Farhan Fakhriza Tsani, Harti Budi Yanti
ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS PENGADAAN BARANG
DAN JASA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Farhan Fakhriza Tsani
1
Harti Budi Yanti
2
1,2,
Universitas Trisakti, Jakarta
Email : farhan023002018033@std.trisakti.ac.id
hartibudi@trisakti.ac.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bahwa kompetensi sumber daya
manusia dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa
pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara. Belanja pemerintah sebagian besar dilakukan melalui
prosedur yang disebut pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa (procurement) adalah
perolehan barang atau jasa yang layak dan diperoleh secara efisien untuk memenuhi kebutuhan
pembeli sesuai spesifikasi yang diinginkan dalam hal kuantitas, kualitas, lokasi dan waktunya .
Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PNS di
lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Data diambil melalui kuisioner dengan jumlah sampel
sebanyak 100 responden pada 14 satuan kerja Badan Kepegawaian Negara. Sampel ditentukan
melalui purposive sampling dengan kalkulasi jumlah minimum sampel menggunakan rumus Slovin.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa.
Kata kunci: pengadaan barang dan jasa pemerintah; kompetensi; pengendalian intern.
Abstract
This study aims to obtain empirical evidence that the competence of human resources and internal control
affect the quality of government procurement of goods and services at the State Civil Service Agency.
Government spending is largely carried out through a procedure called the procurement of goods and
services. Procurement of goods and services (procurement) is the acquisition of goods or services that
are feasible and obtained efficiently to meet the needs of buyers according to the desired specifications in
terms of quantity, quality, location and time. The study was conducted by quantitative methods. The
population in this study is all civil servants within the State Civil Service Agency. The data were taken
through a questionnaire with a total sample of 100 respondents in 14 work units of the State Civil Service
Agency. The sample was determined through purposive sampling by calculating the minimum number of
samples using the Slovin formula. The results of this study show that the competence of human resources
and internal control have a positive and significant influence on the quality of procurement of goods and
services..
Keywords: government procurement of goods and services; competence; internal control.
PENDAHULUAN
Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kegiatan utama di dalam pemerintahan. Selain
belanja pegawai, pemerintah juga melakukan belanja modal, belanja barang, dan belanja lainnya untuk
dapat memenuhi kebutuhan operasional serta memenuhi kewajibannya kepada rakyat. Belanja
pemerintah sebagian besar dilakukan melalui prosedur yang disebut pengadaan barang dan jasa.
Pengadaan barang dan jasa (procurement) adalah perolehan barang atau jasa yang layak dan diperoleh
secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pembeli sesuai spesifikasi yang diinginkan dalam hal
kuantitas, kualitas, lokasi dan waktunya (Van Weele, 2010).
Selain mendukung operasional pemerintahan, kegiatan pengadaan barang dan jasa juga menjadi
Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)
Volume 2, Number 9, September 2022
p-ISSN 2774-5147 ; e-ISSN 2774-5155
Farhan Fakhriza Tsani, Harti Budi Yanti
ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP KUALITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
e-ISSN 2774-5155
p-ISSN
2774-5147
stimulus bagi perekonomian sebuah negara. Teori ekonomi makro yang diungkapkan John Maynard
Keynes menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah (government expenditure) memiliki dampak
penggandaan (multiplier effect) pada perekonomian. (Ramadhani & Sugiyanto, 2014) mendefinisikan
dampak penggandaan sebagai dampak perubahan pada pendapatan domestik bruto (PDB) akibat
perubahan dalam pengeluaran pemerintah. Sebagai ilustrasi, pengadaan kertas yang dilakukan oleh
pemerintah akan meningkatkan kemampuan ekonomi pabrik kertas. Peningkatan kemampuan ekonomi
pabrik kertas akan menstimulasi peningkatan pada industri kayu sebagai bahan baku kertas. Dalam
prosesnya, terdapat ribuan bahkan ratusan ribu individu yang terlibat, di antaranya pegawai pabrik,
distributor, pemilik properti, dan lain-lain. Efisiensi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak
hanya akan mempengaruhi kualitas pelayanan pemerintah, namun juga pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan begitu, kualitas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan faktor yang penting
bagi kemajuan sebuah negara.
Menjamin kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan upaya efisiensi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses pengadaan yang efisien dan berintegritas akan sangat
menentukan kesejahteraan masyarakat. Kondisi yang terjadi saat ini masih dinilai belum ideal. Menurut
data yang dirilis oleh Indonesia Procurement Watch (IPW), 70% kasus korupsi yang ditangani oleh
KPK berkaitan dengan PBJ .(narotama, 2013) Presiden Joko Widodo telah melakukan berbagai
kebijakan untuk mencegah terjadinya korupsi, sekaligus menyederhanakan proses birokrasi pengadaan
barang dan jasa. Regulasi terkait pengadaan barang dan jasa menjadi penting mengingat anggaran
belanja pemerintah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, anggaran belanja
pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp1.951,26 triliun rupiah (Bachtiar et al., 2016).
