805

Oktavianus Supardi, Septian Yahya Lopuo, Vickyanto Mbuinga, Hamdan

Pulumuduyo, Triswandi Tute

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65

TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN

PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 TAHUN

Oktavianus Supardi

, Septian Yahya Lopuo

, Vickyanto Mbuinga

, Hamdan Pulumuduyo

Triswandi Tute

Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo

Email : oktavianus.supardi@gmail.com, vickyantombuinga[email protected],

septian.lopuo.sh@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pedoman dan pelaksanaan diversi penanganan anak yang

belum berumur 12 tahun. Adapun lingkup atau latar studi yang penulis lakukan yaitu di Balai

Pemasyarakatan Provinsi Gorontalo. Adapun rumusan masalah sendiri tersusun sebagai berikut:

Bagaimanakah pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2015 Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun?

dan Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi balai pemasyarakatan Gorontalo dalam pelaksanaan

diversi ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum? Dari penelitian ini penulis menemukan

bahwa: pedoman dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun di Balai Pemasyarakatan Provinsi

Gorontalo belum berlangsung optimal dikarenakan ketidaksiapan apparat penegak hukum dalam

menangani perkara pidana dengan tenggat waktu yang singkat, serta kurangnya pemahaman masyarakat

mengenai Undang-Undang ini. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian normatif

dan penelitian empiris. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Gorontalo

dalam menanggulangi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu antara lain: Masih rendah dan

kurangnya sumber daya manusia petugas Bapas, Kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah ini,

minimnya sarana dan prasarana, wilayah kerja yang luas, faktor keluarga klien anak yang tidak mau

terbuka dan alokasi anggaran yang masih minim

Keywords: Diversi, Hukum Pidana Anak, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012

Abstract

This study aims to examine the guidelines and implementation of diversion in handling children who are

not yet 12 years old. The scope or background of the study that the author conducted was at the Gorontalo

Provincial Correctional Center. The formulation of the problem itself is arranged as follows: How is the

implementation of diversion at the investigation stage in Government Regulation Number 65 of 2015

concerning Guidelines and Implementation of Diversion and Handling of Children Who Are Not Yet 12

Years Old? and What obstacles does the Gorontalo correctional center face in the implementation of

diversion when dealing with children facing the law? From this study, the authors found that: the

guidelines and handling of children who are not yet 12 years old at the Gorontalo Provincial Correctional

Center have not been optimally carried out due to the unpreparedness of law enforcement apparats in

handling criminal cases with short deadlines, as well as the lack of public understanding of this Law. The

type of research used by researchers is a type of normative research and empirical research. The obstacles

faced by the Gorontalo Correctional Center in overcoming children facing the law include: Low and lack

of human resources for Bapas officers, Lack of socialization about this Government Regulation, lack of

facilities and infrastructure, large work areas, factors of child client families who do not want to open

and budget allocations that are still minimal.

Keywords: Diversion, Children's Criminal Law, Law number 11 of 2012

PENDAHULUAN

Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)

Volume 2, Number 9, September 2022

p-ISSN 2774-5147 ; e-ISSN 2774-5155

806

Oktavianus Supardi, Septian Yahya Lopuo, Vickyanto Mbuinga, Hamdan

Pulumuduyo, Triswandi Tute

Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Tentang Pedoman Dan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum

Berumur 12 Tahun

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus

tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum (Ananda,

2018). Beberapa tahun terakhir ini masyarakat Gorontalo sering digemparkan oleh berita–berita

kejahatan dimana–mana, hal ini banyak diberitakan di media cetak maupun media elektronik antara lain

seorang anak SMP mencuri disebuah toko, seorang pemuda memukul temannya karena cemburu,

seorang pemuda melakukan percobaan pembunuhan karena dendam, sekelompok remaja berpesta miras

disebuah rumah, seorang gadis remaja tertangkap setelah melakukan perbuatan aborsi dan lain-lain

(kumpulan artikel Gorontalo Post Maret-September 2015). Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan

dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu

upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui

penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (Pramukti, 2015).

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk

menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada

pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang

bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat (Fikri, 2020).

Secara Internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak,

mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak (R Wiyono, 2022). Hal ini sebagaimana

ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam United Nations Standard Minimum

Rules for the Adiministration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules, bahwa tujuan

peradilan anak (Aims of Juvenile Justice), terjemahannya ”Sistem peradilan pidana bagi anak/remaja

akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-

pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-

pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya” (Cunneen & White, 2011).

Demikian pula secara Nasional bahwa pada bulan Juli tahun 2014 Undang- Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Ariani et al., 2019) telah mempunyai kekuatan

hukum tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan pada bulan Juli tahun 2012 silam. Di dalam Undang-

Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat diversi. Namun karena Undang-

Undang ini belum begitu jelas mengatur tentang pelaksanaan diversi, maka pada tahun 2015 pemerintah

telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Pelaksanaan

Diversi dan Penerapan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Peraturan Pemerintah ini merupakan

kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

secara khusus mengatur tentang tata cara penerapan diversi.

