513

Khairunnisa Riani Putri, Mella Ismelina Farma Rahayu

ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DAN PPAT DALAM

PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN KETERANGAN PALSU

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 73/PDT.G/2012/PN.PL)

Khairunnisa Riani Putri, Mella Ismelina Farma Rahayu

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email : khairunnisariani@yahoo.com, mellaismelina@yahoo.com

Abstrak

Notaris dan PPAT merupakan pejabat publik yang berwenang membuat atau mengesahkan kontrak, akta,

dan dokumen lain untuk digunakan oleh para pihak. Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT adalah

pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta yang bersinggungan dengan hak atas tanah.

Lebih lanjut, Notaris dan PPAT harus menjunjung tinggi nilai integritas dan moral. Notaris dan PPAT

membutuhkan perlindungan dan jaminan hukum dalam melaksanakan fungsi pelayanan hukum. Selain itu

juga melindungi Notaris dan PPAT yang melaksanakan tugas atau kewajiban dengan sifat kehati-hatian

dan profesionalitas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik

sehari-hari, Notaris dan PPAT terkadang menjumpai informasi atau dokumen palsu dari para pihak,

sehingga Notaris dan PPAT diduga terlibat dalam kasus pidana atau perdata. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk menganalisis ketentuan hukum perlindungan Notaris dan PPAT dalam pembuatan Akta

berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak (Studi Kasus Putusan Nomor 73/PDT.G/2012/PN.PL).

Metode penelitian yang digunakan penulis merupakan pendekatan hukum normatif atau analisis data

deskriptif kualitatif. Hasil kajian penulis menyatakan Notaris dan PPAT berhak mendapatkan

perlindungan hukum untuk menciptakan kepastian hukum sebagai pejabat publik yang berfungsi

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Notaris dan PPAT tidak bertanggung jawab terhadap

penipuan dan kesalahan yang disebabkan atau berasal dari para pihak. Notaris dan PPAT hanya bertugas

mencatat apa yang dijelaskan oleh para pihak dan dituangkan dalam Akta. Negara kemudian memberikan

perlindungan hukum melalui peraturan hukum yang ada.

Kata kunci: Notaris &PPAT, Akta, Keterangan Palsu, Perlindungan Hukum

Abstract

Notaries and PPAT are public officials who are authorized to make or certify contracts, deeds, and other

documents for use by the parties. Land Deed Making Officer or PPAT is a general official who is

authorized to make deeds that intersect with land rights. Furthermore, Notaries and PPAT must uphold

the values of integrity and morals. Notaries and PPAT require legal protection and guarantees in carrying

out legal service functions. In addition, it also protects Notaries and PPAT who carry out duties or

obligations with prudence and professionalism in accordance with the provisions of laws and regulations.

In daily practice, Notaries and PPAT sometimes encounter false information or documents from the

parties, so that Notaries and PPAT are suspected of being involved in criminal or civil cases. The purpose

of this study is to analyze the legal provisions of Notary and PPAT protection in making Deeds based on

False Information from the Parties (Case Study of Decision Number 73/PDT. G/2012/PN.PL). The

research method used by the author is a normative legal approach or qualitative descriptive data analysis.

The results of the author's study state that Notaries and PPAT are entitled to legal protection to create

legal certainty as public officials who function to provide services to the community. Notaries and PPAT

are not responsible for fraud and errors caused or originating from the parties. Notaries and PPAT are

only in charge of recording what is explained by the parties and stated in the Deed. The state then provides

legal protection through existing legal regulations

Keywords: Notary & PPAT, Deed, False Information, Legal Protection

PENDAHULUAN

Notaris disebut sebagai pejabat yang memiliki profesi terhormat, luhur dan mulia (officium

nobile). Notari berwenang membuat Akta Autentik tentang keadaan, peristiwa dan/ atau perbuatan

hukum yang bersangkutan. Para pihak wajib hadir di hadapan Notaris dengan tujuan agar tindakan

atau perbuatan yang dilakukan langsung dicatatkan ke dalam Akta Autentik. Dengan dibuatnya Akta

Autentik tersebut, otomatis tercipta hubungan hukum antara Notaris dan para pihak terkait (Sagala,

Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)

Volume 3, Number 6, Juni 2023

p-ISSN 2774-5147 ; e-ISSN 2774-5155

514

Khairunnisa Riani Putri, Mella Ismelina Farma Rahayu

Analisa Perlindungan Hukum Notaris Dan Ppat Dalam

Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu

(Studi Kasus Putusan Nomor: 73/PDT.G/2012/PN.PL)

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

2016). Akta Autentik memiliki kekuatan pembuktian formal berupa kebenaran dan kepastian tanggal

Akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam Akta, identitas dari orang-orang yang hadir atau

comparaten maupun tempat dimana Akta itu dibuat sehingga berlaku terhadap setiap orang

(Pancapuri, 2016). Dilain sisi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 1 angka 1

menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT merupakan pejabat umum yang

memiliki kewenangan untuk membuat Akta-Akta autentik mengenai hak atas tanah atau hak milik

atas satuan rumah susun, dan Akta pemberian kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan

(Harsono, 2007).

Perlindungan dan jaminan hukum bagi Notaris dan PPAT wajib diberikan untuk tercapainya

fungsi pelayanan hukum. Notaris dan PPAT akan mendapat perlindungan hukum dari Undang-

Undang jika dalam bertugas dan melakukan tanggung jawab memberikan kesaksian di muka

pengadilan. Salah satu perlindungan hukum terhadap Notaris dan PPAT disebut sebagai Hak Ingkar.

Hak Ingkar adalah hak bagi Notaris dan PPAT untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan

yang tidak terbatas akan hal yang tercantum dalam Akta yang dibuatnya dan dapat disebut sebagai

kewajiban untuk tidak berbicara. Notaris dan PPAT dapat menggunakan hak ingkar dengan catatan

memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat, bahaya dikenakan hukuman pidana, kedudukan;

pekerjaan dan rahasia jabatan (Aman, 2019).

Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris dan PPAT tidak jarang menimbulkan permasalahan di

para pihak. Hal ini akibat Akta tersebut dicurigai memuat keterangan palsu yang merugikan salah

satu pihak maupun kedua belah pihak sehingga Notaris dan PPAT dijadikan saksi hingga di panggil

dalam persidangan (Sjaifurrachman & Adjie, 2011). Bentuk perlindungan yang diberikan berlaku

terhadap Notaris dan PPAT yang telah melakukan kegiatan pembuatan Akta sesuai aturan hukum

maupun peraturan perundang-undangan. Dilain hal juga untuk memberikan perlindungan terhadap

Notaris dan PPAT yang telah melaksanakan tugas atau kewajiban dengan sifat kehati-hatian dan

profesionalitas (Wijayanto, 2017).

Salah satu contoh Notaris dan PPAT yang terlibat dalam kasus keterangan palsu tertera di

perkara Nomor : 73/PDT.G/2012/PN.PL. Bahwa penggugat menikah dengan Haryanti H dan

dikaruniai 7 orang anak yaitu Yans Hdiono (Tergugat I), Merli Chandra, Ronni Chandra, Hans

Chandra, Ruddy Hadiono, Andrey Cahyadi dan Winandar Winardo. Selain itu penggugat juga

memiliki beberapa bidang tanah yang dibelinya sejak tahun 1970an dan yang kemudian dibangunkan

beberapa buah ruko. Salah satu ruko tersebut kemudian ditempati dengan nama toko sumber waja

yang dipergunakan untuk menjual bahan bangunan. Tahun 1992, penggugat membeli sebidang tanah

beserta bangunan ruko yang ada di atasnya milik Hasanuddin berdasarkan Sertifikat Hak Milik

Nomor 316/1979, seluas 89 m2 yang terletak di sebelah barat dari ruko miliknya, kelurahan kamonji

(kini kelurahan siranindi). Hal Ikhwal pembelian tanah beserta bangunan ruko tersebut pada tahun

1990, ayah kandung hasanudin dan hasanudin membangun ruko di atas tanah yang bahan-bahannya

diambil dari toko penggugat (toko sumber waja) kurang lebih Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta

rupiah). Kemudian pada tahun 1992, ayah kandung dari hasanudin dan atas persetujuan hasanudin

sepakat menjual tanah beserta bangunan ruko kepada penggugat dengan harga Rp 175.000.000,00

(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dihitung dengan harga bahan bangunan yang telah diambilnya

sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Pada tahun 1992 bulan desember karena

kondisi kesehatan penggugat menurun, sehingga berobat ke surabaya dan atas dasar kepercayaan

penggugat kepada anak tertuanya yaitu Yans Hadiono (tergugat I) penggugat menyuruh anak

tertuanya (tergugat I) agar terhadap tanah beserta bangunan yang dibeli penggugat dari hasanudin

itu di tindaklanjuti secara formal dengan AJB. Sehingga pada tanggal 11 Januari 1993, tergugat I

dan hasanudin menemui notaris hans kansil, S.H. (tergugat III) agar dibuatkan AJB No. 22/7

P.B/1993 tanggal 11 Januari 1993. Penggugat sama sekali tidak mengetahui tindakan tergugat I yang

dengan sengaja melawan hukum tanpa persetujuan dan izin dari penggugat memasukkan namanya

selaku pembeli dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris Hans Kansil S.H., (Tergugat III). Hal ini

baru diketahui pada bulan juli 2012 saat salah seorang anak memberitahukan bahwa tanah beserta

tuko yang telah dibelinya dari Hasanudin tersebut telah dijual oleh tergugat i kepada tergugat ii.

