Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)

Volume 1, Number 12, December 2021

p-ISSN 2774-5147 ; e-ISSN 2774-5155

How to cite:

Fitrio Aribowo. (2021). Analisis Penerapan Metode Resolusi Bank dalam Tinjauan Akuntansi Keuangan di

Indonesia. Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), 1(12): 1.683-1.688

E-ISSN:

2774-5155

Published by:

https://greenpublisher.id/

ANALISIS PENERAPAN METODE RESOLUSI BANK DALAM TINJAUAN

AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA

Fitrio Aribowo

Magister Akuntansi, Sekolah Pascasarjana, Perbanas, Indonesia

[email protected]m

Abstrak

Latar belakang: Ekonomi modern masih menganggap perbankan sebagai salah satu industri

yang sangat berperan dalam kemajuan ekonomi suatu negara.

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai resolusi Bank dengan

metode purchase and assumption, metode bridge Bank, metode penempatan modal sementara

serta metode likuidasi dalam tinjauan akuntansi keuangan di Indonesia.

Metode penelitian: Metodologi dalam penelitian adalah kualitatif dan sifat penelitian ini

deskriptif analisis.

Hasil penelitian: Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa resolusi Bank digunakan

sebagai penanganan Bank yang mengalami permasalahan keuangan. Penelitian ini juga

memberikan informasi dan analisis mengenai peran resolusi Bank dalam pencegahan dan

penanganan Krisis Perbankan, serta tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Resolusi Bank di

Indonesia.

Kesimpulan: Berdasarkan perjalanan ekonomi Indonesia yang mengalami krisis ekonomi pada

Tahun 1997/1998, Terimbas Krisis Ekonomi Global Tahun 2008/2009 dan Resesi Ekonomi

akibat pandemi Covid-19 pada akhir Tahun 2020, mensyaratkan bahwa Resolusi Bank sangat

diperlukan di Indonesia sebagai bagian dari cara penyelesaian permasalahan keuangan yang

dialami Perbankan, khusunya pada Bank di Indoesia. Bentuk resolusi Bank juga menghadirkan

kepastian mengenai menjamin Simpanan masyarakat di Bank apabila Bank tersebut diyatakan

sebagai Bank gagal.

Kata kunci: Resolusi Bank, Purchase and Assumption, Bridge Bank, Penempatan Modal

Sementara, Likuidasi Bank, Krisis Perbankan

Abstract

Background: Modern economy still considers banking as one of the industries that play a very

important role in the economic progress of a country.

Research purposes: This study aims to determine the bank resolution with the purchase and

assumption method, the bridge bank method, the temporary capital placement method and the

liquidation method in a review of financial accounting in Indonesia.

Research methods: The methodology in this research is qualitative and the nature of this

research is descriptive analysis.

Research results: Based on the results of the study, it was concluded that Bank Resolution was

used as a handling of Banks experiencing financial problems. This study also provides

information and analysis on the role of Bank Resolutions in the prevention and handling of

Banking Crisis, as well as the stages in implementing Bank Resolutions in Indonesia.

Conclusion: Based on Indonesia's economic journey which experienced the Economic Crisis in

1997/1998, Affected by the Global Economic Crisis in 2008/2009 and the Economic Recession

due to the Covid-19 Pandemic at the end of 2020, requires that Bank Resolutions are

indispensable in Indonesia as part of the settlement method. financial problems experienced by

banks, especially in banks in Indonesia. The form of a Bank Resolution also provides certainty

regarding guaranteeing public deposits in the Bank if the Bank is declared a Failing Bank.

