Strategi Pencegahan Korupsi & Procurement Fraud di Sektor Pemerintahan dan Masyarakat

Authors

  • R. Beniadi Setiawan Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI)

DOI:

https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i9.32431

Keywords:

korupsi, procurement fraud, pencegahan, pengadaan pemerintah, integritas publik

Abstract

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (procurement fraud) merupakan salah satu masalah paling serius yang menghambat pembangunan di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan korupsi dalam pengadaan pemerintah dan masyarakat dengan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta penguatan sistem pengawasan digital. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kebijakan berdasarkan regulasi nasional serta praktik internasional terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi membutuhkan kombinasi pendekatan struktural (peraturan yang ketat, sistem digital e-procurement, audit independen) dan pendekatan kultural (pendidikan antikorupsi, pemberdayaan masyarakat, dan integritas aparatur). Penekanan khusus diberikan pada dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Temuan ini menggarisbawahi bahwa pencegahan korupsi bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional membangun Indonesia yang bersih dan berintegritas.

References

Chêne, M. (2019). Fraud and corruption in public procurement. U4 Anti-Corruption Resource Centre. https://www.u4.no

Christensen, D. M., Maffett, M., & Rauter, T. (2022). Public procurement and corruption: Evidence from U.S. federal contracts. Journal of Accounting Research, 60(2), 489–529. https://doi.org/10.1111/1475-679X.12432

Ferwerda, J., & Van den Berg, J. (2020). A review of corruption in public procurement. Journal of Public Procurement, 20(3), 229–252. https://doi.org/10.1108/JOPP-01-2020-0001

Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO]. (2021). Public procurement for sustainable food systems. Rome: FAO.

Kementerian Keuangan RI. (2021). Strategi nasional pencegahan korupsi. Jakarta: Kemenkeu.

Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]. (2022). Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta: KPK.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [LKPP]. (2020). Implementasi sistem pengadaan secara elektronik di Indonesia. Jakarta: LKPP.

Mungiu-Pippidi, A. (2020). The quest for good governance: How societies develop control of corruption (2nd ed.). Cambridge University Press.

OECD. (2020). Preventing corruption in public procurement. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264262931-en

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2019). Corruption and government: Causes, consequences, and reform (2nd ed.). Cambridge University Press.

Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2023. Berlin: Transparency International.

United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC]. (2021). United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Vienna: UNODC.

Vian, T. (2020). Anti-corruption, transparency and accountability in health systems: A global review. Health Policy and Planning, 35(10), 1249–1263. https://doi.org/10.1093/heapol/czaa147

World Bank. (2021). Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption. Washington DC: World Bank.

Zinnbauer, D. (2022). Civic tech and anti-corruption: Digital innovations in public procurement. Government Information Quarterly, 39(2), 101661. https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101661

Downloads

Published

2025-09-15

How to Cite

R. Beniadi Setiawan. (2025). Strategi Pencegahan Korupsi & Procurement Fraud di Sektor Pemerintahan dan Masyarakat. Jurnal Sosial Teknologi, 5(9), 3843–3849. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i9.32431