Penggugat juga telah berusaha mengkomunikasikan degan tergugat I namun tidak dihiraukan.

Selanjutnya pada bulan Agustus 2012, Penggugat menemui Hasanudin selaku pemilik tanah semula

515

Khairunnisa Riani Putri, Mella Ismelina Farma Rahayu

Analisa Perlindungan Hukum Notaris Dan Ppat Dalam

Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu

(Studi Kasus Putusan Nomor: 73/PDT.G/2012/PN.PL)

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

dan mempertanyakan bagaimana pertama kali proses jual beli tersebut dan mengapa kemudian

sertifikat Hak Milik No. 316/1979 tersebut dibalik nama atas nama tergugat I. Namun Hasanudin

sendiri karena keterbatasan pengetahuannya akan prosedur formal jual beli sama sekali tidak

mengetahui kenapa SHM menjadi atas nama Tergugat I karena berdasarkan kesepakatan jual beli

antara dirinya dengan Penggugat, tidak pernah ada kesepakatan untuk menjual tanah ke tergugat I.

Selanjutnya diketahui bahwa jual beli dilakukan di hadapan Notaris dan PPAT Jao Yuliana, S.H.

(tergugat IV) dengan Nomor AJB 584 B/ 154B/PB-JB/2012 tanggal 20 Juni 2012. Tergugat V juga

telah melakukan peralihan hak dari Hasanudin kepada tergugat I pada tanggal 1 Februari 1993 dan

juga melakukan peralihan hak dari atas nama tergugat I menjadi atas nama tergugat II pada tanggal

12 September 2012. Tergugat I dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dan Akta bersangkutan

dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Pembanding mengajukan

Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 73/Pdt.G/2012/PN.PL tanggal 23 Mei 2013 yang

dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu. Para Pembanding selanjutnya pada tanggal 19

Mei 2014 melalui perantara kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2014,

sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi nomor 73/PDT.G/2012.PN.PL jo

05/PDT.2914/PT.PALU yang dibuat oleh Panitera pengadilan negeri palu yang disertai memori

kasasi yang memuat alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 9

juni 2014. Selanjutnya perkara berlanjut di tingkat PK dan majelis hakim menimbang bahwa alasan

PK tidak dapat dibenarkan karena alasan pemohon PK berisi keberatan terhadap pendapat judex facti

yang dikuatkan oleh judex juris mengenai sah tidak sahnya jual beli atas objek sengketa antara

tergugat/ pemohon PK dengan tergugat II. Bahwa perbedaan pendapat antara pemohon PK dengan

judex facti/judex juris bukan termasuk kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam mengadili suatu

perkara. Selain itu surat yang diajukan oleh Pemohon PK ternyata terbit setelah perkara a quo diputus

oleh judex facti sehingga tidak termasuk bukti baru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 67

huruf b UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No 3 Tahun 2009. Sehingga permohonan PK ditolak.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya penulis membuat penelitian berjudul “Analisa Perlindungan

Hukum Notaris Dan Ppat Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus

Putusan Nomor : 73/PDT.G/2012/PN.PL).” tujuan penelitian ini dibuat adalah guna mengetahui

ketentuan hukum perlindungan Jabatan Notaris dan PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli

berdasarkan keterangan palsu (2) Bagaimana Analisa pertimbangan hakim dan putusan pengadilan

dalam melindungi Notaris dan PPAT atas Keterangan Palsu dari Para Pihak berdasarkan Putusan

Nomor 73/PDT.G/2012/PN.PL.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dimana obyek penelitian

berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum dan doktrin hukum. Jenis penelitian yang digunakan

adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan bersifat publik antara lain:

a. Data arsip yang digunakan untuk kepentingan ilmiah;

b. Data resmi pada instansi pemerintah;

c. Data lain yang dipublikasikan, seperti Putusan maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung dan

lainnya.

Selanjutnya sumber data yang digunakan berasal dari data kepustakaan atau Penelitian Hukum

Normatif. Penelitian ini akan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan hukum dikonsepkan

sebagai norma atau kaidah. Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakakan adalah studi

dokumen atau studi Pustaka yaitu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan

menggunakan content alaysis yang akan ditunjang dengan wawancara/interview untuk memperjelas

data sekunder yang diperoleh dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh data primer.

Selanjutnya akan dilakukan analisa menggunakan metode deduksi dari pengajuan premis mayor

atau pernyataan bersifat umum dan dilanjutkan dengan pengajuan premis minor yang bersifat khusus.

Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik kesimpulan atau conclusion.

HASIL DAN PEMBAHASAN

516

Khairunnisa Riani Putri, Mella Ismelina Farma Rahayu

Analisa Perlindungan Hukum Notaris Dan Ppat Dalam

Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu

(Studi Kasus Putusan Nomor: 73/PDT.G/2012/PN.PL)

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

Ketentuan Hukum Perlindungan Jabatan Notaris dan PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli

Berdasarkan Keterangan Palsu

MKN Wilayah menurut Pasal 18 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis

Kehormatan Notaris mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris juga

mempunyai fungsi untuk melakukan pembinaan terkait martabat dan kehormatan Notaris. MKN

Wilayah juga diberikan kewenagan oleh Peraturan Menteri dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai implemantasi dari Pasal 66 UUJN.

MPD berwenang untuk mengadakan sidang dan memeriksa Notaris tersebut untuk diketahui

apakah benar dugaan pelanggaran pidana yang dilakukannya terkait dengan Akta yang dibuat.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dibentuk lembaga

perlindungan Notaris yang baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang memberikan kontribusi

hukum yang optimal terhadap institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai perlindungan

hukum. Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta terdapat ketentuan tentang

pengambilan Minuta Akta. MKN bersifat independent karena keberadaannya tidak merupakan sub

bagian dari pemerintah yang mengangkatnya atau dalam memberi keputusan tidak dapat diganggu

gugat. Bentuk perlindungan tersebut serta ruang lingkup kewenangan MKN diharapkan dapat

memberikan suatu kejelasan terhadap notaris yang mendapat perlindungan hukum dari instansi Notaris.

Tujuan lain yaitu dengan harapan institusi Notaris tidak akan disalahkan oleh pihak lain berkaitan

dengan Akta yang dibuatnya. Namun apabila Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana atau

kesalahan, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses

pembuktian.

Alasan pemaaf dalam hukum pidana juga dapat diterapkan dalam putusan karena apa yang

dilakukan oleh notaris merupakan ketidak sengajaan dan ketidAktahuan dari Notaris sehingga bukan

merupakan kesalahan dari pihak Notaris. Notaris baru akan dikenakan pidana dengan batasan yaitu :

a. Terdapat tindakan hukum dari Notaris yan bersangkutan terhadap aspek dari lahiriah, formal dan

materiil akan Akta yang dilkakukan secara sengaja, penuh dengan kesadaran dan terdapat niat yang

direncanakan;

b. Terdapat tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan Akta yang tidak sesuai

berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Notaris tidak boleh dimintakan pertanggungjawaban dalam hal unsur penipuan dan kesalahan

dilakukan oleh penghadap sendiri. Hal ini akibat tugas Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan

oleh para pihak untuk selanjutnya dituangkan ke dalam Akta atau partij Akta. Keterangan palsu dari

para pihak adalah tanggung jawab yang bersangkutan, sehingga Notaris hanya bertanggung jawab

apabila penipuan tersebut bersumber dari dirinya, kehendaknya atau keinginan Notaris. Namun apabila

sebaliknya, maka Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut akan menjadi kekuatan Akta di bawah tangan.

