620

Siti Hapsah Pahira, Rio Rinaldy

PERSPEKTIF HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI

PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMAN

Siti Hapsah Pahira,

Rio Rinaldy,

Evi Lativah

Universitas Muhammadiah Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

Universitas Catur Insan Cendekia, Cirebon, Indonesia

Universitas Islam Bungan Bangsa Cirebon

Email : sitihafsahfahira23@gmail.com, rio71933@gmail.com

Abstrak

Sistem informasi manajemen merupakan serangkaian sub-sistem yang berisi data informasi penting

berkaitan dengan produktivitas organisasi, namun sekarang ini banyak terjadi penyalahgunaan data.

Dengan demikian, pentingnya pengetahuan mengenai hukum mengenai penyalahgunaan data pribadi agar

dapat menuntut hak dan mengetahui upaya penanggulangannya jika kejadian tidak diinginkan terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum mengenai penyalahgunaan sistem informasi

manajemen. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum

doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan dokumen atau studi dokumen yang dimanfaatkan

pada penelitian kualitatif dan dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan yang

tertulis yang di terbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa dalam perspektif hukum, penyalahgunaan data pribadi pada sistem informasi manajemen menjadi

perhatian penting. Diperlukan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara

terintegrasi untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan tindakan kejahatan terkait data

pribadi. Pendekatan hukum, security teknologi, dan sosial budaya etika menjadi upaya yang penting dalam

penanggulangan penyalahgunaan sistem informasi manajemen guna meminimalisir risiko

penyalahgunaan data dan informasi perusahaan.

Kata kunci: hukum, penyalahgunaan, sistem informasi manajemen.

Abstract

Management information system is a series of sub-systems that contain important information data related

to organizational productivity, but nowadays there is a lot of data misuse. Thus, it is important to know

the law regarding the misuse of personal data so that you can claim your rights and know the

countermeasures if unwanted events occur. This research aims to find out the legal perspective regarding

the misuse of management information systems. Thus, it is important to have legal knowledge about the

misuse of data, including misuse of da ta in management information systems. This research uses a type

of normative legal research that is doctrinal legal research, also referred to as document library research

or document studies that are utilized in qualitative research and can be interpreted as a data collection

technique through written materials published by the institution that is the object of research. The results

show that from a legal perspective, the misuse of personal data on management information systems is an

important concern. A special law is needed that regulates the protection of personal data in an integrated

manner to protect the public from misuse and criminal acts related to personal data. Legal, technological

security, and socio-cultural ethical approaches are important efforts in overcoming misuse of

management information systems to minimize the risk of misuse of company data and information.

Keywords: law, misuse, management information system

PENDAHULUAN

Sistem Informasi Manajemen adalah serangkaian sub-sistem informasi yang menyeluruh dan

terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentrasformasi data untuk meningkatkan

produktivitas organisasi. SIM menggunakan perangkat keras, perangkat lunak komputer,

prosedur/pedoman, model manajemen, dan database (Fibriany, 2016). SIM (Sistem informasi

manajemen) mempunyai keterkaitan dengan kinerja pegawai. Dengan diadakannya sistem informasi

manajemen pada perusahaan maka, semua pekerjaan akan terorganisir dengan baik. Selain itu SIM juga

Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)

Volume 3, Number 7, Juli 2023

p-ISSN 2774-5147 ; e-ISSN 2774-5155

621

Siti Hapsah Pahira, Rio Rinaldy

Perspektif Hukum Mengenai Penyalahgunaan Data Pribadi Pada

Sistem Informasi Manajeman

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara tepat dan memiliki tenggat waktu yang jelas

(realtime), dengan begitu dapat memberikan kemudahan dalam bekerja. Pengaplikasian system

informasi manajemen bertujuan mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan yaitu sumber daya

informasi (Algipari et al., 2022).

Informasi telah menjadi komoditas yang sangat berharga, dan telah berubah dan dianggap sebagai

sumber daya habis pakai, bukannya barang bebas. Dalam suatu organisasi perlu dipertimbangkan bahwa

informasi memiliki karakter yang multivalue, dan multidimensi. Dari sisi pandangan teori sistem,

informasi memungkinkan kebebasan beraksi, mengendalikan pengeluaran, mengefisiensikan

pengalokasian sumber daya dan waktu. Sirkulasi informasi yang terbuka dan bebas, merupakan kondisi

yang optimal untuk pemanfaatan informasi (Yahfizham, 2012).

