Perkembangan Pengaturan Kuasa Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan di Indonesia

Abstract

Kuasa Wajib adalah pihak yang mewakili wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia. Pengaturan Kuasa Wajib di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik di level Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Keuangan. Pengaturan kuasa wajib pajak di Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, PMK Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa. Peraturan ini mengatur bahwa yang dapat menjadi kuasa wajib pajak adalah Konsultan Pajak dan Karyawan Wajib Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan peraturan kuasa wajib di Indonesia. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana perkembangan penganturan Kuasa pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perluasan makna tentang kuasa wajib pajak setelah adanya Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 63/PUU-XV/2017 yang tidak lagi terbatas pada Konsultan Pajak dan Karyawan Wajib Pajak, tetapi terbuka bagi semua profesi sepanjang memenuhi persyaratan teknis-administrasi perpajakan. Putusan ini juga diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan namun masih perlu diatur lebih lanjut agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari.