berkembang (Asmaroini, 2017). Dampak positif dan negatif akibat perkembangan ini

juga telah melahirkan gaya hidup baru bagi masyarakat (Fitria, 2015). Banyak perilaku-

perilaku yang menyimpang baik dilihat dari sudut sosial maupun sudut pandang agama

salah satunya adalah hamil di luar nikah atau biasa disebut dengan married by accident

(Syarifuddin, 2019).

Istilah married by accident (MBA) jika dirtikan secara langsung adalah menikah

karena kecelakaan atau tidak sengaja (Hikmah, 2013). Banyak pendapat tentang

pengertian MBA ini ada yang mengartikan hamil di luar nikah, hubungan di luar nikah

(Ajri, Miftah, & Rafika, 2020), dan banyak lagi lainnya. Semua makna ini benar, karena

MBA adalah jenis pernikahan yang terjadi karena hubungan di luar nikah yang “dilarang”

aspek keabsahan anak dan status akta kelahiran anak (Ambiyah, 2011). Keabsahan anak

berkaitan erat dengan keabsahan dari perkawinan bapak dan ibunya. Pasal 42 Bab IX UU

No. 1/1974 mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai hasil

perkawinan yang sah. Tetapi di dalam undang-undang ini tidak dijelaskan hak anak untuk

hidup, tumbuh dan berkembang tidak diberikan perlindungan hukum (Anggara &

Subawa, 2015). Tampaknya semua beban dan tanggung jawab anak di luar nikah

dipercayakan kepada ibu dan keluarga ibu (Mina, 2017), namun ayah tidak diberikan

kewajiban dan tanggung jawab anak tersebut. Status anak di luar nikah terlihat dari UU

Perdata 1974 dan UU Perkawinan No. 1. UU dan UU tersebut dinilai kurang memberikan

perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak disengaja.

Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan

merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam (Mentari, 2020). Hamil di luar

jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan hukum Islam dan undang-undang

perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat

perzinaan.

Perkawinan menurut fikih dikatakan sah apabila mempelai perempuan halal

dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, dihadiri dua orang saksi laki-laki,

ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad (Ishaq & SH, 2017).

Kendati peraturan perkawinan yang sah menurut hukum Islam telah jelas harus

dilaksanakan, namun tidak sedikit yang melanggarnya hanya demi memenuhi hasrat

seperti perbuatan zina dan hamil di luar nikah. Setiap perbuatan sudah dipastikan terdapat

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum doctrinal,

yaitu penelitian yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier

atau sering disebut dengan penelitian library research (kepustakaan). Sedangkan dalam

menganalisa penelitian ini menggunakan metode deskrikriptif analisis dengan artian data

yang telah dikumpulkan di analisis secara kualitatif. Semua data yang terkumpul akan di

pilih sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Alquran dan hadis serta telah berijtihad dalam menetapkan hukum dari pernikahan ini

yaitu dalam penafsiran terhadap ayat berikut:

baik menjauhi semua itu, karena pada laki-laki terdapat syahwat setubuh dan perempuan

juga ada (Hamka, 2015). Agama telah melarang keras untuk tidak mendekati hal-hal yang

bisa menjerumuskan kepada zina. Karenanya, agama di sini memainkan peran yang

sangat penting dalam pernikahan yang tidak disengaja.

Faktor pernikahan yang tidak disengaja pada kasus MBA ini banyak terjadi

dikalangan remaja banyak faktor-faktor yang mendorong sehingga terjadi MBA ini. Salah

memengaruhi MBA yaitu pengaruh lingkungan karena lingkungan sangat berpengaruh

(Al-Mukaffi, 2004) dalam menciptakan sifat dan karakter masyarakat di lingkungan

tersebut, seperti halnya MBA ini. Jika di dalam suatu lingkungan menganggap bahwa

MBA adalah kasus yang biasa, tidak menutup kemungkinan kasus MBA di lingkungan

diri ditambah dengan keadaan lingkungan yang bebas dapat juga memicu terjadinya

MBA. Di sini sangat mudah bagi seseorang untuk dapat bebas melakukan segala sesuatu

yang disukanya tentu dapat memicu terjadinya MBA. Dari ketiga faktor dapat

disimpulkan, faktor utama terjadinya MBA itu dipengaruhi oleh diri sendiri, lingkungan

dan interaksi antar keduanya sehingga memicu terjadinya MBA. Selain tiga faktor ini,

ada beberapa faktor pendukung yang dapat memicu terjadinya MBA diantaranya faktor