Jadi, kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi tanpa terkecuali bagi

pihak Balai Pemasyarakatan Gorontalo. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, bila dilihat dari pasal-pasal yang mengatur

tentang diversi yakni mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 di dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak ada satupun pasal yang secara tegas mengatur

tentang perlindungan terhadap korban, hak-hak korban, maupun kepentingan korban (Cynthya, 2016).

Balai Pemasyrakatan Gorontalo menjaga harkat dan martabat pelaku dengan memberikan

perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, yang mana

anak yang menjadi pelakupun tak luput dari lemahnya pengawasan orangtua atau dulunya si anak

pernah melihat dan/ atau mendapatkan perilaku kekerasan dari lingkungannya . Dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Nomor, 23

C.E.) tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang

perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu secara terus

menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah

satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari (Fadilla, 2016). Perlindungan hukum

807

Oktavianus Supardi, Septian Yahya Lopuo, Vickyanto Mbuinga, Hamdan

Pulumuduyo, Triswandi Tute

Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Tentang Pedoman Dan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum

Berumur 12 Tahun

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap

berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup

yang sangat luas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Diversi dan Penerapan

Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun menegaskan bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum

wajib diupayakan diversi apabila kasus tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya diversi.

Terlepas apakah sudah sesuai antara pasal-pasal yang mengatur tentang diversi di dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor

65 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Diversi dan Penerapan Anak Yang Belum Berumur

12 Tahun dengan penerapannya selama ini, pihak Balai Pemasyarakan Gorontalo menganggap

pentingnya untuk menerapkan diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan anak

(Tuarita, 2020).

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin mengkaji

permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah/skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Diversi dan

Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Provinsi

Gorontalo)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian normatif dan penelitian empiris

(Diantha & SH, 2016). Rumusan masalah pertama menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu cara

pengumpulan bahan hukum dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. sedangkan pada rumusan

masalah kedua menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada

kenyataan yang peneliti dapatkan sesuai dengan data yang ada di lapangan (Adiyanta, 2019). Setelah

melakukan penelitian kemudian peneliti mengola data dengan menggunakan pendekatan analisis

kualitatif deskritif yaitu mendeskripsikan data temuan penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat berupa

keterangan atau pernyataan-pernyataan dari responden sesuai dengan realitas yang ditemukan di

lapangan. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan

mengambil lokasi di Balai Pemasyarakatan Gorontalo

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Anak Yang Berkonflik

Tabel 1

Data Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan Jenis Tindak Pidana Pelaku Anak yang

dilaporkan di Bapas Gorontalo

Jenis Tindak Pidana

Tahun

Jumlah

Total

2011

2012

2013

2014

2015

Pembunuhan

Pengeroyokan

Penganiayaan

Pengancaman

Kejahatan Terhadap

Ketertiban Umum

Pengrusakan

Pencurian

Pemerasan

Pemerkosaan

Pencabulan

808

Oktavianus Supardi, Septian Yahya Lopuo, Vickyanto Mbuinga, Hamdan

Pulumuduyo, Triswandi Tute

Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Tentang Pedoman Dan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum

Berumur 12 Tahun

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

Jenis Tindak Pidana

Tahun

Jumlah

Total

2011

2012

2013

2014

2015

Persetubuhan

Kesusilaan

Kejahatan Terhadap

Kesopanan

Membawa Lari Anak

Perdagangan Anak

Perlindungan Anak

Kekerasan Terhadap Anak

Lakalantas / Kelalaian

Pencurian disertai

Pembunuhan

Pencurian dan

Pertolongan Jahat

Perjudian

JUMLAH

286

313

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan menujukkan bahwa total jenis tindak pidana

yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Gorontalo yang masuk

di Bapas Gorontalo berdasarkan laporan berjumlah 21 jenis tindak pidana. Sedangkan jumlah total

tindak pidana dari 2011 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 313 kasus. Adapun kasus tindak pidana

terbanyak yang dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana penganiayaan sebanyak 83 kasus, diikuti

tindak pidana pencurian 79 kasus. Sedangkan jenis tindak pidana yang sedikit dilakukan adalah

pengancaman, pengrusakan, pemerasan, membawa lari anak dan pencurian yang disertai

pembunuhan masing-masing 1 kasus.

Berikut ini adalah data tentang anak yang berkonflik dengan hukum ketika menghadapi

pemeriksaan yang tersebar di wilayah hukum provinsi Gorontalo baik itu di tingkat Polres dan

Polsek yang didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan

Gorontalo.

Tabel 2

Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Gorontalo terhadap Klien Anak

Tahun

Pendampingan Pemeriksaan

Ket.

Laki-Laki

Perempuan

Total

2011

7Anak

5 Anak

12 Anak

2012

43 Anak

22 Anak

65 Anak

2013

49 Anak

27Anak

76 Anak

2014

42 Anak

32 Anak

74 Anak

2015

13Anak

6 Anak

19 Anak

Dari data yang telah disajikan diatas menujukkan bahwa setiap tahun Bapas Gorontalo

mengalami peningkatan dalam hal Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien

Anak, hal ini bisa dilihat pada tahun 2011 berjumlah 12 anak, tahun 2012 berjumlah 65 anak, tahun

2013 berjumlah 76 anak, sedangkan pada tahun 2014 jumlah anak yang didampingi pembimbing

kemasyarakatan kurang sedikit dari tahun 2013 yaitu berjumlah 74 anak, adapun pada tahun 2015

809

Oktavianus Supardi, Septian Yahya Lopuo, Vickyanto Mbuinga, Hamdan

Pulumuduyo, Triswandi Tute

Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Tentang Pedoman Dan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum

Berumur 12 Tahun

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

berjumlah 19 anak. Berikut ini adalah data yang diperoleh dari Bapas Gorontalo terkait dengan

Penelitian Kemasyarakatan Klien Anak Untuk Kepentingan Diversi di tingkat penyidikan.

Tabel 3

Penelitian Kemasyarakatan Klien Anak Untuk Kepentingan Diversi

Tahun

Penelitian Kemasyarakatan Untuk Diversi

Ket.

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

2011

Anak

2012

Anak

2013

Anak

2014

Anak

Agustus s/d Desember 2014

2015

Anak

Tabel 3 adalah data penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas pembimbing

Balai Kemasyarakatan Gorontalo untuk kepentingan Diversi. Adapun datanya mulai dari bulan

Agustus Tahun 2014 sampai dengan 17 April 2015 ketika penelitian ini dilakukan. Mengapa data

untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tidak ada diversi dan nanti ada pada bulan Agustus

2014, ini dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang

telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku belum ada ketentuan yang mengatur kewajiban tentang

diversi nanti pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak mulai berlaku kewajiban untuk diversi dan undang-undang ini mulai efektif

berlaku mulai 1 Agustus 2014. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya juga

bermanfaat untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat

putusan terhadap anak tersebut.

Berikut ini adalah data yang diperoleh dari Bapas Gorontalo terkait dengan Pendampingan

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam droses diversi yang didampingi oleh pembimbing

Kemasyarakatan dari Bapas Gorontalo.

Tabel 4

Pendampingan Anak Dalam Proses Diversi Yang Didampingi Oleh Pembimbing

Kemasyarakatan dari Bapas Gorontalo

Tahun

Pendampingan Proses Diversi

Kepolisian

2011

2012

2013

2014

11 pria 8 perempuan

Agustus s/d December 2014

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa klien anak yang didampingi oleh pihak Bapas

Gorontalo pada tahun 2014 berjumlah 19 anak, dengan rincian 11 anak pria dan 8 anak perempuan

dan semuanya berhasil di selesaikan di institusi kepolisian jadi tidak perlu sampai proses hukum ke

kejaksaan dan pengadilan. Sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 11 anak dimana 9 anak

diselesaikan di tingkat kepolisian sedangkan di tingkat kejaksaan dan pengadilan masing-masing 1

anak.

Berikut ini adalah data yang diperoleh dari Bapas Gorontalo terkait dengan Pendampingan

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal pendampingan sidang anak yang berkonflik engan

hukum di pengadilan yang ada di provinsi Gorontalo yang didampingi oleh pembimbing

kemasyarakatan dari Bapas Gorontalo.

810

Oktavianus Supardi, Septian Yahya Lopuo, Vickyanto Mbuinga, Hamdan

Pulumuduyo, Triswandi Tute

Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Tentang Pedoman Dan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum

Berumur 12 Tahun

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

Tabel 5

Data Pendampingan Sidang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Anak Yang

Ada Di Provinsi Gorontalo Yang Didampingi Pembimbing Kemasyarakatan Dari Bapas

Gorontalo.

Tahun

Pendampingan Sidang Anak

KET.

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

2011

Anak

2012

Anak

2013

Anak

2014

Anak

2015

Anak

Berdasarkan data tabel 5 dapat diketahui bahwa setiap tahun Bapas Gorontalo mengalami

fluktuasi naik turun dalam hal Pendampingan Sidang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di

Pengadilan anak Yang Ada di Provinsi Gorontalo, hal ini bisa dilihat pada tahun 2011 berjumlah 42

anak, tahun 2012 berjumlah 30 anak, tahun 2013 berjumlah 36 anak, sedangkan pada tahun 2014

tidak terdapat anak yang didampingi oleh pihak Bapas Gorontalo. Sedangkan pada tahun 2015

berjumlah 26 anak.

2. Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2015 Tentang Pedoman Dan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum

Berumur 12 Tahun

Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang

bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus menerus berlangsung. Diversi adalah

proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam

menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan

penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak

tersebut. Penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar 80% dari anak-anak yang diketahui Polisi

melakukan pelanggaran hukum hanya akan melakukannya satu kali itu saja, jadi penggunaan

sumber-sumber sistem peradilan yang “menakutkan” untuk menangani anak-anak ini sesungguhnya

sangat tidak berdasar, kecuali benar-benar diperlukan.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat

dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, Pendidikan teman bermain dan

sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem

peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk

membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran

hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternative

lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep

diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Pelaksanaan diversi

dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh

keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana (Tuarita, 2020).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap

anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara

wajar baik fisik, mental, dan sosial (Gultom & Sumayyah, 2014). Perlindungan Hukum terhadap

anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia.