UUJN belum mengatur secara khusus ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang

merupakan prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Undang-

Undang tentang Jabatan Notaris menentukan dalam hal Notaris menjalankan jabatannya terbukti

melakukan pelanggaran, Notaris tersebut dapat dikenai sanksi atau dijatuhkan sanksi berupa sanksi

perdata, administrasi dan kode etik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris dan PPAT Dr. Winanto Wiryomartani, S.H.,

M.Hum, Contoh : dalam pembuatan Akta pernyataan jual beli dengan bayaran angsuran jika tidak

melakukan pembayaran tepat waktu maka uang muka hangus (Pasal 1338 KUHPerdata : Perjanjian

mengikat para pihak saat ditandatangani sempurna sesuai Pasal 1320 KUHPerdata). Sehingga notaris

517

Khairunnisa Riani Putri, Mella Ismelina Farma Rahayu

Analisa Perlindungan Hukum Notaris Dan Ppat Dalam

Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu

(Studi Kasus Putusan Nomor: 73/PDT.G/2012/PN.PL)

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

tidak dapat disalahkan, karena hanya mencatat apa yang disampaikan para pihak (tidak bisa disebut

sebagai salah satu pihak). Yurisprudensi 702 dapat digunakan sepanjang Notaris tidak menyimpang

dari Sumpah Jabatan. Ab honesto virum bonum nihil deterret (jika seseorang yang menjalankan jabatan

dengan jujur dan benar akan dijauhkan dari masalah hukum).

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya dengan Notaris dan PPAT Yudeni Thoha, SH. Dalam

menjalankan jabatan sebagai Notaris, apabila ada panggilan terkait masalah hukum harus mendapat

persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris. Namun dalam jabatan sebagai PPAT, tidak ada aturan

tersebut sehingga apabila ada panggilan PPAT langsung menghadap sesuai dengan dakwaan yang

dituduhkan. Contoh: perbankan, penipuan dan lain-lain.

Perlindungan hukum selain diberikan oleh Undang-Undang melalui Majelis Kehormatan Notaris,

terdapat perlindungan hukum yang bisa diupayakan oleh Notaris sendiri bilamana terjadi permasalahan,

antara lain (Yunia & Hidayati, 2020) :

a. Menguasai hukum secara baik dan benar terhadap semua ketentuan hukum/peraturan perundang –

undangan yang ada hubungan tugas dan jabatannya selaku Notaris. Hukum kenotariatan yang pada

kenyataannya merupakan hutan belantara yaitu banyak sekali ketentuan hukum maupun peraturan

perundang – undangan yang wajib dikuasai setiap Notaris;

b. Berusaha mengejar kebenaran materiil atas rencana Akta yang akan dibuat dihadapannya;

c. Notaris harus cerdas, teliti, cermat dan rapih dalam membuat Akta lebih-lebih kalau sudah terkait

dengan aspek hukum yang merupakan perbuatan hukum yang dimuat dalam Akta. Dalam hal

demikian Notaris harus benar-benar cermat dalam arti dikaji ulang jangan sampai kemudian bisa

berakibat merugikan pihak yang terkait sehubungan dengan pembuatan hukum yang dimuat dalam

Akta.

Sebagai langkah mencari kebenaran materiil sebagaimana disebutkan pada poin B diatas, serta

adanya langkah Notaris memberikan edukasi kepada para penghadap akan risiko ataupun konsekuensi

yang timbul atas perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para penghadap, seharusnya dapat

memberi perlindungan bagi diri Notaris itu sendiri. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang

tentang Jabatan Notaris menyebutkan “Notaris berwenang memberikan nasihat hukum tentang

pembuatan Akta”. Sehingga keinginan penghadap dituangkan dalam suatu Akta notaris dan notaris

tersebut berwenang memberikan penyuluhan atau nasihat terkait ketentuan hukum terhadap perbuatan

yang dimohonkan oleh penghadap. Notaris perlu melakukan edukasi atau pembinaan sebagai langkah

agar kegiatan yang dilakukan tidak menyampingkan peraturan-peraturan hukum dan Akta yang ada

(Abady & Rahayu, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai bentuk pelindungan hukum yang diberikan oleh

undang-undang kepada Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa bilamana terdapat adanya pengaduan

ataupun kasus yang melibatkan Notaris wajib melewati persetujuan dewan yang telah ditetapkan

undang-undang.

Perlindungan moral oleh anggota/pengurus organisasi juga dapat turut diberikan yakni dengan

melakukan pendampingan dengan ikut serta dalam setiap proses pemeriksaan baik dalam tahap

penyidikan ataupun dalam tahap proses persidangan. Ketentuan mengenai organisasi Notaris ditentukan

dalam Pasal 82 ayat (2) UUJN-P yang mengatur Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Pemberian perlindungan hukum kepada anggota, diberikan

dalam rangka sebagai komitmen atas nilai kebersamaan dari sesama rekan seprofesi dan komitmen

terhadap keluhuran martabat Notaris selaku Pejabat Umum. INI bertujuan untuk memberikan jaminan

perlindungan terhadap para Notaris dengan profesi dan jabatannya sebagai pejabat publik. INI adalah

kelanjutan dari De Nederlands-Indische Notarielle Vereeniging yang didirikan di Batavia tanggal 1 Juli

1980. Ini juga mendapat pengesahan badan hukum tanggal 5 September 1908 dan dirubah menjadi INI

518

Khairunnisa Riani Putri, Mella Ismelina Farma Rahayu

Analisa Perlindungan Hukum Notaris Dan Ppat Dalam

Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu

(Studi Kasus Putusan Nomor: 73/PDT.G/2012/PN.PL)

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-1011.HT.01.06 Tahun

1995 sehingga organisasi profesi jabatan Notaris ini berbentuk perkumpulan berbadan hukum (FR,

2021). Perlindungan hukum yang diberikan tersebut oleh negara dengan regulasi atau aturan hukum

dinilai sudah cukup optimal dalam melindungi Notaris,Namun terhadap organisasi Notaris dalam

memberikan perlindungan hukum bagi Notaris pada praktek di lapangan sering ditemukan dan kerap

adanya penyimpangan yang merugikan Notaris sendiri.

Selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT merupakan Pejabat Umum yang diberikan

kewenangan untuk membuat Akta-Akta tanah tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Kemudian PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang menjalankan sebagian

urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Lebih lanjut, PPAT diangkat oleh Pemerintah yang diwakili

oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan melayani kebutuhan masyarakat akan Akta pemindahan

hak atas tanah, Akta pembebanan hak atas tanah dan Akta pemberian kuasa pembebanan hak

tanggungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Iftitah, 2014).

Menurut Adelman : 2015l Law et.al.: 2018;Halbac-Cotoara-Zamfir et.al :2019 menyebutkan as the

growth of population increase human needs, have an impact on the environment. Sehingga dapat

diartikan, pertumbuhan dari populasi manusia ikut meningkatkan keinginan atau kebutuhan manusia itu

sendiri. Keinginan atau kebutuhan ini selanjutnya berdampak pada lingkungan salah satunya tidak

ramah lingkungan (Susanto et al., 2020).

Dasar hukum PPAT terdiri atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditentukan peralihan hak atas tanah

didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendafataran Tahan jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Nomor 16/2021 (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri ATR

KBPN No.16 Tahun 2021) yang berisi peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun

dengan jual beli, tukar menukar, hibah, serta pemasukan dalam perusahaan (inbreng) dan perbuatan

hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahahan hak dengan lelang yang hanya dapat didaftarkan

apabila dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan (DUTA, 2022).

PPAT diwajibkan untuk bisa membuat Akta dengan jujur dan cermat sehingga dapat dijadikan

dasar yang kuat atas pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak. Akta yang dibuat PPAT juga

akan dijadikan sebagai alat bukti terjadinya perbuatan pengalihan hak atas tanah yang disertai dengan

penyerahan yuridis atau penyerahan yang harus memenuhi formalitas undang-undang.