Keywords: Bank Resolution, Purchase and Assumption, Bridge Bank, Temporary Capital

Placement, Bank Liquidation, Banking Crisis

Diterima: 26-11-2021; Direvisi: 29-11-2021; Disetujui: 15-12-2021

Analisis Penerapan Metode Resolusi Bank dalam Tinjauan

Akuntansi Keuangan di Indonesia

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN 2774-5147

Fitrio Aribowo

1.684

PENDAHULUAN

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank (Ju et al., 2021),

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan

kegiatan usahanya (Rahmi, 2021). Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni

sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran (Suripatty & Loppies, 2021),

pelaksanaan kebijakan moneter, dan pencapaian stabilitas sistem keuangan suatu negara

(Sebayang, 2021). Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan (Janah, 2021) dan menyalurkan ke masyarakat dalam rangka

meningkatkan taraf hidup orang banyak (Tikson et al., 2021). Bank dapat berfungsi

sebagai agent of trust dalam penghimpunan dan penyaluran dana (intermediasi) (Effendi,

2021), agent of development untuk menunjang pelaksanaan pembangunan (Hanafie et al.,

2021) dan agent of services dalam hal pemberian jasa-jasa perbankan (Maybelline, 2021).

Sehingga peran Bank sangatlah penting bagi suatu negara karena menjadi fasilitator

intermediasi (pelantara keuangan) antara pemilik dana dengan peminjam dana (Enjelita,

2021) dan menjadi lembaga yang dipercaya dalam menyimpan dana milik masyarakat

secara umum (Johannes Ibrahim & Sirait, 2021).

Perbankan di Indonesia tidak terlepas dari peristiwa masa lalu pada tahun 1997 dan

tahun 1998 saat krisis ekonomi melanda Indonesia yang disebabkan oleh menurunnya

nilai tukar mata uang negara-negara di Asia (Qotima et al., 2021), termasuk Rupiah

terhadap Dolar Amerika. Hal tersebut menyebabkan pemerintah mengubah kebijakan

kurs tukar rupiah menjadi mengambang (fully floating system), yang salah satu akibatnya

membuat pemerintah melakukan likuidasi pada 16 Bank Umum karena mengalami

kesulitan keuangan, serta menyalurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada

Bank bermasalah namun masih bisa disehatkan. (Komite Stabilitas Sistem Keuangan,

2019).

Penjaminan seluruh kewajiban bank (Blanket Guarantee) yang dilakukan

pemerintah saat krisis (Saputera, 2021), menggunakan beberapa cara, yaitu: penambahan

modal, perbaikan kualitas aset, meningkatkan kualitas manajemen, meningkatkan

likuiditas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Keputusan Presiden

Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum,

telah berhasil mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pada

masa krisis moneter dan kondisi krisis perbankan. Namun, penjaminan yang sangat luas

ini membebani keuangan negara dan menimbulkan moral hazard pada pihak pengurus

bank dan nasabah bank. (Komite Stabilitas Sistem Keuangan, 2019).

Pada masa krisis selanjutnya, terjadi saat krisis keuangan global tahun 2008 hingga

tahun 2009, kondisi ekonomi indonesia mengalami kondisi yang hampir sama, namun

dalam kondisi tersebut, Pemerintah telah melakukan tindakan-tindakan pencegahan

terhadap Bank Gagal dengan menyelamatkan PT Bank Century Tbk diakhir tahun 2008

sebagai Bank Gagal berdampak sistemik, dan melikuidasi PT Bank IFI pada awal tahun

2009 sebagai Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik melalui peran dan fungsi dari

Lembaga Penjamin Simpanan. (Lembaga Penjamin Simpanan, 2015), hingga akhirnya

imbas pemburukan krisis ekonomi dan perbankan tahun 2008 dan tahun 2009 dapat

dihindari. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman

perlunya Resolusi Bank di Indonesia, memberikan analisis mengenai Penerapan Resolusi

Bank seperti Purchase and Assumption (P&A), Bridge Bank (BB), Penempatan Modal

Sementara (PMS) serta Likuidasi (LIK) dalam tinjauan akuntansi keuangan di Indonesia.