Disamping berbagai hal positif yang diapat diambil dari kemajuan teknologi informasi dan

transaksi elektronik komunikasi, perkembangannya yang pesat dari perkembangan internet juga

menimbulkan pro dan kontra. Prinsipnya, internet membuat kejahatan yang semula bersifat

konvensional dan langsung seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi,

perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme termasuk penyalahgunaan data pribadi dalam

sistem informasi manajemen (Nugraha, 2021).

Undang-undang mengenai komputer telah diterapkan di banyak negara untuk mengatasi

kekhawatiran seperti kejahatan komputer, hak mendapatkan akses data, hak akan privasi, dan paten

piranti lunak. Dengan demikian, pentingnya pengetahuan mengenai hukum mengenai penyalahgunaan

data pribadi agar dapat menuntut hak dan mengetahui upaya penanggulangannya jika kejadian tidak

diinginkan terjadi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum mengenai

penyalahgunaan sistem informaasi manajemen.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum

doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan dokumen atau studi dokumen (Cahyani et al.,

2021). Studi dokumen banyak dimanfaatkan pada penelitian kualitatif karena merupakan sumber yang

stabil, sifatnya alamiah, berguna sebagai bukti suatu pengujian dan hasilnya dapat membuka

pemahaman terhadap sesuatu yang diselidiki (Ardiyanto & Fajaruddin, 2019). studi dokumentasi dapat

diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang di terbitkan oleh

lembaga yang menjadi objek penelitian (Yusra et al., 2021).

Penelian kualitatif sering digunakan oleh para peneliti atau scholars untuk mencari tahu sebuah

ilmu pengetahuan baru berdasarkan isu-isu dari pendekatan ilmu sosial, sejarah dan politik. Metode ini

menggunakan strategi narasi (Elindawati, 2021). Kualitatif juga di tafsirkan sebagai penelitian yang

mengarah pada pengkajian pada latar alamiah dari berbagai peristiwa sosial yang terjadi (Kaharuddin,

2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dan Hukum Penyalahgunaan Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem informasi yang melakukan

semua pengolahan transaksi dan memberikan dukungan informasi untuk fungsi manajemen

serta proses pengambilan keputusan. Penerapan Sistem informasi manajemen yang berbasis

teknologi menjadi sebuah kebutuhan yang dapat memberikan wawasan yang luas (Juneldi,

2020).

Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan dalam

meningkatkan efisiensi dan keefektifan kerja dalam organisasi. SIM sebagai pengolahan

informasi secara umum dapat dikatakan juga sebagai rangkaian yang mencakup proses

perencanaan, pengawasan, pengarahan dan diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai dan

622

Siti Hapsah Pahira, Rio Rinaldy

Perspektif Hukum Mengenai Penyalahgunaan Data Pribadi Pada

Sistem Informasi Manajeman

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

arti bagi organisasi. Dengan penerapan SIM tersebut maka diharapkan terciptanya sumber daya

manusia dengan kinerja yang efektif, efisien dan terawasi dengan baik (Kaleb et al., 2019).

Menurut Fibriany, (2016) sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dan

bergantung pada besar kecilnya organisasi yang terdiri atas sistem informasi:

1. Sistem informasi akuntansi

2. Sistem informasi pemasaran

3. Sistem informasi persediaan

4. Sistem informasi personalia

5. Sistem informasi distribusi

6. Sistem informasi pemebelian

7. Sistem informasi kekayaan

8. Sistem informasi analisis kredit

9. Sistem informasi penelitian dan pengembangan

10. Sistem informasi teknik

Semua sitem informasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada

semua tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat bawah (Lower level Manajement seperti

mandor, supervisor, pengawas sebagai technical level, manajemen tingkat menengah (middle

level Management) seperti manajer, kepala divisi, kepala cabang sebagai tactical level, dan

manajemen tingkat atas (Top level Management) seperti direktur, direktur utama, CEO, vice

president, General Manager sebagai strategic level.

Adapun komponen sistem informasi manajemen menurut Susanto dalam Irawati et al.,

(2017) yaitu;

1. Hardware (perangkat keras), peralatan phisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan,

memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam

bentuk informasi.

2. Software (perangkat lunak), kumpulan dari programprogram yang digunakan untuk

menjalankan komputer atau aplikasi tertentu pada computer.

3. Brainware, sumber daya manusia yaitu bagian terpenting dari komponen sistem informasi

manajemen,

4. Prosedur yaitu rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang

dengan cara yang sama.

5. Basis data yaitu suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga

memudahkan proses pencarian informasi, dan Jaringan komputer dan komunikasi data.

Kebijakan dan hukum penyalahgunaan sistem informasi manajemen dapat mencakup

beberapa hal, seperti kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan

dari segala bentuk penyalahgunaan, menjamin tersediannya informasi akuntansi perusahaan

yang akurat, serta memastikan semua ketentuan (peraturan) / hukum dan undang-undang

kebijakan manajemen telah dipatuhi sebagai mana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan

(Rahmadani, 2019). Selain itu, kebijakan dan hukum penyalahgunaan sistem informasi

manajemen juga dapat mencakup pengaturan terhadap pencurian data pribadi sebagai

penyalahgunaan teknologi komunikasi dan informasi (Luthiya et al., 2021).

Beberapa contoh implementasi kebijakan sistem informasi manajemen yang dapat

ditemukan dalam penelitian adalah:

1. Implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana (Kamal et al., 2020).

623

Siti Hapsah Pahira, Rio Rinaldy

Perspektif Hukum Mengenai Penyalahgunaan Data Pribadi Pada

Sistem Informasi Manajeman

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

2. Implementasi kebijakan sistem informasi manajemen pelaporan wajib pajak berbasis online

pada hotel dan restoran di Kabupaten Garut (Fauzan, 2021).

3. Implementasi sistem informasi manajemen akademik di Universitas Negeri Manado

(Mewengkang et al., 2021).

Pada implementasi kebijakan sistem informasi manajemen, perlu dilakukan evaluasi dan

pemilihan sistem informasi manajemen yang tepat dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi.

Selain itu, kesiapan pengguna atau operator yang menginput data dalam sistem informasi

akademik online juga perlu diperhatikan. Pimpinan juga harus konsisten dengan kebijakan

yang disampaikan agar tidak terjadi perubahan informasi dalam sistem informasi akademik

yang disampaikan

Adapun perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia khususnya dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang

berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya

”Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3886. Selain itu perlindungan data pribadi juga diatur dalan pasal 1 ayat 22 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Data Pribadi

adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta

dilindungi kerahasiannya”. Maka berdasarkan isi dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan

bahwa perlindungan data pribadi adalah hak atau privacy rights yang dimiliki oleh setiap

individu dan harus dilindungi oleh negara dan dalam privacy rights semua individu mempunyai

hak untuk menyimpan serta merahasiakan hal-hal yang dianggap pribadi bagi setiap individu.

Bagi pihak yang merasa hak perlindungan data pribadinya dilanggar maka pihak tersebut dapat

meneumpuh dua jalus perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum secrara non litigasi serta

perlindungan hukum secara litigasi (Afiudina et al., 2022).

Perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting dan menjadi hak konstitusional

warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 G(1) UUD 1945 (Luthfi, 2022).

Namun, saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur

perlindungan data pribadi secara terintegrasi (Niffari, 2020). Meskipun demikian, terdapat

beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai data pribadi, seperti

Permenkominfo No.20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem

Elektronik dan UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Perlindungan

hukum data pribadi konsumen berupa sanksi administratif bagi penyedia jasa yang melanggar

ketentuan berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Permenkominfo No.20 Tahun 2016 dan sanksi pidana

sesuai ketentuan Pasal 95A UU No.24 Tahun 2013 (Ningsih & Pertiwi, 2022).

Pengaturan perlindungan data pribadi saat ini masih diatur secara terpisah di beberapa

undang-undang yang tidak khusus mengatur perlindungan data pribadi. Oleh karena itu,

Indonesia membutuhkan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi

secara terintegrasi untuk melindungi data pribadi masyarakat dari penyalahgunaan dan

tindakan kejahatan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat banyaknya penyalahgunaan

data pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukkan awalnya seperti jual beli data pribadi secara

komersil (Kurniawan et al., 2022). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Sistem Informasi

Manajemen

Ada tiga pendekatan menurut Hastriana, (2017) yang dapat dilakukan untuk

meminimalisir penyalahgunaan teknologi informasi, sebagai berikut:

624

Siti Hapsah Pahira, Rio Rinaldy

Perspektif Hukum Mengenai Penyalahgunaan Data Pribadi Pada

Sistem Informasi Manajeman

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

1. Pendekatan hukum, dengan tersedianya instrumen hukum positif nasional yang terkait

dengan pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan jaminan kepastian dan sebagai

landasan penegakkan hukum (lawenforcement) jika terjadi pelanggaran.