Akta Jual Beli dalam praktiknya sering mendapati berbagai permasalahan hukum. Salah satunya

permasalahan akibat ketidajujuran para penghadap terkait kebenaran keterangan yang disampaikan

kepada PPAT. Akta Jual Beli tanah tersebut yang sepatutnya memiliki kekuatan hukum yang sempurna

menjadi Akta dibawah tangan atau dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh putusan pengadlan

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. PPAT hanya bertugas memastikan kebenaran data formil

dari para pihak atau mencatat hal yang disampaikan oleh penghadap atau para pihak. PPAT sendiri tidak

memiliki kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil dan hal lain yang disampaikan oleh para

penghadap kepada nya. Sebagaimana notaris, Yurisprudensi Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 5

September 1973 dapat dijadikan dasar hukum perlindungan PPAT.

PPAT dalam menjalankan jabatannya akan diawasi oleh Menteri melalui Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan dengan dibantu oleh Majelis Pembina dan

519

Khairunnisa Riani Putri, Mella Ismelina Farma Rahayu

Analisa Perlindungan Hukum Notaris Dan Ppat Dalam

Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu

(Studi Kasus Putusan Nomor: 73/PDT.G/2012/PN.PL)

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

Pengawas PPAT. Pengawasan terhadap PPAT bersifat preventif dan represif dengan tujuan menjaga

PPAT dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT, maka akan dilanjutkan dengan

pemeriksaan lanjutan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Selanjutnya Majelis Pembina dan

Pengawas PPAT terdiri atas Majelis Pembina dan Pengawas PPAT pusat yang bertempat di

Kementerian. Kemudian Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah bertempat di kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional dan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah yang bertempat di

Kantor Pertanahan.

Selanjutnya PPAT juga dilindungi oleh organisasi profesi PPAT yaitu Ikatan Pejabat Pembuat

Akta Tanah (IPPAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 1 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan

Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, sepatutnya PPAT

mendapatkan perlindungan hukum dalam persidangan, pemeriksaan dan menjaga rahasia keterangan

ataupun Akta dari berbagai pihak terkait. Perlindungan terhadap Kode Etik PPAT harus ada dan

diketahui IPPAT sebagai bentuk pengawas kinerja IPPAT. Memiliki IPPAT sebagai pengawas

memiliki tugas dan wewenang untuk dapat mendampingi seorang PPAT apabila dipanggil oleh

penyidik, hakim atau kejaksaan. Sebagai bentuk upaya preventif atau untuk menghindari oknum

tertentu yang terlibat penegakan hukum terhadap PPAT saat proses penyidikan ataupun kejaksaan maka

seharusnya perlu adanya peraturan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN

RI) (Din et al., 2017)

Perlindungan PPAT ketika menemui suatu permasalahan hukum terkait Akta yang dibuatnya

belum diatur secara normatif ketentuannya dalam peraturan jabatan PPAT. Hal ini berbeda dengan

jabatan Notaris dimana ketentuan mengenai pemanggilan dan pengambilan minuta Akta diatur dalam

prosedur khusus dalam proses penegakan hukumnya. Pengaturan tentang perlindungan hukum bagi

PPAT dalam proses pemeriksaan dan pengambilan minuta Akta untuk kepentingan penyidikan juga

belum diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

dan Perkaban BPN 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perkaban BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang

Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang PJPPAT dan Peraturan Terbaru PP Nomor

24 Tahun 2016 tentang PJPPAT. Sehingga apabila PPAT ikut terpanggil dalam kasus sebagai saksi atau

tersangka maupun terdakwa maka akan diproses dengan cara pada umumnya sesuai dengan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Din et al., 2017).

PPAT diberikan hak ingkar atau hak mengundurkan diri dalam memberikan keterangan saksi dan

saat menjalankan pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan di kepolisian dan pengadilan yang

berkaitan dengan rahasia jabatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Kepala Badan

pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 1998 mengenai Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tercantum dalam

isi sumpah jabatan PPAT. Pasal 34 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Pengangkatan sumpah jabatan PPAT, PPAT Sementara dan PPAT Pengganti dilakukan sesuai

dengan agama dan keyakinan masing- masing dengan pengucapan kata-kata sumpah jabatan PPAT,

PPAT Sementara dan PPAT Pengganti, sebagai berikut : “Demi Allah Saya Bersumpah” “Bahwa

Saya, untuk diangkat menjadi PPAT, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945

dan Pemerintah Republik Indonesia”. “Bahwa Saya, akan mentaati peraturan perundang-undangan di

bidang pertanahan dan yang berkaitan dengan ke-PPAT-an serta peraturan perundang-undangan

lainnya”. “Bahwa Saya, akan menjalankan jabatan Saya dengan jujur, tertib, cermat dan penuh

520

Khairunnisa Riani Putri, Mella Ismelina Farma Rahayu

Analisa Perlindungan Hukum Notaris Dan Ppat Dalam

Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu

(Studi Kasus Putusan Nomor: 73/PDT.G/2012/PN.PL)

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

kesadaran, bertanggung jawab serta tidak berpihak”. “Bahwa Saya, akan selalu senantiasa

menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PPAT”. “Bahwa Saya, akan

merahasiakan isi akta-akta yang dibuat dihadapan Saya dan protokol yang menjadi tanggung jawab

Saya, yang menurut sifatnya atau berdasarkan peraturan perundang- undangan harus dirahasiakan”.

“Bahwa Saya, untuk diangkat dalam jabatan Saya sebagai PPAT secara langsung atau tidak langsung

dengan dalih atau alasan apapun juga, tidak pernah memberikan atau berjanji untuk memberikan

sesuatu kepada siapapun juga, demikian juga tidak akan memberikan atau berjanji memberikan

sesuatu kepada siapapun juga’.”

Sedangkan hak mengundurkan diri untuk memberi kesaksian dan kesungguhan kewajiban

menyimpan rahasia dalam pertimbangan pengadilan negeri diatur dalam Pasal 146 ayat (1) angka 3

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yang berbunyi “Untuk memberikan kesaksian dapat

mengundurkan diri: saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah

satu pihak. keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan. perempuan dari

laki atau isteri salah satu pihak. semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang

syah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang

dipercayakan padanya. Tentang benar tidaknya keterangan orang, yang diwajibkan menyimpan

rahasia itu terserah pada pertimbangan pengadilan negeri”.

Selanjutnya ketentuan penyitaan terhadap Akta asli PPAT (minuta) dan warkahnya diatur dalam

Pasal 43 KUHAP yang menyebtukan bahwa minuta dan warkahnya hanya dapat dilakukan dengan izin

khusus Ketua Pengadilan negeri setempat, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Kedepan

diharapkan substansi pengaturan majelis pengawas PPAT dapat diakomodir melalui Rancangan

Undang-Undang (RUU) Jabatan PPAT. Jalan lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuat

payung hukum perjanjian kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN. Majelis pengawas akan diisi dari

dua unsur yaitu IPPAT dan BPN sebagai anggota sehingga menciptakan keamanan dan kenyamanan

serta dilindungi organisasi. Majelis Pengawas PPAT apabila dibentuk akan berwenang menjadi filter

dalam menentukaan dugaan terkait sebagaimana kewenangan majelis pengawas dalam jabatan Profesi

Notaris sehingga penegak hukum tidak asal melakukan pemanggilan sebelum mendapat persetujuan

Majelis Pengawas dan pengambilan fotokopi minuta Akta (Rahardjo, 2003).

Analisa Pertimbangan Hakim Dan Putusan Pengadilan Dalam Melindungi Notaris dan PPAT

Atas Keterangan Palsu Dari Para Pihak Berdasarkan Putusan Nomor : 73/PDT.G/2012/PN.PL

Sebelum membahas lebih lanjut terkait pertimbangan hakim dan putusan pengadilan berikut

analisa Putusan Nomor: 73/PDT.G/2012/PN.PL, terlebih dahulu penulis jabarkan lanjutkan kasus posisi

dari Tingkat Banding Hingga Tingkat Peninjauan Kembali, antara lain:

Setelah Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 15 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu di bawah Register No. 73/Pdt.G/2012 tanggal 15 Oktober 2012,

Pembanding mengajukan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 73/Pdt.G/2012/PN.PL

tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu. Kuasa Hukum Para

Pembanding (semula tergugat I dan tergugat II) telah mengajukan memori banding tanggal 1 juli 2013

yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri palu pada tanggal 4 juli 2013. Para Pembanding

selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2014 melalui perantara kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada

tanggal 28 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi nomor 73/PDT.G/2012.PN.PL

jo 05/PDT.2914/PT.PALU yang dibuat oleh Panitera pengadilan negeri palu yang disertai memori

kasasi yang memuat alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 9

juni 2014. Para Pemohon kasasi, mendalilkan pengadilan tinggi palu dalam memeriksa dan

memutuskan perkara a quo pada tingkat banding dapat menilai dan mempertimbangkan apakah gugatan

521

Khairunnisa Riani Putri, Mella Ismelina Farma Rahayu

Analisa Perlindungan Hukum Notaris Dan Ppat Dalam

Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu

(Studi Kasus Putusan Nomor: 73/PDT.G/2012/PN.PL)

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

terbanding semula penggugat menurut hukum layak dan patut dikabulkan berdasarkan :

a. Yurisprudensi MA RI tanggal 22 Juli 1970 No 638 K/Sip/1969 "putusan-putusan pengadilan negeri

dan pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus

dibatalkan

b. Majelis Hakim Pengadilan tinggi palu dalam putusannya No. 05/Pdtl2014/PT.Palu telah jelas salah

dan keliru menerapkan hukum/melanggar hukum sebagaimana diatur dalam asal 238 Rbg/Pasal 163

HIR karena tidak menggunakan cara yang benar menurut hukum atau sekedar menyetujui dan

mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama pada pengadilan negeri kelas IA Palu untuk

dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri Pengadilan tinggi palu dalam memutus perkara

ini ti tingkat banding

c. Majelis hakim tingkat banding dalam putusannya tanggal 12 Maret 2014 Nomor

05/Pdtl2014/PT.Palu sama sekali tidak mempertimbangkan ke-7 (tujuh) alasan/keberatan banding

yang telah dikemukanan dan diuraikan secara jelas dan terperinci oleh kuasa hukum/pengacara para

pemohon kasasi (selaku para pembanding semula tergugat I dan tergugat II) di dalam memori

bandingnya tanggal 1 juli 2013 yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri palu tanggal 4 juli

2013

d. Majelis hakim pengadilan tinggi palu dalam pertimbangannya hanya sekedar menyetujui dan

mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama pada pengadilan negeri palu untuk dijadikan

sebagai alasan dan pertimbangan sendiri oleh pengadilan tinggi palu dalam memutus perkara di

tingkat banding

Sehingga memenuhi syarat sebagai alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf C

undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah

Agung. Namun dalam hal ini penulis setuju terhadap pertimangan hakim MA yang menyebutkan alasan

penggugat tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti sudah tepat dan benar dalam menerapkan

hukum. Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat

penghargaan tentang sesuatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksanaan

pada tingkat kasasi karena hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau adanya kesalahan

penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU No. 5 Tahun 2004

dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang

bersangkutan. Sehingga dapat disimpulkan putusan Judex Facti/ pengadilan tinggi sulawesi tengah

dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau UU, maka permohonan kasasi yang

diajukan harus ditolak.

Para Pemohon kasasi selanjutnya mengajukan permohonan PK pada tanggal 23 Mei 2016

sebagaimana ternyata dalam akta pernyataan permohonan PK No: 73/Pdt.G/2012/PN.PL yang dibuat

oleh panitera pengadilan negeri palu disertai dengan memori PK yang memuat alasan yang diterima

kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari yang sama. Pada PK, permohon PK menjelaskan

bahwa Hasanuddin merupakan buta huruf dan berasal dari desa/kampung sehingga diduga memberikan

keterangan palsu sesuai dugaan laporaan polisi nomor LP/244/V/2016/SPKT Polda Sulteng yang saat

ini sedang proses penyidikan kepolisian daerah sulawesi tengah di Palu. Saksi Hasanuddin juga

menyangkal isi akta No. 22/7/P.B/1993 tanggal 11 Januari 1993 di kantor Notaris hans kansil S.H

dengan alasan bahwa ia menandatangani ajb tetapi tidak mengetahui maksud/isi akta tersebut yaitu

bahwa pemohon PK adalah selaku pihak kedua/pembeli. Menurut saksi, Notaris tidak memberikan

penjelasan terlebih dahulu mengenai maksud dibuatnya akta tersebut sebelum Akta Jual Beli (AJB)

522

Khairunnisa Riani Putri, Mella Ismelina Farma Rahayu

Analisa Perlindungan Hukum Notaris Dan Ppat Dalam

Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu

(Studi Kasus Putusan Nomor: 73/PDT.G/2012/PN.PL)

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

tersebut ditandatangani oleh saksi Hasanuddin. Namun, dalam pertimbangan hakim putusan dijelaskan

bahwa bilamana pihak dalam suatu akta Notaris itu menuduh atau mendalilkan bahwa seorang Notaris

telah mencantumkan keterangan palsu dalam Akta Autentik. maka hal itu tidaklah dibenarkan sebab

tanggung jawab Notaris terhadap akta Autentik yang mengandung keterangan palsu adalah Notaris

tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebab Notaris hanya mencatat atau menuangkan

suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap kedalam akta Autentik. Notaris

hanya mengkonstatir/merumuskan apa yang terjadi, apa yang dilihat dan dialaminya dari

pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil dengan yang sebenarnya lalu

menuangkannya kedalam akta dan akta Autentik tersebut akan menjadi bukti bahwa telah terjadi suatu

perbuatan hukum yang dilakukan para pihak/penghadap. Sebagaimana pasal 1868 KUHPerdata

merupakan sumber untuk otentisitas akta yang dibuat oleh Notaris. Yang juga merupakan legalitas

eksistensi akta Notaris. Adapun syarat otensitas akta adalah sebagai berikut :

a. Akta sudah harus disusun oleh Notaris sebelum ditandatangani

b. dibacakan oleh Notaris kepada penghadap

c. ditandatangani saat itu juga setelah dibacakan

d. ditandatangani di wilayah jabatan Notaris

Selanjutnya majelis hakim menimbang bahwa alasan PK tidak dapat dibenarkan karena alasan

pemohon PK berisi keberatan terhadap pendapat judex facti yang dikuatkan oleh judex juris mengenai

sah tidak sahnya jual beli atas objek sengketa antara tergugat i / pemohon PK dengan tergugat II. Bahwa

perbedaan pendapat antara pemohon PK dengan judex facti/judex juris bukan termasuk kekhilafan atau

kekeliruan hakim dalam mengadili suatu perkara. Selain itu surat yang diajukan oleh Pemohon PK

ternyata terbit setelah perkara a quo diputus oleh judex facti sehingga tidak termasuk bukti baru

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 67 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA sebagaimana

telah diubah dan ditambah dengan UU No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No 3 Tahun

2009. Sehingga permohonan PK ditolak.

Dalam melakukan analisis pertimbangan hakim, penulis telah membaca putusan,

mengidentifikasi masalah hukum, melakukan analisa logika dan koherensi, melakukan analisa fakta,

melakukan evaluasi argument hukum, menilai hukum dan berfikir kritis. Penulis telah memahami

argumen dan pertimbangan dalam putusan hakim, argument dari pihak yang bersengkata dan cara

hakim mengatasi masalah terkait. Hakim dalam Putusan juga secara fakta telah tepat dan memadai

dalam keputusannya atau tidak terdapat fakta yang diabaikan atau tidak diperhitungkan dengan baik,.

Penulis juga telah melakukan tinjauan argument-argumen hukum yang diajukan oleh pihak yang

bersengketa dan cara hakim memberikan responnya. Dalam memberikan putusan, Hakim telah

mengacu pada hukum yang relevan dan melakukan penafsiran secara tepat sebagaimana preseden atau

putusan pengadilan sebelumnya dengan kasus yang sama telah diputuskan. Tidak terdapat aspek yang

kurang dalam penalaran hakim atau kurangnya alternatif penafsiran dalam melindungi Notaris/PPAT

karena pada putusan ini sudah melindungi Notaris/PPAT terkait. Hakim telah memberikan alasan yang

konsisten dan dapat dipertahankan untuk mendukung keputusannya secara logika atau koherensi

argument hukum.

Lebih lanjut, Tergugat III dan tergugat IV selaku Notaris/PPAT terus dimasukkan sebagai Turut

Terbanding I dan turut terbanding II dalam Putusan PT Palu atau putusan Tingkat Banding. Kemudian

dalam Putusan Mahkamah Agung atau tingkat Kasasi menjadi Turut Termohon Kasasi dan pada

Putusan Mahkamah Agung atau tahapan Peninjauan Kembali (PK) menjadi Para Turut Termohon PK.

Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 22/7 P.B/1993 tanggal 11 dihadirkan dalam persidangan oleh Tergugat

I dan Hasannudin (saksi), namun dokumen asli tidak dapat ditunjukkan. Menurut hemat penulis,

tindakan ini sudah benar karena bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor

523

Khairunnisa Riani Putri, Mella Ismelina Farma Rahayu

Analisa Perlindungan Hukum Notaris Dan Ppat Dalam

Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu

(Studi Kasus Putusan Nomor: 73/PDT.G/2012/PN.PL)

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang bersumpah

merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.

Selain itu, pada pasal itu, Notaris juga berjanji tidak pernah dan tidak akan memberikan atau

menjanjikan sesuatu kepada siapa pun. Selanjutnya dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga menyebutkan bahwa

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan

Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan

perundang-undangan. Apabila Notaris tidak melakukan hal tersebut, sesuai dengan pasal 54 ayat (2),

maka Notaris akan dirugikan karena mnedapat sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian

sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain itu dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebelum Fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat

yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil

Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau protokol Notaris dalam

penyimpanan Notaris untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus

melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan tersebut namun tidak

digambarkan secara detail dalam Putusan Nomor : 73/PDT.G/2012/PN.PL sampai dengan Putusan

Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 679/PK/Pdt/2016. Tindakan Notaris juga sudah benar sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 1909 angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang

menyebutkan “segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaan atau jabatannya menurut undang-

undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang

pengetahuannya dipercayahkan kepadanya sebagai demikian. “ Dan juga diatur dalam Pasal 146 ayat

(3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menyatakan “ semua orang yang karena kedudukan

pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya

mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya”.

Notaris/PPAT juga secara hukum sebenarnya memiliki hak atau dapat mengundurkan diri dari

memberikan kesaksian; akan tetapi hanya mengenai hal yang diketahui dan dipercayakan kepadanya

itu saja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 277 Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Selanjutnya

dalam hal Notaris/PPAT kemudian mengundurkan diri akan dinilai oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk

memutuskan alasan tersebut beralasan atau tidak. Hak Notaris/PPAT tersebut juga tercantum dalam

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa

Notaris/PPAT dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu

tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Namun dalam Putusan, Kedua Notaris/PPAT yaitu Tergugat III / Turut Terbanding I/ Turut

Termohon Kasasi/ Para Turut Termohon Kasasi dan Tergugat IV/Turut Terbanding II/Turut Termohon

kasasi/ Para Turut Termohon PK selaku Notaris/PPAT tidak mengundurkan diri. Bahkan Tergugat III

hadir di persidangan dan Tergugat IV memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 Januari 2013,

dimana tergugat IV dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat

Gugatannya khususnya menyangkut dengan kedudukan dan peran tergugat IV kecuali terhadap hal-hal

yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh tergugat IV. Bahwa selaku Pejabat Notaris/PPAT, maka

tergugat IV telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam memproses dan menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) antara Tergugat I dan tergugat II

selaku pembeli dan penjual. Bahwa begitu jelas dan terang bahwa penguasaan dan kepemilkikan obyek

Sertifikat No. 316/1997 adalah oleh dan atas nama Yans Hadiono bahkan pernah dijadikan agunan pada

Bank sehingga dalil Penggugat yang menyatakan seolah olah baru mengetahui nanti pada tahun 2012

sangat tidak patut dan harus dikesampingkan.

524

Khairunnisa Riani Putri, Mella Ismelina Farma Rahayu

Analisa Perlindungan Hukum Notaris Dan Ppat Dalam

Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu

(Studi Kasus Putusan Nomor: 73/PDT.G/2012/PN.PL)

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

Pada saat mengalami permasalahan dipersidangan, Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

memiliki tugas dan mempunyai fungsi melakukan pembinaan terhadap Notaris sesuai Peraturan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan

Notaris untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh

penyidik, penuntut umum dan hakim serta dapat menyetujui atau menolak permintaan kehadiran Notaris

untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Salah satu fungsi MKN pada pasal

tersebut juga memberikan perlindungan kepada Notaris dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan

isi akta. Namun hal tersebut tidak tergambarkan dalam Putusan ini dintandai dengan tetap

dihadirkannya Tergugat III di persidangan dan Tergugat IV memberikan jawaban secara tertulis pada

tanggal 28 Januari 2013 sehingga Tugas MKN sebagaimana tertera pada peraturan ini perlu di kaji

kembali.

Dalam hal MKN belum melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan, maka MKN

perlu melaksanakan tugasnya untuk melindungi Notaris/PPAT terkait agar tidak sampai masuk ranah

persidangan. Hal ini juga dibenarkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor

702/K/Sip/1973 yang menyebutkan “Pejabat Notaris Fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-

apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menhadap Notaris tersebut. Tidak ada

kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materi apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh

penghadap Notaris tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman

juga memberikan perlindungan terhadap Notaris dalam hal penanganan kasus yang melibatkan

keterangan palsu atau pemalsuan dokumen yaitu dengan melalui proses peradilan yang adil, Notaris

dapat memperoleh perlindungan hukum. Prinsip perlindungan bagi Notaris/PPAT juga perlu

dipertimbangkan prinsip-prinsip umum hukum seperti prinsip keadilan, prinsip kebenaran dan perinsip

itikad baik.

Selanjutnya sebagai akibat atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka

Akta Jual Beli No. 22/7 P.B/1993 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Farid, SH

(Pemegang Reportorium Hans Kansil, SH) sebagai tergugat III dinyatakan tidak sah dan tidak

mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Dalam amar gugatan primair Penggugat, selain Tergugat II

diminta untuk menarik dan membatalkan Akta Jual Beli ini juga Tergugat III diminta untuk menerbitkan

Akta Jual Beli Baru dan menempatkan Penggugat sebagai Pembeli atas tanah beserta bangunan ruko

diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik : 316/1979 dalam Akta Jual Beli (AJB) yang baru tersebut.

Namun, dalam pertimbangan hakim yang disetujui oleh penulis menerangkan bahwa hal tersebut

dinilai berlebihkan karena dengan dinyatakannya Akta Jual Beli tersebut tidak mempunyai kekuatan

mengikat tanpa perlu ditarik Akta yang dihadapannya sudah tetap tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat. Disisi lain, penulis menilai bahwa dengan dinyatakannya Akta Jual Beli No. 22/7 P.B/1993

tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka transaksi atau perjanjian yang

menggunakan Akta Jual Beli tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sehingga dimungkinkan adanya

pihak yang merasa dirugikan dan dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak lain untuk

mendapatkan ganti rugi atau pemulihan kerugian. Selain itu dikarenakan Akta Jual Beli ini diterbitkan

terhadap tanah beserta bangunan, maka dengan tidak sah nya Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat

III dan Tergugat IV tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah dalam proses pembelian, penjualan,

atau pemindahan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dapat berdampak negatif.

Hal merugikan lain juga terjadi pada Notaris/PPAT yang Akta Jual Beli nya dinyatakan batal

atau tidak sah oleh pengadilan karena mampu mempengaruhi praktik dan prosedur administrasi yang

dijalankan. Selain itu, juga mampu mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap profesi

Notaris/PPAT dalam memberikan jasa yang diperlukan oleh para pihak sehari-hari. Dengan hadirnya

Tergugat III selaku Notaris/PPAT dalam persidangan juga memakan waktu dan biaya operasional.

525

Khairunnisa Riani Putri, Mella Ismelina Farma Rahayu

Analisa Perlindungan Hukum Notaris Dan Ppat Dalam

Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu

(Studi Kasus Putusan Nomor: 73/PDT.G/2012/PN.PL)

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

Biaya operasional yang dikeluarkan antara lain biaya administrasi berupa biaya perjalanan dan

akomodasi, biaya pengiriman dokumen dan biaya layanan pengiriman. Dalam amar gugatan Primair

Penggugat juga berbunyi menghukum Para Tergugat membayar secara tanggung renteng segala biaya

yang timbul dari perkara walaupun pada akhir putusan Hakim menyebutkan biaya tersebut akan

dibebankan pada Tergugat I dan Tergugat II saja.