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari efek negatif

811

Oktavianus Supardi, Septian Yahya Lopuo, Vickyanto Mbuinga, Hamdan

Pulumuduyo, Triswandi Tute

Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Tentang Pedoman Dan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum

Berumur 12 Tahun

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang.

Dengan demikian, maka juga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversi mempunyai relevansi

terhadap tujuan pemidanaan bagi anak. Secara umum tujuan pemidanaan terdiri dari upaya untuk

melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi (pelaku) di sisi lain Adi Kusno, Divesrsi sebagai

upaya alternative penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak, (Adi, 2009).

Melalui Mekanisme diversi anak tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan

perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut perspektif anak (Situmorang,

2018). Sebagai proses pengalihan diversi berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan

sosial kepada pelaku kejahatan, tetapi lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai

layanan seperti, medis, psikologi, rohani. Oleh karena sifatnya yang demikian maka diversi yang

hakekatnya merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan (Adi, 2009).

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan. Undang-Undang

Nonor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak memadai lagi dalam memberikan solusi

terhadap tindak pidana oleh anak. Berdasarkan hal tersebut maka DPR RI bersama Pemerintah RI

telah membahas Rancangan Undang- Undang Peradilan Pidana Anak pada tahun 2011 sampai

dengan 2012.

Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disampaikan Presiden kepada

Pimpinan DPR-RI dengan Surat No. R-12/Pres/02/2011 tanggal 16 Februari 2011. Presiden

menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU SPPA tersebut.

Sementara itu, DPR RI menunjuk Komisi III untuk melakukan pembahasan RUU SPPA tersebut

lebih lanjut melalui Surat Wakil Ketua DPR RI No.TU.4/1895/DPR RI/II/2011.

Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini sendiri secara langsung

diterima dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI pada tanggal 28 Maret 2011, untuk kemudian

dibahas ditingkat Panja (Panitia Kerja) sejak tanggal 3 Oktober 2011.

Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan penggantian

terhadap UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat terwujud

peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan anak, dan pada bulan Agustus tahun 2015

keluarlah Peraturan Pemerintah terkait dengan pelaksanaan diversi

Pengertian diversi telah dijelaskan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana, Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang

diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara

tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau

masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim

Hal yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas

mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi, yang merupakan upaya untuk menghindari dan

menjauhkan Anak dari proses peradilan pidana formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi

terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam

lingkungan sosial secara wajar. Pada akhirnya Undang-Undang ini bertujuan pada terciptanya

Keadilan Restoratif baik bagi Anak maupun bagi Korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu

proses Diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama

memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi

lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk

memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan (Penjelasan

UU No. 11 Tahun 2012), dan proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan

pembinaan wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun sebelum

masuk proses peradilan para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses

penyelesaian di luar jalur pengadilan yakni melalui Keadilan Restoratif dan Diversi (Penjelasan UU

No. 11 Tahun 2012), dan proses pendiversian ini merupakan hal yang wajib dilakukan sebelum anak

masuk dalam peradilan anak (UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 7).

812

Oktavianus Supardi, Septian Yahya Lopuo, Vickyanto Mbuinga, Hamdan

Pulumuduyo, Triswandi Tute

Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Tentang Pedoman Dan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum

Berumur 12 Tahun

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

Dasar dalam melakukan diversi terdapat dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun

menyatakan bahwa Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib

mengupayakan Diversi (Ayat (1)). Dan Ayat (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam hal Diversi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi, demi kepentingan

terbaik bagi Anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan dapat meminta proses Diversi kepada

penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Proses Diversi sendiri dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang

tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya,

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan

Keadilan Restoratif dan dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.

3. Tata Cara Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penyidikan

Ketentuan Diversi pada tahap penyidikan secara khusus diatur dalam pasal 12 sampai dengan

pasal 30 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Bentuk pelaksanaan diversi yang

diatur dalam ketentuan ini yaitu dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang

tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial

profesional, dan dapat juga melibatkan Tenaga Kerja Sosial dan/atau masyarakat.

Penyidik khusus anak, diwajibkan untuk melakukan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah

penyidikan dimulai (UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1). selama masa 7 (tujuh) hari ini,

penyidik mempertimbangkan apakah kasus anak itu didiversi atau tidak, Sebelum dan sesudah

pelaku anak ditemukan (ketika aduan dan laporan disampaikan), maka penyidik diwajibkan meminta

pertimbangan dari pembimbing kemasyrakatan. Kemudian, masa tahapan dalam diversi dilakukan

paling lama selama 30 (tiga puluh) hari. Selama masa ini, proses Diversi dilakukan melalui

musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya,

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Jika proses ini gagal, maka Penyidik

wajib menyampaikan berkas perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi

(UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (4).