2. Pendekatan security teknologi, dalam hal ini pendekatan teknologi mutlak dilakukan,

dengan sistem keamanan teknologi canggih dapat menutup lubang yang dapat digunakan

untuk penyalahgunaan.

3. Pendekatan sosial budayaetika, pendekatan ini menjadi sangat penting oleh karena

memberikan pemahaman dari sudut sosial budaya agar masyarakat memahami bahwa

teknologi informasi memiliki efektivitas sangat tinggi dalam perdaganga global.

Menurut Sakinah & Hilmy, (2019) upaya penanggulangan penyalahgunaan sistem

informasi manajemen dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Implementasi kebijakan dan prosedur yang jelas dan ketat untuk melindungi aset atau

kekayaan perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, serta menjamin tersediannya

informasi akuntansi perusahaan yang akurat.

2. Evaluasi dan pemilihan sistem informasi manajemen yang tepat dan memiliki tingkat

keamanan yang tinggi.

3. Pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan perusahaan mengenai kebijakan dan prosedur

yang telah ditetapkan, serta pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi

perusahaan.

4. Penerapan teknologi keamanan informasi, seperti firewall, antivirus, dan enkripsi data,

untuk mencegah akses yang tidak sah ke dalam sistem informasi manajemen.

5. Pengaturan terhadap pencurian data pribadi sebagai penyalahgunaan teknologi komunikasi

dan informasi.

Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan sistem informasi manajemen, perlu dilakukan

secara terus-menerus dan konsisten agar dapat meminimalisir risiko terjadinya penyalahgunaan data

dan informasi perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa dalam perspektif hukum, penyalahgunaan data

pribadi pada sistem informasi manajemen menjadi perhatian penting. Undang-undang yang mengatur

perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memberikan

landasan hukum dalam melindungi hak privasi individu dan data pribadi mereka. Namun, saat ini

Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur secara terintegrasi perlindungan data

pribadi. Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dapat dilakukan melalui peraturan

perundang-undangan yang ada, seperti Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 dan UU No. 24 Tahun 2013.

Namun, diperlukan upaya lebih lanjut dalam menyusun undang-undang khusus yang mengatur

perlindungan data pribadi secara komprehensif untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan

tindakan kejahatan terkait data pribadi. Implementasi kebijakan dan prosedur yang jelas, pemilihan

sistem informasi manajemen yang aman, serta pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan perusahaan

juga menjadi upaya penting dalam penanggulangan penyalahgunaan sistem informasi manajemen.

Penerapan teknologi keamanan informasi juga diperlukan untuk mencegah akses yang tidak sah ke

dalam sistem informasi. Semua upaya ini harus dilakukan secara terus-menerus dan konsisten guna

meminimalisir risiko penyalahgunaan data dan informasi perusahaan. Pendekatan dalam

625

Siti Hapsah Pahira, Rio Rinaldy

Perspektif Hukum Mengenai Penyalahgunaan Data Pribadi Pada

Sistem Informasi Manajeman

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

penanggulangan penyalahgunaan sistem informasi manajemen dapat dilakukan melalui tiga aspek

utama, yaitu pendekatan hukum, pendekatan security teknologi, dan pendekatan sosial budaya etika.

Pendekatan hukum melibatkan keberadaan instrumen hukum yang jelas terkait pemanfaatan teknologi

informasi, sehingga memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum yang efektif. Pendekatan

security teknologi melibatkan penggunaan sistem keamanan teknologi canggih untuk mencegah dan

mengatasi celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk penyalahgunaan. Pendekatan sosial budaya etika

melibatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya teknologi informasi dan penerapan etika dalam

penggunaannya, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan

bertanggung jawab. Dengan melakukan pendekatan-pendekatan ini, diharapkan penyalahgunaan sistem

informasi manajemen dapat diminimalisir dan perlindungan terhadap data dan informasi perusahaan

dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Afiudina, U. T. A., Noveraa, A., Adistia, N. A., & Puspasari, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap

Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online. Repertorium: Jurnal Ilmiah

Hukum Kenotariatan, 11(1), 104–113.

