisan dari masing-masing isu

strategis tersebut.

Sebagai alat bantu penilaian, berdasarkan pedoman penilaian Litmus Test maka

disusun klasifikasi penilaian berdasarkan masing-masing isu strategis untuk masing-

masing jawaban sejumlah 13 (tiga belas) pertanyaan yang akan diberikan kepada

informan yang membidangi permasalahan tersebut atau informan yang memangku

kebijakan sehingga isu-isu strategis yang disusun peneliti dapat dinilai keakuratannya

karena kewenangan yang dimiliki informan dimaksud.

Mengenai penilaian tersebut, dapat ditentukan range penilaian Uji Litmus untuk

masing-masing indikator dan pada setiap pertanyaan sehingga menghasilkan skor/nilai

hasil Uji Litmus per isu strategis. Skor penilaian Litmus Test adalah sebagai berikut :

Skor 1 : Isu bersifat operasional

Skor 2 : Isu cukup strategis

Skor 3 : Isu sangat strategis

Nilai tertinggi penilaian per isu : 13 x 3 = 39

Nilai terendah penilaian per isu : 13 x 1 = 13

Jika diperhatikan melihat skor serta nilai tertinggi dan nilai terendah, maka

diperoleh range penilaian untuk seluruh jawaban informan terhadap 13 pertanyaan pada

tiap-tiap isu strategis sebagai berikut :

Skor Total 13 – 21 : Isu bersifat operasional

Skor Total 22 – 30 : Isu cukup strategis

Skor Total 31 – 39 : Isu sangat strategis

Berdasarkan hasil analisis strategi di atas, peneliti melakukan uji litmus

berdasarkan teori Bryson dengan membuat pertanyaan pada masing-masing isu strategis

yang diberikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota

Bandung selaku koordinator penyelenggara pajak parkir di Kota Bandug, Kepala Bidang

Pendapatan Asli Daerah 1 dan Kepala Subbidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

Terdapat 8 (delapan) isu yang bersifat sangat strategis yang mungkin dapat

dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah (BPPD) Kota Bandung untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi

dalam proses peningkatan realisasi Pajak Parkir di Kota Bandung yaitu:

1. Menyusun dan menginventarisasi kembali data potensi pajak parkir (skor 2,87)

Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD)

dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir di Kota

Bandung

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN 2774-5147

Arisman Tibi

, Tjahya Supriatna

dan Dyah Kusumastuti

820

2. Menyusun model sistem pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan Pajak

Parkir (skor 2,82)

3. Memperkuat kerjasama dengan Kejaksaan, Polresta Bandung, TNI dan SatpolPP

dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pajak

Parkir. (skor 2,78)

4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang representative dalam

penyelenggaraan Pajak Parkir. (skor 2,64)

5. Mengoptimalkan penerapan sistem reward and punishment dalam penyelenggaraan

Pajak Parkir (skor 2,59)

6. Mengoptimalkan kerjasama antara BPPD dengan Bank BJB dan PT. Pos Indonesia

dalam hal penyelenggaraan Pajak Parkir di Kota Bandung (skor 2,43)

7. Merekrut PPNS untuk mendukung upaya penindakan. (skor 2,38)

8. Lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi Pajak Parkir terhadap masyarakat. (skor 2,20).

Terdapat 1 (satu) isu yang bersifat cukup strategis yang mungkin dapat dilakukan

oleh Pemerintah Kota Bandung, khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

(BPPD) Kota Bandung untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses

peningkatan target dan realisasi Pajak Parkir di Kota Bandung yaitu pengajuan

penambahan kuantitas pegawai yang kompeten dalam penyelenggaraan Pajak Parkir. Lebih

mengoptimalkan lagi sosialisasi Pajak Parkir terhadap masyarakat (skor 1,92).