keluarga yang kurang peduli, di dalam hal ini adalah orang tua kurang peduli terhadap

aktivitas anak karena kesibukannya dengan pekerjaan masing-masing mengakibatkan

anak bebas melakukan apapun yang diinginkan. Tetapi akibat pengawasaan yang terlalu

ketat juga dari orang tua kurang baik untuk perkembangan anak. Anak-anak merasa

hubungan di luar pernikahan, seperti kehamilan belum menikah serta pemahaman

bahayanya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pernikahan tidak disengaja sama dengan

pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah, sehingga seorang anak akan lulus dari

gelar MBA artinya, anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang

belum ada kaitannya dengan perkawinan. Kemudian pria dan wanita ini akhirnya

menikah secara agama dan sah, dan pernikahan tersebut akan melahirkan anak yang sah

melalui pernikahan kedua orang tuanya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Pasal 42

Perkawinan tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai hasil

Bab 8 Kehamilan dan Pernikahan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (1) Anak non-

nikah dapat menikah dengan pria yang mengandung zat tersebut, (2) Perkawinan dengan

wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa menunggu

kelahiran anak terlebih dahulu, (3) Dengan melakukannya saat wanita hamil, tidak perlu

kawin lagi setelah anak lahir. Kesimpulan yang dapat diambil adalah jika seorang

perempuan menikah dengan laki-laki yang hamil sebelum anaknya lahir, maka anak

tersebut adalah anak yang sah. Menurut Pasal 99 KHI menjelaskan bahwa anak yang sah

menyangkal keabsahan anak, ia dapat memastikan penyangkalannya kepada Yan’an”.

Pasal 102 KHI menyebutkan: “(1) Suami akan menolak anak yang lahir dari istrinya, dan

dalam waktu 180 hari setelah tanggal lahir atau 360 hari setelah gagalnya perkawinan,

atau setelah suami mengakui istrinya, ia akan mengajukan gugatan ke pengadilan Agama

untuk melahirkan seorang anak, dan dalam izin tempat di mana dia membawa kasus itu

ke pengadilan, (2) Penolakan yang diajukan setelah sekian lama tidak dapat diterima”.

Oleh karena itu, selama merupakan anak yang lahir dari perkawinan sah antara

orang tua, maka hukum domestik dan hukum Islam dapat dimaknai dan diatur, dan anak

perlindungan hukum. Bukan hanya anak sah, tapi juga anak yang lahir di luar nikah

perlindungan hak asasi manusia bagi rakyatnya. Mengenai status perlindungan hukum

28A, Pasal 28B, dan Pasal 28D (1) tentang hak asasi manusia (Pembukaan UUD 1945).

Pasal 28A menyebutkan: “Setiap orang berhak untuk bertahan hidup, dan berhak

menyebutkan (1) Setiap orang berhak untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan

melalui perkawinan yang sah, (2) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan

berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28D (1)

menyebutkan: “Setiap orang berhak menikmati pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum”. Aturan HAM

yang diatur dalam pembukaan UUD 1945 juga merupakan pelopor dari perkembangan

hukum Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya gagasan Pasal 43. Dalam pasal ini tidak

memberikan perlindungan hukum bagi anak yang tidak sengaja menikah. Oleh karena itu,

hukum, termasuk hubungan sipil dengan keluarga ayah” (Putusan MK, 2010). Selama ini,

orang meremehkan anak yang tidak sengaja kawin karena tidak jelas status dan status

hukumnya.

Penggolongan anak menurut KUHPerdata

yang sah karena hubungan antara laki-laki dan perempuan diawasi. Anak wasiat, yaitu

anak yang lahir dari hasil pergaulan antara laki-laki dan perempuan, kedua anak tersebut

dilarang untuk dinikahi, yang disebut perkawinan kerabat dekat.

Konsekuensi pengakuan hukum setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan

Putusan Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 dapat dikenali dari pembagian warisan. Putusan

Mahkamah Konstitusi memang pada dasarnya tidak mengatur soal itu, melainkan hanya

membahas hubungan sipil. Anak belum menikah yang dapat mewarisi warisan mengacu

pada anak yang telah diakui dan disahkan berdasarkan undang-undang yang berlaku

(yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan). Pengakuan atas anak akibat kawin

Pasal 281 KUH Perdata

“Jika tidak disertifikasi dalam akta kelahiran atau pada saat menikah, maka

pengakuan anak di luar nikah harus dilakukan dengan akta yang benar”.