Algipari, F. I. R., Ramdhini, N. A., Kusmana, R. S., Fani, T. R., Putri, W. S., Rizki, Z. M., &

Firmasnyah, R. (2022). Pengaplikasian Sistem Informasi Manajemen Terhadap Performa

Pegawai Pada Yogya Junction 8 Cemara. Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis, 3(1), 29–

36.

Ardiyanto, H., & Fajaruddin, S. (2019). Tinjauan Atas Artikel Penelitian Dan Pengembangan

Pendidikan Di Jurnal Keolahragaan. Jurnal Keolahragaan, 7(1), 83–93.

Cahyani, N. M. D. A., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi

Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Fashion. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(1), 175-179

Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Di Perguruan Tinggi. Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agam, 15(2), 181–193.

Fauzan, H. S. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Wajib Pajak

Berbasis Online Pada Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Garut. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah

Bidang Ilmu Administrasi Negara, 15(2).

Fibriany, F. W. (2016). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Pengambilan Keputusan Di

Departemen Sdm. Jurnal Cakrawala, 16(2), 1–4.

Hastriana, U. S. (2017). Etika Dan Hukum Pelaksanaansistem Informasi Manajemenserta

Dampaknyaterhadap Masalahsosial Dan Budaya Organisasi. Jurnal Teknik, 6(1), 1–11.

Irawati, Salju, & Hapid. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pada Pt. Telkom Kota Palopo. Jurnal Manajemen, 3(2), 6–12.

Juneldi, R. (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua

Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah : Jurnal Hukum

Keluarga Dan Peradilan Islam, 1(1), 83–96.

Kaharuddin. (2021). Kualitatif : Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi. Equilibrium : Jurnal

Pendidikan, 9(1), 1–8.

Kaleb, B. J., Lengkong, V. P. ., & Taroreh, R. N. (2019). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dan

Pengawasannya Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal Emb, 7(1), 781 – 790.

Kamal, M., Basri, M., & Jopang, J. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Bombana. Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik, 11(1), 9–18.

Kurniawan, T., Simanjuntak, N. C., & Limbong, S. U. (2022). Urgensi Pengesahan Rancangan

626

Siti Hapsah Pahira, Rio Rinaldy

Perspektif Hukum Mengenai Penyalahgunaan Data Pribadi Pada

Sistem Informasi Manajeman

e-ISSN 2774-5155

p-ISSN

2774-5147

Undang_Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Guna

Mewujudkan Smart Government. Ipmhi Law Journal, 2(2), 265–281.

Luthfi, R. (2022). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Jurnal Sosial Dan Teknologi (Sostech), 2(5), 431–436.

Luthiya, A. N., Irawan, B., & Yulia, R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan

Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi. Jurnal

Hukum Pidana & Kriminologi, 2(2), 14–29.

Mewengkang, R., Tumbel, G., Mamonto, F. H., & Rotty, V. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem

Informasi Manajemen Akademik Di Universitas Negeri Manado. Semantic Schoolar.

Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas

Perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Di Negara Lain. Selisik, 6(1), 1–14.

Ningsih, D. R., & Pertiwi, H. (2022). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Jasa Cetak Kartu

Vaksin Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Muamalah, 8(2), 124–142.

Nugraha, R. (2021). Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia.

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,

11(2), 44–56.

Rahmadani, N. (2019). Harahap, Siska Prasylia Hartati Analisis Penerapan Psak No. 14 Tentang

Akuntansi Persediaan Bahan Baku Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Medan.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Sakinah, N., & Hilmy, A. A. M. (2019). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda:

Studi Kebijakan Strategis Transformatif Dan Efektivitas Hukum. Al-Hukama: The Indonesian

Journal Of Islamic Family Law, 9(2), 373–398.

Yahfizham. (2012). Moral, Etika Dan Hukum ( Implikasi Etis Dari Teknologi Informasi Dan

Komunikasi ). Jurnal Iqra’, 6(1), 9–18.

Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino. (2021). Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19. Journal

Lifelog Learning, 4(1), 15–22.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

License