Perspektif Hukum dan Masyarakat dalam Menilai Isu Pemindahan Ibu Kota Negara

Abstract

Ibu Kota Negara merupakan sebuah megaproyek pemerintah untuk memindahkan ibu kota Indonesia yang bermula di Jakarta ke Kalimantan Timur. Urgensi berdasarkan perspektif pemerintah Indonesia dalam isu pemindahan ibu kota ini adalah dengan mempertimbangkan beberapa aspek permasalahan yang terjadi di Kota Jakarta sebagai ibu kota Indonesia saat ini, yaitu aspek ekologis, historis, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun tujuan pemindahan ibu kota negara ini adalah untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan permasalahan ekologis di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta. Namun urgensi yang diimplementasikan berdasarkan rancangan pemerintah Indonesia tersebut justru menimbulkan kontroversi yang terjadi, baik pada perspektif hukum maupun masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode penelitian campuran dengan pendekatan perbandingan yang bertujuan untuk mengkaji isu-isu permasalahan dan menemukan korelasi antara kedua paradigma sudut pandang tersebut, yaitu perspektif hukum dan masyarakat mengenai isu pemindahan ibu kota negara. Pada hasilnya pembangunan megaproyek IKN ini justru menimbulkan beberapa permasalahan, yakni penyimpangan terhadap beberapa regulasi di Indonesia beserta kesepakatan hasil konvensi dan marginalisasi partisipasi masyarakat dan LSM. Dengan kesimpulan akhir bahwasannya pemindahan ibu kota negara ini sejatinya tidak memiliki urgensi yang komprehensif dengan alasan karena megaproyek IKN bukanlah upaya resolusi permasalahan dalam negeri tetapi bentuk pengabaian permasalahan yang telah ada di Jakarta dan menyalin permasalahan tersebut di Pulau Kalimantan.