Setiap tahun realisasi belanja pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan. Hal ini wajar
mengingat perekonomian nasional juga terus bertumbuh dan pendapatan negara cenderung meningkat
(Kusuma, 2012). Pada tahun 2020 terjadi peningkatan belanja yang tajam yaitu naik sebesar 22,5%
dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi di hampir seluruh jenis belanja. Kenaikan
yang signifikan terjadi pada belanja barang dan bantuan sosial. Hal ini terjadi akibat kebijakan
pemerintah untuk mendongkrak perekonomian yang lesu akibat pandemi Covid-19 melalui belanja
barang, serta untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin melalui bantuan sosial. Di
tahun 2021, RAPBN masih merencanakan defisit anggaran sesuai dengan kebijakan pandemi dengan
rencana belanja naik dari tahun sebelumnya sebesar 6,5%. Saat penelitian ini ditulis, pemerintah belum
merilis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk tahun 2021 (Sudiarianti et al., 2015).
Belanja pemerintah memiliki peran krusial dalam berbagai dimensi. (Khusaini, 2019)
mengungkapkan bahwa peran pemerintah dalam perekonomian negara terdiri dari 3 aspek yaitu:
a. Peran distribusi
Pemerintah memiliki tangung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui
kebijakan yang dirumuskannya. Kesejahteraan ini dibangun dengan cara meningkatkan output
perekononimian dan melakukan pemerataan kekayaan (Sukmana, 2016). Distribusi kekayaan
dilakukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui pajak dan instrumen lainnya. Dengan
adanya peran distribusi ini, kekayaan tidak berputar di sebagian kalangan saja sehingga seluruh
lapisan masyarakat dapat hidup sejahtera.
b. Peran alokasi
Sebuah negara memiliki tanggung jawab memberikan kesejahteraan di seluruh wilayahnya.
Adanya kesenjangan perekonomian antar wilayah akan mengakibatkan kesenjangan pembangunan.
Perekonomian Jakarta yang gemerlap jauh lebih hidup daripada perekonomian di wilayah Papua.
Hal ini mengakibatkan kesenjangan sarana dan infrastruktur antar wilayah. Dalam kondisi ini,
pemerintah hadir melakukan alokasi dana untuk membangun wilayah lain agar tidak terjadi
kesenjangan pembangunan.
c. Peran stabilisasi
Perekonomian dalam jangka panjang selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan
ini seringkali berdampak besar seperti krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat. Untuk
mengurangi dampak dari krisis ekonomi, pemerintah turun tangan melakukan kebijakan stabilisasi.
Di antara bentuk stabilisasi adalah dengan meningkatkan tarif pajak saat terjadi economic boom
serta meningkatkan pengeluaran (defisit) saat periode resesi atau krisis ekonomi.
Farhan Fakhriza Tsani, Harti Budi Yanti
ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP KUALITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
e-ISSN 2774-5155
p-ISSN
2774-5147
Menurut (Agustina, 2014) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa sistem pengendalian
intern dan kualitas SDM memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pada prosedur pengadaan
barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Kediri. (Astuti, 2016) dalam penelitiannya menyatakan
bahwa kualitas SDM (panitia) dan pengendalian intern (lingkungan pengendalian) berpengaruh
signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa dalam kaitannya dengan mencegah
kecurangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, penelitian yang
dilakukan (Gusnita et al., 2019) menyimpulkan bahwa kualitas SDM (panitia pengadaan) dan
lingkungan pengendalian menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi kualitas pengadaan
barang dan jasa.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan salah satu instansi pemerintah pusat yang
wilayah kerjanya mencakup seluruh Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara, BKN mempunyai tugas
penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara agar tercipta SDM aparatur yang profesional,
berkualitas dan bermoral tinggi, untuk mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan. Dengan tugas yang krusial dan cakupan wilayah kerja yang luas, BKN memiliki
tantangan sendiri untuk mengelola pengadaan barang dan jasanya. Mengukur pengaruh kompetensi
SDM dan penerapan SPIP terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa di BKN akan mampu
memberikan arah kepada pemangku kepentingan, khususnya di BKN, dalam meningkatkan kinerja
dan akuntabilitas pengadaannya.
Penelitian ini merupakan pengembangan dan pembaharuan dari penelitian yang dilakukan
oleh (Pangaribuan, 2018). (Pangaribuan, 2018) mengukur kinerja pengadaan dengan variabel
independen implementasi e-procurement dan kompetensi. Sementara itu, penelitian ini mengukur
pengaruh kompetensi SDM dan pengendalian intern terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa
pemerintah. Terdapat beberapa perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian (Pangaribuan, 2018)
yaitu:
1. Peneliti memperluas responden tidak hanya pegawai dengan jabatan fungsional pengadaan saja,
namun juga pegawai yang secara tidak langsung berkaitan dengan proses pengadaan barang dan
jasa seperti pejabat pembuat komitmen (PPK), staf PPK, auditor, maupun pejabat struktural. Hal
ini akan meningkatkan objektivitas hasil kuisioner.
2. Peneliti mengganti variabel implementasi e-procurement dengan pengendalian intern. Hal ini
karena dalam kondisi terkini implementasi e-procurement telah relatif stabil. Di sisi lain, sistem
pengendalian intern pemerintah (SPIP) belum terlalu familiar di tengah pegawai sehingga dinilai
lebih tepat untuk diangkat sebagai variabel penelitian.