Hal yang sama juga berlaku terhadap Akta Jual Beli No. 584/B/154 B/PB-JB/2012 tanggal 20

Juni yang dibuat oleh Notaris & PPAT Jao Yuliana.SH atau Tergugat IV. Akibat perbuatan Tergugat I

merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga secara otomatis akibat hukum yang timbul sesudahnya

dipandang tidak sah menurut hukum termasuk Akta Jual Beli yang dimaksud juga dinyatakan menurut

hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Dalam persidangan Asli dan

Fotocopy atau salinan Akta ditunjukkan sebagai alat bukti dimana seharusnya Majelis Kehormatan

Notaris Wilayah sesuai aturan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun

2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan dan berhak

memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan Notaris berikut dengan merahasiakan

isi akta.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris juga terdapat sumpah/janji Notaris bahwa akan merahasiakan isi akta dan

keterangan yang diperoleh dalam jabatan. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang

No. 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan

Akta atau Kutipan Akta, Ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh

peraturan perundang-undangan. Untuk mengambil fotokopi Minuta Akta juga peradilan atau hakim

harus melalui persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang

No. 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal tersebut dapat

dibenarkan dalam hal Majelis Kehormatan Notaris sudah menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana

mestinya dan Hakim telah bertindak sesuai dengan ketentuan dalam aturan hukum. Pengambilan

fotokopi minuta Akta atau surat selanjutnya dibuatkan berita acara penyerahan.

Selanjutnya Terhadap Pembinaan dan Pengawasaan PPAT oleh Kepala Badan diatur dalam Pasal

65 dan Pasal 66 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat

Akta Tanah. Pengawasan yang dimaksud dalam hal ini berupa pemeriksaan akta yang dibuat PPAT dan

memberitahukan secara tertulis kepada PPAT yang bersangkutan apabila ditemukan akta yang tidak

memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dasar pendaftaran haknya secara melakukan pemerikaan

mengenai pelaksanaan kewajiban operasional PPAT. Sedangkan Pemeriksaan Akta diatur dalam Pasal

67 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam perkara Putusan, PPAT telah melaksanakan kewajiban dan tugas sesuai aturan hukum,

namun terhadap pihak yang menyampaikan keterangan palsu dan melakukan perbuatan melawan

hukum diluar dari kehendak dan pemahaman PPAT sendiri. Dalam PAsal 34 ayat (1) Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris juga berjanji

untuk tidak pernah memberikan atau berjanji untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga,

demikian juga tidak akan memberikan atau berjanji memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Dalam amar gugatan primair Penggugat, Tergugat IV diminta untuk menarik dan membatalkan

Akta Jual Beli No. 584/B/154 B/PB-JB/2012 tanggal 20 Juni. Namun Penulis sepakat dengan

pertimbangan Hakim yang menyebutkan gugatan tersebut berlebihan karena dengan dinyatakannya

526

Khairunnisa Riani Putri, Mella Ismelina Farma Rahayu

Analisa Perlindungan Hukum Notaris Dan Ppat Dalam

Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu

(Studi Kasus Putusan Nomor: 73/PDT.G/2012/PN.PL)

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

Akta Jual Beli tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat tanpa perlu ditarik akta yang dibuat

dihadapannya sudah tetap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan dinyatakannya Akta

Jual Beli No. 584/B/154 B/PB-JB/2012 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian,

memakan waktu Tergugat IV selaku Notaris/PPAT untuk membuat jawaban di pengadilan,

mengeluarkan biaya hukum dalam hal yang bersangkutan menggunakan ahli dalam membaut jawaban,

mengeluarkan biaya administrasi yang terdiri atas biaya pengiriman dokumen, biaya layanan

pengiriman serta biaya perjalanan dan biaya akomodasi.

Selanjutnya Hakim dalam membuat pertimbangan hakim pada suatu perkara harus

mempertimbangkan aspek perlindungan yang dapat diterapkan kepada Notaris atau PPAT antara lain :

1. Prinsip Praduga Tak Bersalah, yang berarti bahwa Notaris/PPAT atau dalam Hal ini Tergugat III

dan Tergugat IV dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh

pengadilan yang berwenang. Sehingga mampu atau diberlakukan sebagai perlindungan terhadap

Notaris/PPAT di persidangan

2. Buktikan tanggung jawab yang wajar, Notaris/PPAT atau dalam Hal ini Tergugat III dan Tergugat

IV juga telah membuktikan bahwa mereka telah bertindak dengan tanggung jawab yang wajar atau

sebagaimana mestinya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Notaris/PPAT juga harus

memperlihatkan bukti yang menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan profesi secara cermat,

bekerja sesuai prosedur yang sesuai dan ketentuan hukum yang berlaku

3. Ahli Hukum dan Ahli Penilaian, Notaris/PPAT atau dalam Hal ini Tergugat III dan Tergugat IV

dapat meminta pendapat atau mengendalkan bantuan ahli hukum atau penilaian untuk mendukung

posisi mereka. Kemudian akan diberikan penjelasan dan analisa mendalam mengenai prosedur yang

telah dijalankan dalam berprofesi sebagai Notaris/PPAT. Hakim juga dapat memanggil ahli hukum

atau ahli penilaian untuk menilai apakah Notaris/PPAT bersagkutan sudah menjalankan profesi

sesuai dengan aturan hukum dan melaksanakan tugas berikut tanggung jawabnya.

4. Keabsahan dan ketentuan hukum, Notaris/PPAT harus mampu berargumen berikut Hakim juga

harus memiliki pemahaman terhadap aturan hukum bahwa keabsahan dokumen dan keterangan yang

diajukan oleh para pihak adalah tanggung jawab para pihak yang terlibat. Dalam situasi dimana

Notaris/PPAT telah bertindak dengan itikad baik dan tidak dapat mendeteksi adanya keterangan

palsu yang diajukan oleh para pihak, mereka tidak akan dianggap bertanggung jawab secara hukum.

5. Notaris di Indonesia tunduk pada Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang memiliki kewenangan

untuk memeriksa, mengawasi dan memberikan sanksi disiplin terhadap Notaris yang melanggar

kode etik atau ketentuan hukum. MPN dapat memberikan perlindungan terhadap Notaris yang

bertindak dengan itikad baik namun mendapati klaim atau tuntutan yang tidak mendasar. Disisi lain

PPAT tidak memiliki lembaga pengawas yang khusus seperti MPN namun terdapat Badan

Pertanahan Nasional (BPN) yang memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan PPAT. Selain

itu PPAT juga memiliki Asosiasi Profesi PPAT seperti Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Indonesia (IPPATI) yang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan profesi PPAT.

Bertugas memberikan panduan, saran dan dukungan kepada anggota PPAT dalam bertugas dan

menghadapi masalah yang mungkin timbul.

6. Hakim harus melakukan kajian bukti dengan teliti terkait dengan kasus keterngan palsu (keaslian

dokumen, validitas keterangan, konsistensi kesaksian yang disajikan, mengumpulkan bukti yang

kuat)

7. Hakim harus melakukan tinjauan prosedur yang diikuti oleh Notaris atau PPAT dalam transaksi

terkait kasus. Hakim harus memastikan bahwa Notaris/PPAT telah mengikuti prosedur yang

ditetapkan oleh hukum dan memiliki dasar hkum yang kuat atas tindakan mereka.

Untuk menghindari kasus serupa terjadi kembali, penulis berpendapat bahwa Notaris/PPAT

527

Khairunnisa Riani Putri, Mella Ismelina Farma Rahayu

Analisa Perlindungan Hukum Notaris Dan Ppat Dalam

Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu

(Studi Kasus Putusan Nomor: 73/PDT.G/2012/PN.PL)

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

harus mendokumentasikan semua langkah dan prosedur secara lengkap dalam melakukan proses

pembuatan akta atau transaksi hukum. Hal ini mencakup catatan mengenai verifikasi, penelitian dan

komunikasi dengan para pihak. Dokumentasi ini dapat menjadi bukti dan perlindungan dalam kasus

keterangan palsu.

Dalam hal Notaris/PPAT menduga atau mengetahui adanya keteranan palsu mereka harus

melaporkan pada instansi yang berwenang seperti kepolisian sehingga dapat membantu dalam

mencegah penyalahgunaan atau tindakan illegal yang melibatkan akta yang dibuat Notaris/PPAT.