Terdapat 1 (satu) isu yang bersifat operasional yang mungkin dapat dilakukan oleh

Pemerintah Kota Bandung, khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD)

Kota Bandung untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses

peningkatan target dan realisasi Pajak Parkir di Kota Bandung yaitu memfasilitasi

pegawai untuk mengikuti diklat PPNS (skor 1,40).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan tentang Strategi Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah (BPPD) dalam meningkatkan Realisasi Penerimaan pajak parkir di

Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu realisasi pajak

parkir di Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan

bahwa data potensi yang digunakan dalam realisasi Pajak parkir di Kota Bandung masih

belum valid, masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang prosedur

pendaftaran pajak parkir, serta masih banyaknya wajib pajak yang menunggak bahkan

enggan membayar pajak parkir. Hal tersebut berakibat realisasi pajak parkir di Kota

Bandung belum bisa berjalan dengan baik dan belum optimal. Faktor pendukung dan

penghambat realisasi pajak parkir di Kota Bandung yaitu faktor-faktor yang mendukung

realisasi pajak parkir di Kota Bandung sebagai berikut ketersediaan sarana dan prasarana

yang menunjang proses penyelenggaraan pajak parkir di Kota Bandung. Political will

dari pimpinan baik itu Walikota maupun Kepala Badan dalam mensukseskan penerimaan

pajak parkir di Kota Bandung. Telah dibangunnya kerjasama antara BPPD Kota Bandung

dengan dengan Bank BJB, PT. Pos Indonesia, Kejaksaan, Kepolisian Resor Kota

Bandung, TNI dan SatpolPP berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengawasan pajak

parkir di Kota Bandung. Adanya reward and punishment yang diberlakukan di dalam

lingkungan BPPD Kota Bandung, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pajak parkir

di Kota Bandung sehingga meningkatkan motivasi pegawai dalam bekerja.

BIBLIOGRAFI

Bihuku, S. (2018). Urusan Pemerintahan Konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23

Vol. 1, No. 8, pp. 813-821, August 2021

821 http://sostech.greenvest.co.id

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lex Administratum, 6(1).

Dayat, D. (2017). Persepsi Penyuluh Pertanian dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Era

Otonomi Daerah. Jurnal Penyuluhan Pertanian, 12(1), 27–39.

Faisal, R. R., & Azhari, A. F. (2021). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam

Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Dasar di Kota Serang. Volksgeist: Jurnal Ilmu

Hukum Dan Konstitusi, 4(1), 125–137.

Korry, I. N. S. (2018). Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud

Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras. KERTHA

WICAKSANA, 12(1), 76–79.

Kurniawan, W. (2017). Free Trade Zone Sebagai Salah Satu Wujud Implementasi

Konsep Disentralisasi. Jurnal Selat, 4(2), 160–189.

Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-

pemerintah daerah dan keuangan daerah. Fiat Justisia, 8(1), 69–79.

Nurhayati, N. (2015). Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Dan Retribusi

Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dengan Dimoderasi

Pelaksanaan Good Governance Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah III Cirebon.

Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi, 1(01).

Setyorini, I. (2020). Kewenangan Kebijakan Keuangan Pusat dan Daerah dalam

Perspektif Hukum Tata Negara. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum,

6(01), 101–114.

Sulistyowati, D., & DUL MUID, D. M. (2011). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah,

dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal.

Universitas Diponegoro.

Susantih, H., & Saftiana, Y. (2009). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan

Pemerintah Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan. Simposium Nasional Akuntansi,

12.

Suwarnatha, I., & Ngurah, N. (2013). Tinjauan Konstitusional Kewenangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Badung dalam Mengeluarkan Kebijakan Pengendalian

Pembangunan Akomodasi Pariwisata. Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi

Universitas Udayana Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia, 2(1).

Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal

Media Hukum, 23(2), 186–199.

Yandra, A. (2016). Pembentukan Daerah Otonomi Baru Problematik Dan Tantangannya

Di Indonesia. Jurnal Niara, 8(2), 38–49.

Zahari, M. (2017). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Sarolangun. Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 7(2),

133–148.

Zulfikar, M. F. F. (2017). Analisis penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. UIN

Sunan Gunung Djati Bandung.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International License