3. Responden penelitian ini tersebar secara geografis di berbagai lokasi kantor Badan
Kepegaawaian Negara mulai dari Aceh hingga Jayapura. Kuisioner online yang disebar
memungkinkan cakupan responden yang lebih luas.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan melalui pengujian hipotesis untuk membuktikan apakah terdapat
pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas
pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Pengumpulan data dilakukan
dengan teknik survei melalui kuisioner. Kuisioner disebar kepada unit sampel dalam waktu 3 (tiga)
pekan mulai dari tanggal 1 sampai dengan 21 Juni 2022. Penyebaran kuisioner dilakukan secara daring
melalui aplikasi Google Form. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis
deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis dengan mentode regresi berganda.
Uji hipotesis bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen.
Populasi dalam penelitian ini adalah ASN yang bekerja di Badan Kepegawaian Negara yang
terdiri dari 1 kantor pusat, 1 pusat pengembangan kepegawaian, dan 14 kantor regional. Berdasarkan
data yang didapatkan dari Biro Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Negara, terdapat 2.623
pegawai ASN yang aktif bekerja di BKN. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan
menggunakan rumus minimal Slovin yaitu n = N / (1+Ne
2
) dengan n = jumlah sampel; N = jumlah
populasi; dan e = taraf kesalahan. Taraf kesalahan ditentukan sebesar 10%. Dengan taraf kesalahan
Farhan Fakhriza Tsani, Harti Budi Yanti
ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP KUALITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
e-ISSN 2774-5155
p-ISSN
2774-5147
tersebut didapatkan jumlah minimal sampel sebagai berikut.
Dari rumus Slovin didapat jumlah minimal sampel yang harus diambil sebanyak 96 sampel.
Untuk menambah reliabilitas, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dibulatkan menjadi
100 orang. Kuisioner diukur dalam skala Likert (1-5).
Variabel pada penelitian ini didefinisikan sebagai berikut: variabel independen dalam penelitian
ini adalah kompetensi SDM dan pengendalian intern. Kompetensi SDM adalah kemampuan manusia
dalam organisasi untuk menyelesaikan tugasnya diukur dari empat karakteristik yaitu pengetahuan
(knowlegde), keterampilan (skill), karakteristik pribadi (trait), dan motivasi (motive) (MacDonald &
Spencer, 1993). Pengendalian intern adalah langkah dan tindakan konsisten serta menyeluruh yang
diambil oleh pimpinan tinggi maupun pegawai untuk memastikan terwujudnya pelaksanaan kegiatan
yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, aset milik negara yang terlindungi serta
ketaatan pada peraturan yang berlaku. SPIP diukur dengan lima aspek yaitu (1) lingkungan
pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, serta (5)
pemantauan pengendalian intern (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Adapun kualitas
pengadaan barang dan jasa (PBJ) didefinisikan sebagaimana tujuan PBJ. Variabel dependen penelitian
ini adalah kualitas PBJ. Variabel ini didefinisikan ke dalam empat aspek yang diperoleh dari tujuan PBJ
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Empat aspek kualitas PBJ
tersebut adalah kualitas hasil, kuantitas hasil, akuntabilitas dan intergritas proses pengadaan.
Variabel tersebut dijabarkan dalam beberapa item konstruk pertanyaan kuisioner yang dijawab
oleh responden. Item-item konstruk tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 2
Item-Item Konstruk Variabel
Kompetensi (X
1
) Pengendalian Intern (X
2
) dan Kualitas PBJ (Y)
No.
Pernyataan
X
1
.1
Latar belakang pendidikan SDM pengadaan telah sesuai dengan pekerjaannya
X
1
.2
SDM pengadaan telah tersertifikasi dan kompeten dalam melaksanakan tanggung
jawabnya
X
1
.3
SDM pengadaan memiliki pengalaman yang mumpuni dalam mendukung
pelaksanaan tugasnya
X
1
.4
SDM pengadaan mampu mengoperasikan aplikasi komputer dengan baik
X
1
.5
SDM pengadaan mampu membuat analisis dan mengambil keputusan sesuai
dengan tanggung jawabnya
X
1
.6
SDM pengadaan memiliki kemampuan komunikasi yang baik kepada atasan, rekan,
pihak eksternal dan pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya
X
1
.7
SDM pengadaan memiliki semangat kerja yang baik
X
1
.8
SDM pengadaan berkomitmen kuat dalam menyelesaikan target kinerja yang
ditetapkan
X
1
.9
SDM pengadaan senang dan mampu bekerja sama dengan rekan kerjanya
X
1
.10
SDM pengadaan semangat dalam mengembangkan diri dengan pelatihan dan
sertifikasi
X
1
.11
SDM pengadaan memegang teguh etika dan integritas dalam melaksanakan
tugasnya
X
2
.1
Penegakan nilai integritas dan etika telah dilakukan di seluruh pegawai pada
berbagai hierarki jabatan
X
2
.2
Struktur organisasi telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan
X
2
.3
Pendelegasian wewenang dan pemisahan tanggung jawab telah dilakukan dengan
tepat
X
2
.4
Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) atau inspektorat telah menjalankan
tugas dan fungsinya secara efektif
Farhan Fakhriza Tsani, Harti Budi Yanti
ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP KUALITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
e-ISSN 2774-5155
p-ISSN
2774-5147
Metode Analisis Data
Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan regresi berganda karena dalam penelitian ini
terdapat lebih dari 2 variabel (multivariate). Selain itu, perlu mencari tahu seberapa besar pengaruh
antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Regresi berganda dalam penelitian
ini menggunakan model sebagai berikut.