Memberikan informasi dan analisis peran pelaksanaan resolusi Bank dalam

penangulangan dan pencegahan krisis keuangan khususnya pada Perbankan dalam

tinjauan akuntansi keuangan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat membantu

Vol. 1, No. 12, pp. 1.683-1.688, December 2021

1.685 http://sostech.greenvest.co.id

restrukturisasi keuangan pada saat normal maupun krisis dengan metode resolusi yang

digunakan untuk suatu Korporasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dibidang resolusi Bank yang bersifat

deskirptif dan cenderung menggunakan analisis regulasi. Penelitian di desain dengan

melakukan 2 tahapan penelitian kualitatif, yaitu penelitian eksploratif, dan penelitian

deskriptif. Setting penelitian merupakan gambaran mengenai tempat, waktu dan lokasi

Penelitian ini dilakukan. Penelitian yang dilakukan lebih pada Kantor LPS dan Kantor

KDIC sejak Agustus 2019 sampai dengan 27 Februari 2020 serta perpanjangan penelitian

sejak Juni 2020 sampai dengan Desember 2020.

Penelitian ini melihat jenis penerapan resolusi bank yang terjadi sebelum tahun

2016 dan setelah tahun 2016. Lokasi Penelitian berada di Kantor Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS/IDIC) dan Kantor Korean Deposit Insurance Corporation (KDIC). objek

penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas penelitian ini

dilakukan, sehingga peneliti langsung melakukan pengamatan di Kantor Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS) yang beralamat di Gedung Equty Tower lantai 20 Jl. Jenderal

Sudirman kawasan Sudirman Central Bisnis District (SCBD) sejak tanggal 7 Agustus

2019 s.d 7 Februari 2020 dan Kantor KDIC di Seoul tanggal 16-21 November 2019 serta

perpanjangan penelitian pada Februari hingga Desember 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dapat diketahui resolusi bank merupakan cara dalam menyelengarakan kegagalan

suatu bank dalam operasional dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang

menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank diatur sebagai

lembaga keuangan yang high regulate dan secara berlapis diatur oleh banyak lembaga,

seperti lembaga pengawas, lembaga penjamin dan bank central.

Efektifitas pelaksanaan penjaminan simpanan dapat dilakukan apabila sistem yang

dipilih dalam fungsi lembaga penjamin mencakup hal yang lebih luas dan lebih dalam.

Semakin dalam dan cepat melakukan analisis suatu bank, maka lembaga penjamin

simpanan dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan penjaminan simpanan.

Sebagaimana telah dituliskan dalam penelitian sebelumnya, Indonesia masuk

dalam kategori Model Penjaminan Model Paybox Plus hal tersebut karena masih

berdasarkan Undang-Undang LPS Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Hal tersebut belum mencakup terhadap

Undang-Undang PPKSK Tahun 2016 yang memberikan amanat baru bagi LPS untuk

melakukan berbadai metode resolusi bank, yaitu Purchase and Assumption dan Bridge

Bank serta adanya kewenangan LPS dalam Early Access pada Bank yang berstatus

Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) dan Bank Dalam Pengawasan Khusus

(BDPK). Hal tersebut memungkinkan LPS dapat memilih metode yang lebih tepat dan

paling rendah biayanya.

Bentuk model dari Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia sangat

mempengaruhi fungsi dari penjaminan dalam melaksanakan Resolusi Bank. Sehinnga

akan menimbulkan suatu acuan tentang waktu dan letak Resolusi Bank, untuk berada

pada awal atau diakhir dari suatu kondisi kegagalan suatu Bank. Hal tersebut akan

memengaruhi keuangannya dalam Resolusi Bank. Berikut hasil penilaian yang

Analisis Penerapan Metode Resolusi Bank dalam Tinjauan

Akuntansi Keuangan di Indonesia

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN 2774-5147

Fitrio Aribowo

1.686

dilakukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia berdasarkna model

penekanan resiko (Demirgüç-Kunt et al. 2015, Casu et al. 2015)

Tabel 1. Penilaian Jenis Lembaga Penjamin Simpanan Berdasarkan Model Penekanan

Risiko terhadap LPS/IDIC (Indonesia).