4. Penangkapan dan Penahanan Pada Tahap Penyidikian

Tidak setiap kasus anak harus ditahan, melalui UU ini ada kesempatan agar anak tersebut

tidak ditahan, dengan mempertimbangkan: umur anak 14 (empat belas) tahun lebih; diduga

melakukan tindak pidana dengan ancaman maksimal 7 (tujuh) tahun (UU No. 11 Tahun 2012 Pasal

32 ayat (2) huruf a dan b) Persyaratan ini merupakan hal mutlak menjadi pertimbangan apakah

seorang anak dapat ditahan atau tidak. Penahanan pada tahap penyidikan dilakukan paling lama 7

(tujuh) hari, kemudian dapat diperpenjang 8 (delapan) hari lagi (UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 33

ayat (1), (2)). Total penahanan ditingkat penyidikan beserta perpanjangan penahanan adalah 15 (lima

belas) hari, sehingga selama 15 (lima belas) hari ini penyidik wajib menyelesaikan pemeriksaan

anak, jika tidak berhasil maka penyidik wajib mengeluarkan anak tersebut dari tahanan (UU No. 11

Tahun 2012 Pasal 33 ayat (3). Yang dapat melakukan penahanan pada tingkat penyidikan bukanlah

polisi, namun ada petugas khusus yaitu Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan jika

LPAS belum ada, dapat ditahan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UU No. 11

Tahun 2012 Pasal 31 ayat (4), (5).

Untuk mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana polisi dapat memperoleh informasi

melalui beberapa hal diantaranya : adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui

langsung oleh petugas Polisi Republik Indonesia. Mekanisme penyidikannya adalah sebagai berikut

813

Oktavianus Supardi, Septian Yahya Lopuo, Vickyanto Mbuinga, Hamdan

Pulumuduyo, Triswandi Tute

Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Tentang Pedoman Dan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum

Berumur 12 Tahun

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

dalam hal adanya laporan atau pengaduan yang diajukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis

(lisan), dicatat terlebih dahulu oleh penyidik atau oleh penyidik pembantu. Kemudian kepada

pelapor atau pengadu diberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan. Setelah itu petugas

Polisi Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah penyidik segera melakukan penyelidikan untuk

mengetahui bahwa benar-benar telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana dan agar tidak salah

tangkap. Apabila suatu tindak pidana diketahui oleh kepolisian berdasarkan hasil pelaporan, hal ini

akan mempermudah pihak berwajib dalam melakukan penyidikan dalam hal pelaku tindak pidana

masih anak-anak maka penyelidikan dilakukan berdasarkan ketentuan. Ketika terjadi tindak pidana

yang pelakunya dilakukan oleh anak maka berdarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015

menyatakan: Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat

perintah penyidikan diterbitkan, Penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya

penyidikan kepada Penuntut Umum. Ayat (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik

berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh

empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan. Dalam hal dilakukan upaya Diversi, Penyidik

memberitahukan upaya Diversi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1

x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversi.

Ketika dimulainya penyidikan, Penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali

dua puluh empat) jam meminta Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal ini adalah pihak Bapas

untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan atau yang biasa disebut

dengan Litmas dan Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban

dan/atau Anak Saksi. Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam

terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan

wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib

menyampaikan hasil laporan sosial kepada penyidik.

Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dimulainya penyidikan,

Penyidik yang berkepentingan wajib memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang

tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara

melalui Diversi. Dan ketika telah terjadi kesepakatan diversi segera Penyidik menentukan tanggal

dimulainya musyawarah diversi kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya

Diversi kepada Penuntut Umum.

Proses diversi sendiri dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. Pelaksanaan musyawarah Diversi melibatkan: (Pasal 15

ayat (3) PP Nomor 65 tahun 2015):

1. Penyidik;

2. Anak dan/atau orang tua/Walinya;

3. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;

4. Pembimbing Kemasyarakatan; dan

5. Pekerja Sosial Profesional.

Musyawarah diversi dilaksanakan di suatu ruangan yang representatif untuk semua peserta

musyawarah. Musyawarah diversi sendiri dipimpin oleh penyidik yang menanangi kasus anak yang

berhadapan dengan hukum yang bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan yaitu

perwakilan dari bapas sebagai wakil fasilitator. Musyawarah Diversi dapat juga melibatkan

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) PP 65 tahun 2015. Dalam hal proses

musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, penyidik membuat laporan dan berita acara proses

diversi dan tugas Penyidik selanjutnya adalah mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum

untuk dilanjutkan ke proses peradilan pidana selanjutnya.