Keterangan:
Y : kualitas pengadaan
β1, β2 : koefisien regresi
No.
Pernyataan
X
2
.5
Identifikasi dan analisis risiko telah dilakukan
X
2
.6
Pimpinan terlibat aktif dalam melakukan identifikasi dan analisis risiko
X
2
.7
Penilaian risiko telah digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan
X
2
.8
Rencana dan capaian kinerja telah direviu dan dievaluasi secara berkala
X
2
.9
Sistem informasi telah dibangun dengan standar keamanan yang mumpuni dan
dievaluasi secara berkala
X
2
.10
Pemeriksaan atas kondisi fisik aset telah dilakukan secara berkala
X
2
.11
Informasi terkait keuangan, kinerja dan lain-lain baik berasal dari internal maupun
eksternal telah tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak demi
mendukung tujuan organisasi
X
2
.12
Pimpinan Organisasi telah melakukan komunikasi yang jelas terkait tujuan
organisasi sehingga setiap pegawai dapat melakukan tugasnya untuk mewujudkan
tujuan tersebut
X
2
.13
Terdapat sarana yang efektif bagi setiap pemangku kepentingan organisasi untuk
memberikan kritik, saran dan pengaduan dengan jaminan keamanan bagi
pelapor/pengkritik
X
2
.14
Komunikasi dan kerja sama dengan mitra kerja eksternal (instansi pemerintah
maupun swasta) telah terjalin dengan efektif dan konstruktif
X
2
.15
Pimpinan organisasi terlibat langsung dalam pemantauan berkelanjutan penerapan
pengendalian intern serta mendukung saran perbaikan yang disampaikan oleh setiap
pegawai
X
2
.16
Evaluasi terpisah atas pengendalian intern telah dilakukan oleh SDM yang
mumpuni
X
2
.17
Proses tindak lanjut atas rekomendasi temuan audit internal dan eksternal telah
dilakukan secara efektif
Y.1
Produk yang dihasilkan sesuai spesifikasi yang direncanakan;
Y.2
Spesifikasi produk yang direncanakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan
pelanggan (pegawai atau masyarakat);
Y.3
Rencana target kuantitas pengadaan telah ditentukan dengan akurat dan penuh
pertimbangan;
Y.4
Kuantitas yang direncanakan dapat terealisasi dengan optimal;
Y.5
Proses pengadaan dilaksanakan secara tertib administrasi sesuai peraturan yang
berlaku;
Y.6
Pemilihan tender dan penyedia dilakukan secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan;
Y.7
Pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan dengan berorientasi pada
peningkatan ekonomi UMKM dalam negeri;
Y.8
Proses pengadaan secara elektronik telah dilaksanakan secara optimal sesuai
peraturan;
Y.9
Proses pengadaan dilaksanakan secara bersih dari praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme.
Farhan Fakhriza Tsani, Harti Budi Yanti
ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP KUALITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
e-ISSN 2774-5155
p-ISSN
2774-5147
X1 : Kompetensi
X2 : pengendalian intern
e : eror/kesalahan
Metode regresi linear berganda menyaratkan uji asumsi klasik agar data yang diperoleh
memenuhi ketentuan. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalahh uji normalitas data. Selain itu
dilakukan juga pengujian instrumen yang dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Penelitian ini memakai data primer yang diambil secara langsung melalui kuisioner. Kuisioner
disebar secara daring kepada seluruh pegawai BKN yang memiliki jabatan berkaitan dengan
pengadaan barang dan jasa. Data pegawai yang digunakan sebagai acuan adalah data pegawai BKN
per bulan April 2022. Tercatat ada 2.623 pegawai yang tersebar di 15 satuan kerja (satker) BKN.
Kriteria responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat maupun yang memahami
kondisi pengadaan barang/jasa di BKN. Jabatan responden tersebut di antaranya pejabat pembuat
komitmen (PPK) dan stafnya, bendahara, pejabat pengadaan, pengelola barang milik negara (BMN),
kepala tata usaha, serta auditor (APIP). Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda
untuk menguji pengaruh antara kompetensi SDM dan pengendalian intern terhadap kulitas PBJ di
BKN.