Model

Paybox

Paybox Plus

Cost Minimizer

Risk Minimizer

SCR²

DIS² *)

RsO²

MRP

MRC **)

EWR

ISLIN

*) Penerapan SCV

**) Penerapan Least Cost Test.

Sumber : Penilaian Kuisioner LPS & Evaluasi 2019 dan 2020.

Bentuk resolusi bank di Indonesia didasarkan pada fungsi dan tugas yang

dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melakukan penyelesaian

penanganan Bank Gagal (Ramadhani, 2021). Model yang dimiliki LPS di Indonesia

menentukan cara penyelesaian Bank Gagal . Sejak tahun 2005, Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS) didirikan sebagai Lembaga yang menangani pelaksanaan resolusi bank

di Indonesia. LPS didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). LPS sebagai Lembaga yang telah dibentuk

sejak tahun 2005, memiliki dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan

melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal sebagai fungsi resolusi bank.

(Lembaga Penjamin Simpanan, 2004). Namun hal tersebut akan berbeda apabila krisis

terulang kembali, oleh sebab itu penanganan bank gagal pada saat krisis perlu diatur

secara khusus dan spesifik sebagai antisipasi permasalahan yang pernah muncul dimasa

lalu.

Untuk melakukan aktivasi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) sesuai dengan

UU PPKSK, Presiden menetapkan kondisi Krisis dan permasalahan Perbankan yang

membahayakan Perekonomian Nasional. Kemudian Presiden memutuskan

penyelengarakan Program Restrukturisasi Perbankan(PRP) berdasarkan rekomendasi

dari KSSK. PRP kemudian diselengarakan oleh LPS dengan pendanaan dari LPS

dengan dukungan penuh dari Kementrian Keuangan, BI dan OJK. Kemudian PRP

Vol. 1, No. 12, pp. 1.683-1.688, December 2021

1.687 http://sostech.greenvest.co.id

menyelegarakan program resolusi pada Bank Gagal Sistemik ataupun Bank Gagal Non

Sistemik (Abbas, Ersis Warmansyah, Rezky Noor Handy & Anis, 2021).

Program restrukturisasi perbankan adalah program yang diselengarakan untuk

menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.

Permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional ditandai

dengan kegagalan sejumlah bank yang sistemik dan non sistemik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dari perjalanan ekonomi Indonesia yang

mengalami Krisis Ekonomi pada Tahun 1997/1998, Terimbas Krisis Ekonomi Global

Tahun 2008/2009 dan Resesi Ekonomi akibat Pandemi Covid-19 pada akhir Tahun 2020,

mensyaratkan bahwa Resolusi Bank sangat diperlukan di Indonesia sebagai bagian dari

cara penyelesaian permasalahan keuangan yang dialami Perbankan, khusunya pada Bank

di Indoesia. Bentuk Resolusi Bank juga menghadirkan kepastian mengenai menjamin

Simpanan masyarakat di Bank apabila Bank tersebut diyatakan sebagai Bank Gagal.

Adapun perlunya Resolusi Bank di Indonesia untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan,

penjaminan Simpanan Nasabah Bank, kepastian Bagi Para Kreditur (khusunya kreditur

Bank), peningkatan Iklim Investasi dan meminimalkan Biaya Penanganan Resolusi Bank

dan Krisis. Berdasarkan hasil penelitian, metode resolusi yang ada di Indonesia dari

tinjauan Akuntansi Keuangan terdiri atas Purchase and Assumtion/Bank Penerima yaitu

dengan menjual aset dan kewajiban yang dijamin kepada Bank lain, lalu kemudian sisa

aset dan kewajiban yang masih tersisah dilakukan proses likuidasi. Bridge Bank / Bank