Dalam hal musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mencapai

kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban,

Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial

Profesional dan Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

814

Oktavianus Supardi, Septian Yahya Lopuo, Vickyanto Mbuinga, Hamdan

Pulumuduyo, Triswandi Tute

Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Tentang Pedoman Dan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum

Berumur 12 Tahun

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

Dalam hal diversi mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan Surat kesepakatan diversi

dan berita acara diversi kepada atasan langsung penyidik dan dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan diversi, atasan langsung penyidik

mengirimkan Surat Kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri

setempat untuk memperoleh penetapan Kemudian ketua pengadilan negeri setempat mengeluarkan

penetapan kesepakatan diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu

paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita

acara Diversi.

Tahap selanjutnya penyidik berkewajiban untuk meminta para pihak untuk melaksanakan

kesepakatan diversi setelah menerima penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat. Atasan

langsung penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi. Pembimbing

kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan

kesepakatan diversi.

Tugas dari pembimbing kemasyarakatan selanjutnya menyusun laporan pelaksanaan

kesepakatan diversi. Dan laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan diversi itu disampaikan oleh

Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penyidik. Laporan disampaikan secara

ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak

kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. Laporan disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu

paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai

dilaksanakan.

Pasal 24 ayat (1) PP 65 tahun 2015 menyatakan Penyidik menerbitkan surat ketetapan

penghentian penyidikan:

a. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan

pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan

kembali Anak kepada orang tua/Wali;

b. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai

dilaksanakan, jika kesepakatan. Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada

keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;

c. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai

dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau

pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau

d. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan

Diversi selesai dilaksanakan.

Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan,

Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik untuk

ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri

setempat. Kemudian Penyidik menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Penyidik

mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Dalam hal kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 tidak mencapai kesepakatan Diversi, Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut

Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana. Dan Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing

Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses

peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kemudian Penyidik

menindaklanjuti laporan itu dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

laporan diterima dan Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta

melanjutkan proses peradilan pidana.

5. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Balai Pemasyarakatan Gorontalo Dalam

Menanggulangi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Hasil Wawancara

815

Oktavianus Supardi, Septian Yahya Lopuo, Vickyanto Mbuinga, Hamdan

Pulumuduyo, Triswandi Tute

Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Tentang Pedoman Dan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum

Berumur 12 Tahun

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

Dengan Salah Seorang Pembimbingan Klien Anak

di Balai Pemasyarakatan Gorontalo yaitu Bapak Kasmat Usman, S.H. (wawancara tanggal 6

April 2016) maupun dengan pembimbing kemasyarakatan lainnya yang bertugas pada bagian

Bimbingan Klien Anak, dapat diperoleh informasi mengenai kendala-kendala yang dialami

pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

1. Aturan Hukum

Tidak adanya aturan hukum yang tegas serta sanksi yang dijatuhkan apabila dalam

penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak terdapat pelanggaran- pelanggaran

terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Kadang-kadang masih terdapat adanya

perkara pidana anak tanpa adanya laporan penelitian tetapi perkara anak tersebut tetap jalan.

Sidang anak tetap jalan akan tetapi tanpa dihadirkannya pembimbing kemasyarakatan atau

pembimbing kemasyarakatan tidak diberi tempat duduk khusus ataupun tidak diberi ruangan

khusus untuk membimbing Terdakwa anak mengenai tatacara dalam menjalani proses

persidangan di Pengadilan Negeri. Selain itu, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

juga hanya menjadi pelengkap berkas perkara saja dalam proses penyelesaian perkara anak.

Padahal dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana

Anak secara tegas mengatur mengenai hal-hal tersebut. Dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang

itu dengan jelas menyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian

kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

2. Koordinasi

Dalam menjalankan tugasnya melakukan pembimbingan terhadap anak, Balai

Pemasyarakatan memang hanya bersikap pasif. Hal tersebut mengandung arti bahwa Balai

Pemasyarakatan hanya menunggu jika ada instansi lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun

Pengadilan mengajukan permintaan untuk dibuatkan laporan penelitian kemasyarakatan terhadap

anak berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian peran Balai

Pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap anak sangat ditentukan oleh aparat

penegak hukum yang lain yang menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ini masuh baru menggantikan undang- undang yang lama Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak, Perbedaan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai peradilan terhadap anak, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara aparat penegak hukum yang satu dengan yang

lainnya, mengakibatkan tidak adanya kesepahaman dalam penanganan perkara pidana yang

melibatkan anak. Perbedaan pemahaman tersebut mengakibatkan tidak adanya koordinasi yang

jelas antara Balai Pemasyarakatan dengan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani

perkara anak.

Masih sering dijumpai adanya penanganan perkara anak baik ditingkat Kepolisian,

Kejaksaan maupun ditingkat Pengadilan tanpa adanya peran dari Balai Pemasyarakatan, padahal

peran Balai Pemasyarakatan dalam setiap perkara yang melibatkan anak harus ada sesuai dengan

amanat undang-undang. Lemahnya koordinasi antar sesama penegak hukum yang menangani

perkara anak dapat mengakibatkan penyelesaian perkara anak menjadi terhambat yang

berdampak pula pada lamanya penyelesaian suatu perkara yang melibatkan anak.

3. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dari petugas Balai Pemasyarakatan

merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan dalam

pembimbingan terhadap anak. Kinerja petugas maupun pegawai dari Balai Pemasyarakatan yang

kurang maksimal dan terjebak dengan adanya rutinitas dalam melaksanakan tugas sehari-harinya

di kantor sehingga bersifat monoton dan tidak berkembang karena perkara anak yang ditangani

oleh Balai pemasyarakatan Gorontalo relatif sedikit. Selain itu, kurangnya pendidikan dan

pelatihan dalam hal penanganan perkara pidana anak terhadap pembimbing kemasyarakatan di

816

Oktavianus Supardi, Septian Yahya Lopuo, Vickyanto Mbuinga, Hamdan

Pulumuduyo, Triswandi Tute

Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Tentang Pedoman Dan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum

Berumur 12 Tahun

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

Balai Pemasyarakatan Gorontalo yang berakibat pada tidak berkembangnya pola pikir petugas

Balai Kemasyarakatan. Hal tersebut berakibat pula pada mental para petugas Balai

Pemasyarakatan Gorontalo yang masih sering merasa rendah diri apabila duduk atau

berdampingan dengan jaksa, penasehat hukum, atau hakim karena merasa tidak profesional.

4. Sarana dan Prasarana

Menurut penelitian yang Penulis lakukan sendiri di Balai Pemasyarakatan Gorontalo,

sarana dan prasarana yang ada di sana sangat berbeda jauh dengan ketersediaan sarana dan

prasarana yang ada pada kantor penegak hukum lainnya, seperti pada kantor polisi maupun kantor

kejaksaan. Salah satu contohnya adalah dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan

oleh petugas Balai Pemasyarakatan Gorontalo, hanya tersedia satu buah unit komputer tua pada

tiap-tiap ruangan atau tiap- tiap bagian unit kerjanya. Sehingga para pembimbing kemasyarakatan

di Balai Pemasyarakatan Gorontalo sering berebut komputer untuk menjalankan tugasnya.

Keterbatasan jumlah computer tersebut mengakibatkan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai

Pemasyarakatan Gorontalo mau tidak mau harus menggunakan komputer pribadi untuk

mengerjakan tugasnya tersebut. Keterbatasan tersebut tentu saja mengakibatkan kurang

maksimalnya kinerja petugas Balai Pemasyarakatan. Padahal petugas Pembimbing

Kemasyarakatan dituntut untuk bertindak cepat karena dipaksakan dengan masa penahanan

tersangka atau terdakwa anak yang relatif singkat waktu penahanannya.

Berdasarkan sebagian kecil gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada di Balai

Pemasyarakatan Gorontalo di atas, tentu saja berbeda jauh keadaannya dengan sarana dan

prasarana yang dimiliki oleh kantor-kantor aparat penegak hukum lainnya.

Adanya perbedaan kondisi tersebut tentu saja dapat mengakibatkan adanya kesenjangan

sosial yang mencolok antara Balai Pemasyarakatan dengan aparat penegak hukum lainnya.

Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa Balai Pemasyarakatan juga merupakan salah satu

aparat penegak hukum yang sangat berperan penting dalam proses peradilan pidana khususnya

yang melibatkan anak- anak, sehingga kesenjangan antara Balai Pemasyarakatan dengan aparat

penegak hukum lainnya harusnya dihapuskan demi terciptanya kesetaraan dalam pelaksanaan

fungsi masing-masing aparat penegak hukum.

5. Wilayah Kerja yang Luas

Wilayah hukum Balai Pemasyarakatan Gorontalo terdiri dari Kota Gorontalo, Kabupaten

Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan

Kabupaten Gorontalo Utara. Wilayah hukum tersebut termasuk pula batas-batas paling luar dari

masing-masing kabupaten. Dengan adanya keterbatasan sarana berupa kendaraan dinas dan

jumlah personil terbatas, maka pada saat ada tugas kunjungan ke kediaman klien anak yang

tempat tinggalnya sangat jauh dan terpencil, untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil

tersebut sangat sulit untuk dilakukan, apalagi bagi petugas Balai Pemasyarakatan perempuan.

6. Faktor Keluarga Klien

Setiap anak merupakan tanggung jawab orang tuanya masing-masing. Akan tetapi tidak

semua orang tua mau bertanggung jawab terhadap anaknya yang telah menjadi tersangka suatu

tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Bagi orang tua yang mempunyai anak yang susah diatur

dan sudah berulang kali melakukan tindak pidana, seringkali orang tua atau keluarga sudah tidak

mau bertanggung jawab lagi terhadap anaknya tersebut. Hal ini tentu saja menyulitkan petugas

Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap anak tersebut, karena

bagaimanapun juga orang tua tetap berperan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan

anaknya, misalnya: ketersediaan orang tua untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan

anaknya, dan sebagainya. Apabila orang tua sudah tidak mau tahu lagi dengan perkara yang

sedang dialami anaknya, tentu saja orang tua tersebut tidak mau memberikan keterangan sama

sekali. Hal tersebut dapat menyulitkan petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai

pemasyarakatan dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Padahal laporan

penelitian kemasyarakatan merupakan suatu unsur yang harus ada dalam setiap proses perkara

817

Oktavianus Supardi, Septian Yahya Lopuo, Vickyanto Mbuinga, Hamdan

Pulumuduyo, Triswandi Tute

Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Tentang Pedoman Dan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum

Berumur 12 Tahun

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

yang melibatkan anak.