Tabel 3
Rincian Responden Berdasarkan Satuan Kerja
Satuan Kerja
Jumlah
Responden
Total
Pegawai
Kantor Pusat BKN Jakarta
43
1298
Kantor Regional I BKN Yogyakarta
11
142
Kantor Regional II BKN Surabaya
8
117
Kantor Regional III BKN Bandung
0
121
Kantor Regional IV BKN Makassar
0
120
Kantor Regional V BKN Jakarta
3
82
Kantor Regional VI BKN Medan
2
87
Kantor Regional VII BKN Palembang
5
92
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin
8
104
Kantor Regional XI BKN Manado
2
71
Kantor Regional X BKN Denpasar
2
84
Kantor Regional IX BKN Jayapura
3
64
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
3
94
Kantor Regional XIII BKN Aceh
6
55
Kantor Regional XIV BKN Manokwari
2
52
Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN
2
40
TOTAL
100
2623
1. Analisis Statistik Deskriptif
Uji statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang
digunakan dalam penelitian. Gambaran data ini ditampilkan untuk melihat sebaran data yang
diperoleh apakah bersifat homogen atau cenderung berfluktuasi. Statistik deskriptif data
penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Variabel
N
Min.
Maks.
Mean
Std. Deviation
TCR
Ket.
Kompetensi SDM (X
1
)
100
3,00
5,00
4,12
0,46
82%
Baik
Pengendalian Intern (X
2
)
100
2,82
5,00
3,93
0,51
79%
Cukup
Kualitas PBJ (Y)
100
2,89
5,00
4,11
0,48
82%
Baik
Farhan Fakhriza Tsani, Harti Budi Yanti
ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP KUALITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
e-ISSN 2774-5155
p-ISSN
2774-5147
Data yang diuji dalam penelitian ini relatif homogen. Hal ini terjadi karena data yang
digunakan adalah jawaban kuisioner dengan skala likert 1-5. Meski demikian terdapat beberapa
karakteristik data yang yang dapat dibandingkan antara tiga variabel yang diukur. Dapat dilihat
pada tabel bahwa standar deviasi bervariasi antara 3 variabel. Standar deviasi paling tinggi ada
pada variabel X2 disusul oleh Y dan X1. Tingginya standar deviasi variabel X2 dapat disebabkan
oleh banyaknya item pertanyaan yang digunakan untuk mengukurnya. Jumlah item pertanyaan
untuk variabel X1, X2, dan Y secara berurutan adalah 11, 17, dan 9 item.
Selain itu, pengendalian intern merupakan variabel yang relatif sulit diamati oleh pegawai
dibandingkan dengan variabel lainnya. Pengetahuan tentang pengendalian intern mungkin hanya
dipahami secara mendalam oleh beberapa pihak seperti auditor maupun pegawai yang secara
khusus bertugas membangun SPIP. Hal ini mengakibatkan perbedaan yang mencolok pada
persepsi antar pegawai tentang pengendalian intern di lingkungan BKN. Adapun untuk tingkat
pencapaian responden (TCR) secara umum dapat dikatakan baik.
2. Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji validitas dilakukan untuk membuktikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan
bersifat valid untuk mengukur setiap variabel. Uji validitas dilakukan menggunakan aplikasi
SPSS dengan melihat nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) dan membandingkan nilai Pearson
Correlation (r hitung) dengan nilai r tabel untuk degree of freedom (df) sebesar 98 (N-2). Nilai r
tabel untuk df sebesar 98 adalah 0,197. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan,
nilai signifikansi 2-tailed pada seluruh item pertanyaan dari setiap variabel bernilai 0,000. Selain
itu, nilai r hitung pada setiap item pertanyaan bernilai lebih dari 0,197. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan pada kuisioner dinyatakan valid untuk mengukur
setiap variabel yang akan diuji.
Selain uji validitas, data penelitian kuisioner juga harus melalui tahap uji reliabilitas. Uji
reliabilitas bertujuan untuk mengukur keandalan sebuah kuisioner dengan melihat konsistensi
jawaban yang ada. Jika suatu kuisioner dapat menghasilkan jawaban yang konsisten meskipun
dilakukan berulang kali, maka kuisioner dikatakan andal atau reliabel. Uji reliabilitas pada
penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Cronbach’s Alpha yang dihitung melalui aplikasi
SPSS. Suatu kuisioner dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,70.
Berdasarkan hasil proses perhitungan data, nilai Cronbach’s Alpha pada setiap variabel dapat
dilihat sebagai berikut.
Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel
Kesimpulan
Kompetensi SDM (X
1
)
0,867
Reliabel
Pengendalian Intern (X
2
)
0,923
Reliabel
Kualitas PBJ (Y)
0,852
Reliabel
Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai Cronbach’s Alpha pada 3 variabel lebih
besar dari 0,70. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini valid dan reliabel.
3. Uji Normalitas
Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear mengharuskan data yang digunakan
terdistribusi secara normal. Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diuji
memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode analisis grafik
histogram dan model one-sample Kolmogorov-Smirnov atas variabel Unstandardized Residual.
Farhan Fakhriza Tsani, Harti Budi Yanti
ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP KUALITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
e-ISSN 2774-5155
p-ISSN
2774-5147
Tabel 6
Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N
100
Test Statistic
0,051
Asymp. Sig. (2-tailed)
0,200
Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika nilai
signifikansi residual (Asymp. Sig. (2-tailed)) lebih dari taraf signifikansi 5% atau 0,05. Data di
atas menunjukkan nilai signifikansi residual sebesar 0,2 (> 0,05). Dengan begitu dapat
disimpulkan model regresi pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas data.