Pelantara yaitu dengan membelah bank menjadi Good Bank yang terdiri dari Good Asset

Bank yang bernilai baik dan Kewajiban Bank yang dijamin dengan mendirikan Bank

Pelantara, serta memberikan modal tambahan untuk Bank tersebut menjadi Bank Normal

yang akan dijual/divestasi kepada pihak lain, sedangkan Bank Asal yang menjadi Bad

Bank hanya tersisa Bad Aset Bank dan Kewajiban Bank yang tidak dijamin akan

dilikuidasi untuk menjadi Bank Dalam Likuidasi.

BIBLIOGRAFI

Abbas, Ersis Warmansyah, Rezky Noor Handy, M., & Anis, M. Z. A. (2021). Ilmu

Sejarah Sebuah Pengantar pada Pendidikan IPS. Program Studi Pendidikan IPS

FKIP ULM.

Effendi, M. S. (2021). Implikasi Return On Assets (Roa) Perbankan Indonesia.

Enjelita, M. (2021). Peranan Pembiayaan Mikro PT Bank Syariah Indonesia Tbk Outlet

Argamakmur. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Hanafie, N. K., Ahmad, M. R. S., & Amirullah, A. (2021). PKM Pada Remaja sebagai

Agen Pengembangan Masyarakat Pedesaan di Kelurahan Paccinongang Kabupaten

Gowa. Humanis, 20(2), 37–41.

Janah, B. R. (2021). Strategi Pemasaran Produk" Tabungan IB Hijrah Rencana" pada

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk. Universitas

Hayam Wuruk Perbanas Surabaya.

Johannes Ibrahim, S. H., & Sirait, Y. H. (2021). Kejahatan Transfer Dana: Evolusi Dan

Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank. Sinar Grafika (Bumi

Aksara).

Ju, A. B., Tng, A., Weley, N. C., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan Nasabah

Dalam Penerapan Electronic Banking Sebagai Bagian Aktifitas Bisnis Perbankan Di

Indonesia. Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis, 2(1), 27–40.

Analisis Penerapan Metode Resolusi Bank dalam Tinjauan

Akuntansi Keuangan di Indonesia

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN 2774-5147

Fitrio Aribowo 1.688

Maybelline, A. (2021). Analisis perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pada

kasus pembobolan rekening Bank Rakyat Indonesia. Universitas Pelita Harapan.

Qotima, H., Muzakir, A., & Gunawan, H. (2021). Sejarah Perkembangan Komoditi Karet

Rakyat Jambi 1997-2010. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Rahmi, F. (2021). Proses Pengajuan Kredit Purna Bhakti Pada Pt Pembangunan Daerah

Jawa Barat Dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Singaparna. Universitas Siliwangi.

Ramadhani, R. (2021). Independensi Bank Indonesia Dalam Penanganan Permasalahan

Bank Sistemik Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Simposium

Hukum Indonesia, 2(1).

Saputera, N. T. H. (2021). Perlindungan Bagi Dana Nasabah dengan Nilai Total

Melebihi Batas Hak Penjaminan Simpanan pada UU No. 24 Tahun 2004.

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Sebayang, J. (2021). Model Prediksi Stabilitas Sistem Keuangan dan Stabilitas Ekonomi

(Optimalisasi Peran Kebijakan Moneter dan Makroprudensial. Kumpulan Karya

Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 1(01).

Suripatty, R., & Loppies, Y. (2021). Prosedur Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap

Bantuan Dana Umkm Pada Bank Papua Cabang Kota Sorong. PELUANG, 15(2).

Tikson, S. D. S., Sahas, N. S., & Ulfa, S. (2021). Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi

Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Terhadap Perbankan Syariah. JBMI (Jurnal

Bisnis, Manajemen, Dan Informatika), 18(2), 119–126.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International License