Notaris/PPAT juga harus menjaga keahlian dan profesionalisme dengan meningkatkan pengetahuan

pada praktek yang relevan. Selain itu juga menjaga standar profesionalisme yang tinggi dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab berkut pengetahuan yang mendalam terkait peraturan,

prosedur, dan praktik terkait pembuatan akta atau transaksi hukum sehingga tidak dituduh terlibat dalam

pembuatan Akta berdasarkan keterangan palsu. Notaris/PPAT juga dapat mempertimbangkan untuk

memiliki asuransi professional yang mencakup perlindungan terhadap klaim atau tuntutan yang timbul

termasuk tuntutan pembuatan Akta berdasarkan keterangan palsu. Asuransi professional dapat

memberikan perlindungan keuangan dan hukum yang penting dalam menghadapi situasi yang sulit.

Sedangkan terhadap majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dapat

mendorong Notaris untuk melaksanakan tugas dengan cermat dan hati-hati dalam pemeriksaan

dokumen yang diajukan sehingga seluruh dokumen yang diajukan pihak sebagai dasar untuk membuat

Akta Autentik merupakan dokumen yang sah dan tidak memuat keterangan palsu. Selain itu juga dapat

diadakan pelatihan dan program Pendidikan berkala terkait tugas-tugas dan tanggung jawab profesi

dalam menghadapi kasus keterangan palsu. Majelis Pengawas Notaris juga harus berkolaborasi dengan

pihak berwenang atau menjalin Kerjasama erat dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan

kejasanaan untuk memperkuat penegakan hukum, perlindungan hukum dan penanganan yang efektif

apabila terdapat pelamggaran. Majelis Kehormatan Notaris juga memiliki peran penting dalam

penegakan disiplin dalam menegakkan kode etik dan standar professional bagi Notaris. Meningkatkan

Pengawasan Internal oleh Majelis Pengawas Notaris untuk memperkuat pengawasan pembuatan akta

dan transaksi hukum lainnya serta mengadakan sosialisasi dan edukasi publik untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat pentingnya jasa notaris yang sah dan meyakinkan. Hal ini juga dapat

mengurangi trust issue yang terjadi di lingkungan masyarakat apabila terdapat banyak Akta yang

dibatalkan di persidangan akibat kasus perbuatan melawan hukum dari para pihak atau keterangan palsu

yang terjadi akibat diluar kehendak atau kesadaran dari Notaris/PPAT sendiri; sebagai contoh Putusan

Nomor : 73/PDT.G/2012/PN.PL yang pada akhirnya merugikan Notaris/PPAT dan bisa mempengaruhi

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan jasa Notaris/PPAT sehingga bisa diluruskan atau

dijelaskan secara mendalam akan kasus.

KESIMPULAN

Notaris memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan hukum demi

tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat publik yang fungsinya memberikan pelayanan kepada

seluruh masyarakat. Perlindungan Hukum terhadap Notaris diatur dalam beberapa peraturan lain dengan

rincian sebagai berikut (1). Pasal 50 dan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana),

(2). Pasal 4, 6, dan Pasal 16 ayat 1 huruf e, Pasal 66 ayat 1, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, (3). Pasal 1909 angka 3 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), (4). Pasal 146 dan Pasal 277 Herzien Inlandsch

Reglement (HIR), (5). Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/SIP/1973. Bentuk perlindungan

tersebut serta ruang lingkup kewenangan MKN diharapkan dapat memberikan suatu kejelasan terhadap

notaris yang mendapat perlindungan hukum dari instansi Notaris. Tujuan lain yaitu dengan harapan

institusi Notaris tidak akan disalahkan oleh pihak lain berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Namun

apabila Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan, maka yang bersangkutan harus

528

Khairunnisa Riani Putri, Mella Ismelina Farma Rahayu

Analisa Perlindungan Hukum Notaris Dan Ppat Dalam

Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu

(Studi Kasus Putusan Nomor: 73/PDT.G/2012/PN.PL)

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian.

Selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat Akta Jual Beli dalam

praktiknya sering mendapat permasalahan akibat ketidajujuran para penghadap terkait kebenaran

keterangan yang disampaikan kepada PPAT., Yurisprudensi Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 5

September 1973 dapat dijadikan dasar hukum perlindungan PPAT. PPAT lebih lanjut diawasi oleh

Menteri melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan dengan

dibantu oleh Majelis Pembina dan pengawas PPAT. PPAT juga dilindungi oleh organisasi profesi PPAT

yaitu Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 sampai dengan

Pasal 68 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 1 tentang ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Perlindungan PPAT ketika menemui suatu

permasalahan hukum terkait akta yang dibuatnya belum diatur secara normatif ketentuannya dalam

peraturan jabatan PPAT. Pengaturan tentang perlindungan hukum bagi PPAT dalam proses pemeriksaan

dan pengambilan minuta akta untuk kepentingan penyidikan juga belum diatur dalam ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Perkaban BPN 23 Tahun 2009

tentang Perubahan Atas Perkaban BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor

37 Tahun 1998 tentang PJPPAT dan Peraturan Terbaru PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang PJPPAT.

Sehingga apabila PPAT ikut terpanggil dalam kasus sebagai saksi atau tersangka maupun terdakwa

maka akan diproses dengan cara pada umumnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP).

Berdasarakan kesimpulan tersebut maka penelitian memberikan saran dalam penelitian ini adalah

Akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan ini para

pihak diharapakan dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya karena keterangan palsu

yang diberikan oleh salah satu pihak maupun para pihak, bukanlah tanggung jawab Notaris. Sebaiknya

masyarakat dapat lebih berhati-hati dan jujur dalam melakukan suatu perbuatan hukum guna

menghindari terjadi timbulnya kerugian oleh pihak lain terhadap akta yang dibuat Notaris. Tidak ada

kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh

penghadap di hadapan Notaris tersebut”, maka tugas Notaris hanyalah memeriksakan kelengkapan

surat-surat dan keterangan para pihak sebagai dasar pembuatan akta. Dengan adanya syarat pemanggilan

Notaris harus melalui MKN, merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris namun

Notaris tetap diharapkan untuk selalu bertindak cermat dan meningkatkan pengetahuannya untuk

mendalami semua peraturan yang memang memiliki keterkaitan dengan tugas jabatannya agar terhindar

dari permasalahan baik perdata maupun pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Abady, A. R. P., & Rahayu, M. I. F. (2023). Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta oleh Notaris

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Journal on

Education, 5(2), 4248–4258.

Aman, A. (2019). Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan: Notaris,

Rahasia Jabatan. Recital Review, 1(2), 59–71.

Din, T., Mulyadi, L., & Narsudin, U. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta

Tanah Dalam Pembuatan Akta Autentik. Legalitas: Jurnal Penelitian Hukum, 10(2), 117–138.

Duta, A. (2022). Analisis Yuridis Proses Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Permen

Atr/Bpn Nomor 16 Tahun 2021tentang Peralihan Hak Atas Tanah. Universitas Muhammadiyah

Magelang.

Fr, M. I. (2021). Batasan Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Dalam Rangka Menjaga Kerahasiaan Akta

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jurnal Hukum Adigama, 4(1), 650–670.

Harsono, B. (2007). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,

Isi Dan Pelaksanaannya. (No Title).

Iftitah, A. (2014). Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Membuat Akta Jual Beli

529

Khairunnisa Riani Putri, Mella Ismelina Farma Rahayu

Analisa Perlindungan Hukum Notaris Dan Ppat Dalam

Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu

(Studi Kasus Putusan Nomor: 73/PDT.G/2012/PN.PL)

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

Tanah Beserta Akibat Hukumnya. Lex Privatum, 2(3).

Pancapuri, A. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Proses Penyidikan Terhadap Notaris

Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

49/Puu-X/2012 (Studi Di Kantor Polisi Resort Kota Malang). Brawijaya University.

Rahardjo, S. (2003). Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia. Penerbit Buku Kompas.

Sagala, E. (2016). Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas Profesinya. Jurnal Ilmiah

Advokasi, 4(1), 25–33.

Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta.

Mandar Maju.

Susanto, A. F., Rahayu, M. I. F., & Muliya, L. S. (2020). Law Community Of “Tatar-Sunda”:

Preservation Of Forests And Climate Change. Utopía Y Praxis Latinoamericana, 25(7), 165–170.

Wijayanto, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas

Dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 202014

Tentang Jabatan Notaris. Jurnal Akta, 4(4), 791–798.

Yunia, N. N., & Hidayati, R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan

Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan

Akta Autentik. Signifikan, 1(2), 65–73.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

License