4. Uji Hipotesis
Setelah data dipastikan valid, reliabel dan memenuhi asumsi normalitas, maka dapat
dilakukan pengujian hipotesis menggunakan model regresi linear berganda. Model ini menguji
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sekaligus mengukur berapa besar
pengaruhnya.
Tabel 7
Hasil Uji Hipotesis
Variabel
Ekspektasi
Std. Coef. Beta
Sig.
Kesimpulan
Kompetensi (X
1
)
Positif
0,416
0,000
H
1
diterima
Pengendalian Intern (X
2
)
Positif
0,313
0,002
H
2
diterima
F hitung
36,258
F-sig.
0,000
Adjusted R
2
0,416
Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 10,52 + 0,354X
1
+ 0,156X
2
+ 0,05
a. Variabel kompetensi memperoleh nilai beta sebesar 0,416 dengan nilai signifikansi sebesar
0,000. Berdasarkan data tersebut hipotesis pertama dapat diterima. Dengan begitu dapat
disimpulkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengadaan
barang dan jasa di lingkungan BKN.
b. Variabel pegendalian intern memperoleh nilai beta sebesar 0,313 dengan nilai signifikansi
sebesar 0,002. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua diterima
sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern (SPIP) berpengaruh positif terhadap
kualitas pengadaan barang dan jasa di BKN.
Nilai F hitung sebesar 36,258 bernilai lebih besar dari F tabel (3,090). Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM (X
1
) dan pengendalian intern (X
2
) secara bersama-
sama memiliki pengaruh terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa (Y) di lingkungan Badan
Kepegawaian Negara.
Berdasarkan data pada Tabel, diperoleh nilai koefisien determinasi (adjusted R
2
) sebesar
0,416. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa variabel kompetensi SDM dan pengendalian intern
mempengaruhi kualitas pengadaan barang dan jasa sebesar 41,6%. Sedangkan proporsi sisanya
sebesar 58,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.
B. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Pengadaan
Barang dan Jasa pada Badan Kepegawaian Negara
Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya
manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa.
Nilai koefisien regresi di angka 0,534 menunjukkan besarnya pengaruh kompetensi SDM dalam
menentukan kualitas PBJ di BKN. Hal ini sejalan dengan teori manajemen SDM bahwa
pengelolaan SDM dapat mempengaruhi nilai sebuah organisasi. SDM sebagai penggerak
Farhan Fakhriza Tsani, Harti Budi Yanti
ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP KUALITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
e-ISSN 2774-5155
p-ISSN
2774-5147
organisasi harus mampu (kompeten) dalam menyelesaikan tugas yang diembannya.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi kegiatan yang krusial tidak hanya bagi
roda pemerintahan, namun juga bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah telah memberikan
perhatian besar terhadap kualitas PBJ sejak masa reformasi dengan diterapkannya sistem
pengadaan berbasis elektronik (E-Procurement). Pembangunan sistem apapun itu selalu
menuntut kualitas SDM yang mumpuni. Teknologi dengan spesifikasi mutakhir sekalipun tidak
akan berguna di tangan mereka yang tidak bisa memanfaatkannya.
Kompetensi secara luas tidak hanya mengukur kemampuan dan keterampilan, namun juga
etika dan akhlak (attitude). Sistem yang maju memang mampu membatasi ruang gerak
kecurangan, namun tidak akan dapat menghilangkannya. Kualitas PBJ yang bersih dan akuntabel
ditentukan pula oleh akhlak para pengelolanya. Tidak ada sistem yang sempurna. Setiap sistem
memiliki celah yang selalu memberi ruang bagi kebocoran. Satu-satunya yang dapat menambal
celah tersebut adalah akhlak para pamangku kepentingan yang berperan di balik sistem.
Selain itu, kompetensi juga berkaitan dengan motivasi. Semakin besar motivasi yang
dimiliki oleh seseorang untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, akan semakin baik pula hasil
kerjanya. Motivasi bisa datang dari mana saja. Salah satu motivasi terbesar manusia datang dari
aspek ekonomi. Hierarki Kebutuhan Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan pertama seorang
manusia adalah pemenuhan fisiologi, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar sandang, pangan, dan
papan. Setelah manusia merasa kenyang dan nyaman di dalam rumah, kebutuhan mereka akan
meningkat menjadi rasa aman (Kadji, 2012). Begitu seterusnya hingga manusia termotivasi untuk
melakukan aktualisasi diri. Manusia akan menghasilkan kualitas pekerjaan paling baik ketika
mereka tidak lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, namun untuk
mengaktualisasikan diri mereka. Semakin tinggi insentif yang diberikan kepada seorang pegawai,
akan semakin tinggi motivasi bekerja mereka.