7. Keterbatasan Alokasi Anggaran atau Dana

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kasmat Usman, SH. (wawancara tanggal 6

April 2016) sebagai staf Sub Seksi Bimbingan Klien Anak, diperoleh informasi bahwa

kesenjangan anggaran antara Balai Pemasyarakatan dengan aparat penegak hukum yang lain

sangat jauh, baik alokasi anggaran operasional, administrasi, maupun perjalanan dinas. Dari hasil

wawancara dapat diketahui bahwa alokasi dana untuk operasional pelaksanaan tugas

pembimbing kemasyarakatan sangatlah minim, yakni sebagai berikut:

a. Pendampingan Pemeriksaan, Diversi, Sidang Anak dan Kunjungan Rumah

1) Untuk Wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo

sebesar Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah)

2) Untuk wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp.150.000, - (seratus lima puluh ribu

rupiah);

3) Untuk wilayah Kabupaten Boalemo sebesar Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah);

4) Untuk wilayah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan

1) Untuk Wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan

Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

2) Untuk wilayah Kabupaten Boalemo sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

rupiah);

3) Untuk wilayah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Semua biaya tersebut diatas belum merupakan jumlah bersih karena masih harus dipotong

sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk Pegawai Golongan II dan sebesar Rp.35.000,-

(tiga puluh lima ribu rupiah) untuk Pegawai Golongan III serta pemotongan pajak sebesar 10%

(sepuluh persen) untuk Pegawai Golongan III (khusus pelaksanaan tugas pendampingan

pemeriksaan, diversi dan sidang anak serta kunjungan rumah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan serta merujuk pada rumusan masalah maka

dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun di Wilayah

Propinsi Gorontalo hingga saat ini belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan tidak siapnya aparat

penegak hukum menangani perkara pidana dengan batas waktu yang singkat, kurangnya pemahaman

masyarakat mengenai Peraturan Pemeritah ini, serta tingginya angka kriminalitas yang dilakukan oleh

anak dibawah umur.

Ketentuan Diversi pada tahap Penyidikan secara khusus diatur dalam pasal 12 sampai dengan

pasal 30 dalam Peraturan Pemerintah ini Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Bentuk pelaksanaan diversi yang

diatur dalam ketentuan ini yaitu dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang

tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial

profesional, dan dapat juga melibatkan Tenaga Kerja Sosial dan/atau masyarakat. Masa tahapan diversi

dilakukan paling lama 30 hari. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan

Gorontalo dalam menanggulangi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu antara lain: Masih rendah

dan kurangnya sumber daya manusia petugas Bapas, Kurangnya sosialisasi tentang Peraturan

Pemerintah ini, minimnya sarana dan prasarana, wilayah kerja yang luas, faktor keluarga klien anak

yang tidak mau terbuka dan alokasi anggaran yang masih minim.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, K. (2009). Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh

818

Oktavianus Supardi, Septian Yahya Lopuo, Vickyanto Mbuinga, Hamdan

Pulumuduyo, Triswandi Tute

Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Tentang Pedoman Dan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum

Berumur 12 Tahun

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

Anak. Malang. Umm Press. Hal.

Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai

Instrumen Penelitian Hukum Empiris. Administrative Law And Governance Journal, 2(4), 697–

709.

Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku

Tindak Pidana. Jurnal Daulat Hukum, 1(1).

Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan

Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal

Komunitas Yustisia, 2(2), 100–112.

Cunneen, C., & White, R. (2011). Juvenile Justice: Youth And Crime In Australia. Oxford University

Press.

Cynthya, R. A. (2016). Diversi (Pengalihan Penyelesaian Perkara Anak Dari Proses Peradilan Pidana

Ke Proses Diluar Peradilan Pidana) Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di

Polres Kuala Kapuas.

Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori

Hukum. Prenada Media.

Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 5(2), 181–194.

Fikri, R. A. (2020). Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau

Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Abdi

Ilmu, 13(2), 72–81.

Gultom, M., & Sumayyah, D. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak Di Indonesia.

Nomor, U.-U. (23 C.E.). Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Jo. Undang-Undang Nomor, 5.

Pramukti, A. S. (2015). Sistem Peradilan Pidana Anak.

R Wiyono, S. H. (2022). Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Sinar Grafika.

Situmorang, D. S. B. (2018). Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Di

Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru Tahun 2016). Universitas Islam Riau.

Tuarita, L. (2020). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Pelakasnaan Diversi Kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Polres Batu).

Universitas Islam Malang.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

License