Henry Ford adalah salah satu orang yang pertama kali membuktikan bahwa motivasi untuk
bekerja sangat berpengaruh terhadap hasil pekerjaan. Pada tahun 1914, Henry Ford melakukan
kebijakan mengejutkan dengan menaikkan upah karyawannya sebesar 2 kali lipat . Selain itu,
Ford membatasi jam kerja karyawan menjadi 8 jam kerja, yang pada waktu itu bukan merupakan
hal lazim. Hasilnya, perusahaan Ford berhasil merekrut karyawan terbaik yang memiliki motivasi
tinggi untuk produktif . Hanya selang satu tahun sejak kenaikan upah tersebut, laba bersih Ford
meningkat lebih dari 20%. Jika pada waktu itu Ford hanya berfokus membangun pabrik canggih
dengan assembly line-nya yang terkenal itu tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawan,
mungkin akan terdapat gap antara kapasitas produksi pabrik dengan produk yang dihasilkan
karena tidak ada karyawan yang berkompeten untuk memanfaatkannya (Sutrisno, 2019).
Pada akhirnya, kompetensi SDM selalu signifikan mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan,
tanpa terkecuali dalam PBJ pemerintah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi
SDM berpengaruh terhadap kualitas PBJ pada Badan Kepegawaian Negara.
2. Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa
pada Badan Kepegawaian Negara
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa pada Badan Kepegawaian Negara.
Nilai koefisen regresi variabel pengendalian intern berada di angka 0,156. Meskipun relatif lebih
kecil daripada koefisien regresi variabel kompetensi SDM, pengaruh ini masih terbilang besar.
Telah menjadi teori yang diterima umum bahwa pengendalian intern dapat membantu sebuah
organisasi untuk bergerak mencapai tujuannya. Pada penelitian ini, tujuan pengadaan barang dan
jasa terbukti dipengaruhi oleh bagaimana sebuah organisasi menerapkan pengendalian intern.
Pencapaian tujuan organisasi sebagian besar ditentukan oleh bagaimana SDM-nya
bergerak dan bagaimana sistem pengendalian intern-nya dibangun. Pengendalian intern dan SDM
merupakan komponen yang saling berkaitan. Seperti sebuah pesawat yang terbang ke suatu
tujuan, pengendalian intern bagaikan air traffic controller (ATC) yang memandu pilot untuk
memastikan pesawat berada pada jalur yang tepat. Dalam sebuah organisasi, pengendalian intern
berfungsi sebagai pengawas dan pembimbing (assurance and consulting) agar risiko dan
Farhan Fakhriza Tsani, Harti Budi Yanti
ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP KUALITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
e-ISSN 2774-5155
p-ISSN
2774-5147
hambatan dapat diminimalisasi sehingga visi organisasi dapat dicapai secara efisien.
Komponen pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah
nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas
monitoring. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan penegakkan nilai etika, pemisahan
tanggung jawab, penyusunan struktur, dan efektivitas aparat pengawas internal pemerintah
(APIP). Komponen ini merupakan pondasi utama dalam membangun pengendalian yang efektif
dalam organisasi. Sistem pengendalian intern harus dibangun di atas kondisi yang secara
struktural kondusif. Dalam konteks PBJ, pejabat dan unit kerja yang berwenang harus ditentukan
dengan jelas. Secara normatif, proses pelaksanaan PBJ serta pemisahan jabatan telah diatur
dengan baik dalam Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa. Menjadi tantangan besar bagi setiap
instansi pemerintah untuk dapat menerapkan strutktur tersebut dalam kondisi yang ideal. Hal ini
menuntut komitmen pimpinan (top manager) untuk dapat memfungsikan setiap jabatan sesuai
dengan tugas yang ditentukan. Selain itu, efektivitas APIP dalam mengawasi kualitas PBJ juga
ditentukan oleh bagaiamana struktur organisasi dibentuk dan seberapa besar komitmen pimpinan
untuk mendukung APIP memaksimalkan perannya.
Komponen kedua dalam SPIP adalah identifikasi dan analisis risiko. PBJ merupakan
kegiatan yang memiliki risiko besar terutama melihat sumber daya finansial yang dikerahkan
dalam pelaksanaannya. Risiko besar ini tentuk membutuhkan perlakuan khusus agar dapat
diminimalkan sesuai batas minimum risiko yang dapat diterima. Semakin efektif mitigasi risiko,
semakin baik juga kualitas PBJ. Komponen ketiga adalah kegiatan pengendalian. Selain
membangun lingkungan dan menganalisis risiko, kegiatan pengendalian harus dapat
dilaksanakan dengan efektif. Kegiatan pengendalian ini di anataranya audit internal, pemeriksaan
fisik aset, dan audit kepatuhan terhadap peraturan. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan oleh
APIP maupun setiap unit kerja. Pimpinan pada setiap unit kerja bertanggung jawab langsung atas
tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang dibawahinya. Dalam proses PBJ, kegiatan
pengendalian secara langsung dilakukan oleh ULP, LPSE, serta APIP untuk menjamin kualitas
dan akuntabilitas pengadaan.
Komponen keeempat adalah informasi dan komunikasi. Akuntabilitas informasi
pengadaan, mulai dari rencana umum pengadaan (RUP), kejelasan prosedur mengikuti tender,
hingga pemberian predikat daftar hitam menjadi hal penting bagi peningkatan kualitas PBJ.
Selain itu, komunikasi yang baik harus dibangun baik itu intra organisasi maupun antar organisasi
eksternal yang berkaitan seperti Kementerian Keuangan atau Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sarana komunikasi juga harus tersedia bagi masyarakat umum,
penyedia, maupun pegawai untuk melaporkan adanya indikasi penyelewengan dalam proses PBJ
dengan jaminan keamanan bagi pelapor. Dengan terbukanya informasi dan adanya sarana
komunikasi yang efektif, kualitas PBJ akan meningkat seiring waktu.
Kelima adalah pemantauan atau monitoring penerapan pengendalian intern itu sendiri.
Penerapan SPIP harus dievaluasi dan dibenahi secara berkala agar pondasi organisasi selalu
kokoh. Seperti sebuah jalan, jika kondisinya tidak dipantau dan dibenahi secara berkala, mobil
yang sedang melaju mencapai tujuan berisiko untuk terhambat di tengah jalan. Kegiatan evaluasi
ini dapat berupa permantauan berkelanjutan maupun kegiatan khusus yang menilai kondisi SPIP.
Pengendalian intern dibangun untuk menjamin organisasi mencapai tujuannya dengan optimal.
Penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas pengadaan
barang dan jasa pada Badan Kepegawaian Negara
KESIMPULAN
Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara kompetensi SDM dan
pengendalian intern terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Kepegawaian
Negara. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode regresi linear berganda menggunakan aplikasi
SPSS. Dari hasil pengujian data dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia terbukti
memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa pada Badan Kepegawaian
Negara. Semakin berkompeten SDM di BKN akan menghasilkan kualitas pengadaan yang semakin
Farhan Fakhriza Tsani, Harti Budi Yanti
ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP KUALITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
e-ISSN 2774-5155
p-ISSN
2774-5147
baik. Peingkatan satu poin kompetensi SDM akan meningkatkan kualitas PBJ sebesar 0,534 poin. Hal
ini karena SDM merupakan penggerak roda organisasi dalam mencapai tujuannya. Pengendalian intern
terbukti berpengaruh terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa pada Badan Kepegawaian Negara.
Peningkatan kualitas pengendalian intern akan turut meningkatkan kualitas hasil pengadaan. Setiap
kenaikan kualitas pengendalian intern sebesar satu poin akan meningkatkan kualitas hasil pengadaan
sebesar 0,156 poin. Hal ini sejalan dengan teori audit bahwa pengendalian intern (internal control) dapat
meningkatkan kinerja dan nilai sebuah organisasi. Kompetensi SDM dan pengendalian intern secara
bersama-sama menentukan kualitas PBJ di BKN sebesar 41,6%. Angka ini cukup signifikan mengingat
hanya terdapat dua variabel yang diuji dalam model penelitian. Artinya, seandainya BKN mampu
menghasilkan kualitas PBJ yang sempurna (nilai 100), kompetensi SDM dan pengendalian intern
berkontribusi sebesar 41,6 poin.
DAFTAR PUSTAKA
Agustina, N. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Aparatur Pemerintah Atas
Prosedur Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Pada Aparatur Pemerintah Kabupaten Kediri).
Universitas Brawijaya.
Astuti, H. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Di
Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Skripsi, Univer-Sitas Maritim Raja
Ali Haji.
Bachtiar, H. F., Sofilda, E., & Kusumastuti, S. Y. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Belanja
Pemerintah Pusat, Pembayaran Bunga Utang, Dan Subsidi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia Tahun 1999-2013. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan.
Gusnita, J., Hasan, A., & Rasuli, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya
Kecurangan (Fraud) Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kabupaten Pelalawan (Studi Empiris
Pada Kabupaten Pelalawan). Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan), 7(2).
Kadji, Y. (2012). Tentang Teori Motivasi. Jurnal Inovasi, 9(01).
Khusaini, M. (2019). Ekonomi Publik. Universitas Brawijaya Press.
Kusuma, R. I. (2012). Penggunaan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat. Universitas Airlangga.
Macdonald, T. T., & Spencer, J. (1993). Development Of Gastrointestinal Immune Function And Its
Relationship To Intestinal Disease. Current Opinion In Gastroenterology, 9(6), 946–952.
Narotama. (2013). Indonesia Procurement Watch: 70 Persen Kasus Korupsi Dari Pengadaan
Barang/Jasa. Fh.Narotama.Ac.Id. Https://Fh.Narotama.Ac.Id/2013/07/Indonesia-Procurement-
Watch-70-Persen.Html
Pangaribuan, L. (2018). Analisis Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Kompetensi Pegawai
Terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Skripsi-
2018.
Ramadhani, T. A., & Sugiyanto, F. X. (2014). Dampak Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Di Sektor Pertanian Terhadap Output, Pendapatan Rumah Tangga Dan Kesempatan Kerja.
Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
Sudiarianti, N. M., Ulupui, I., & Budiasih, I. G. A. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia
Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah
Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional
Akuntansi Xviii.
Sukmana, O. (2016). Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). Jurnal Sospol, 2(1),
103–122.
Sutrisno, H. E. (2019). Budaya Organisasi. Prenada Media.
Van Weele, A. J. (2010). Purchasing And Supply Chain Management: Analysis, Strategy, Planning
And Practice. London: Cengage Learning.
Farhan Fakhriza Tsani, Harti Budi Yanti
ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP KUALITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
e-ISSN 2774-5155
p-ISSN
2774-5147
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
License
