Bundo Kanduang dan Kebijakan Inklusif: Sinergi Pemerintah Daerah dan Tokoh Adat Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender
DOI:
https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i5.32820Keywords:
Bundo kanduang, kebijakan inklusif, kesetaraan, genderAbstract
Provinsi Sumatera Barat dikenal sebagai suku Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu penarikan garis keturunan dari perempuan (ibu). Sistem matrilineal memberikan posisi penting kepada perempuan khususnya dalam struktur kehidupan beradat dan bermasyarakat. Penggambaran peran perempuan tersebut terlihat dari keberadaan Bundo Kanduang yang secara normatif berperan di dalam menjaga keberlanjutan nilai dan norma adat Minangkabau serta pemberdayaan perempuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Praktik sosial menunjukkan bahwa masih terjadi diskriminasi gender pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Bundo Kanduang dalam konsep kebijakan perlindungan perempuan yang inklusif dengan membangun sinergi pemerintah daerah dengan Bundo Kanduang sehingga bisa mewujudkan kesetaraan gender. Menggunakan pendekatan mixed methods dengan tipe exploratory sequential design diketahui bahwa Provinsi Sumatera Barat mengupayakan kesetaraan gender melalui kebijakan perlindungan perempuan yang inklusif terlihat dari adanya sinergi yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan Bundo Kanduang, media massa, praktisi, dan dunia usaha yang dikenal juga dengan konsep Penta helix. Hasil Social Network Analysis (SNA) menunjukkan bahwa sinergi Penta helix yang dibangun oleh pemerintah daerah berjalan sebesar 0,53 dan dinilai cukup kuat.
References
Afifah, N. (2024). Mengkaji ulang stereotip gender: Eksplorasi stereotip gender dalam konteks budaya matrilineal Minangkabau. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 26(1), 93–104.
Azwar, W., Muliono, M., & Permatasari, Y. (2018). Feminisasi kemiskinan: Studi tentang pengemis perempuan pada masyarakat matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Musãwa: Jurnal Studi Gender dan Islam, 17(2), 165–182.
Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks pembangunan manusia dan pemberdayaan gender Indonesia. BPS.
Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Johnson, J. C. (2013). Analyzing social networks. SAGE Publications.
Corrie. (2017). Teori gender dalam komunikasi: Pengertian, konsep. PakarKomunikasi. https://pakarkomunikasi.com/teori-gender-dalam-komunikasi-pengertian-konsep
Dzuhayatin, S. R. (2015). Rezim gender Muhammadiyah: Kontestasi gender, identitas dan eksistensi. Suka Press bekerja sama dengan Pustaka Pelajar.
Fatah, R. (2016). Matrilineal suku Minangkabau [Repository].
Huda, H. M. D., & Dodi, L. (2020). Rethinking peran perempuan dan keadilan gender: Sebuah konstruksi metodologis berbasis sejarah dan perkembangan sosial budaya. CV Cendekia Press.
Ledyawati, L., Wirautami, N. L. P., Syafruddin, S., Watie, E. D. S., Setyowati, R. M., Pujiriyani, D. W., Kharima, N., Sitawati, A. D., Camerling, L. Y., & Saragih, O. K. (2025). Dilematika perempuan: Mengkaji permasalahan sosial yang dihadapi perempuan Indonesia. Star Digital Publishing.
Mau, Y. M., & Fidiyani, R. (2025). Kesetaraan gender dalam hukum keluarga suku Bonpor atas kepemimpinan perempuan di Weluli. Bookchapter Hukum dan Lingkungan, 1, 1799–1822.
Mursalim, M., Aswad, H., & Wiranti, W. (2025). Antinomy modern and myth culture: Dimensi gender dalam legislasi di Indonesia. Jurnal Civic Hukum, 10 (1).
Pujiriyani, D. W., Remtulla, A. N., Kharima, N., Ivone, D., Sawitri, I., Damanik, F. H. S., Afrita, D., Dewi, O., Muslimah, F., & Sukmana, E. D. (2026). Pemberdayaan perempuan: Konsep, peran, gerakan dan tantangan era modern perempuan di Indonesia. Star Digital Publishing.
Rahayu, W. K. (2023). Dinamika kolaborasi berbasis gender value dalam pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat (Disertasi, Universitas Diponegoro).
Rahayu, W. K., Purwanti, A., Astuti, R. S., & Lituhayu, D. (2025). Governance berbasis gender value: Sinergi perempuan, adat, dan pemerintahan menuju keadilan gender. PT Literapedia Utama Publishing.
Siscawati, M. (2014). Politik perempuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Jurnal Antropologi Indonesia.
Suryani, I., Yulnetri, Y., & Nengsih, I. (2022). Menelusuri peran dan fungsi Bundo Kanduang saat ini sebagai bagian lembaga adat dan kaitannya dalam menyelesaikan kasus KDRT di Sumatera Barat. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 6 (2), 2538–2549. https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.3178
Syafrizal, M. S. (2024). Pergumulan identitas di Sumatera Tengah: Perempuan di pusaran sejarah menuju matrilineal dalam konsep antropologi sosial. UMSU Press.
Syakbani, Z. (2023). Warisan matrilineal: Sejarah emansipasi wanita di Sumatera Barat yang menginspirasi. Good News From Indonesia. https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/06/21/warisan-matrineal-sejarah-emansipasi-wanita
UNDP. (2016). Development as freedom. Oxford University Press.
Yanasari, P. (2026). Gender dan keadilan sosial: Membangun kerangka pemberdayaan perempuan berbasis hak. Penerbit Insan Cendekia Mandiri.
Yusha, B. (2021). Kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan pada adat Ulun Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat [Skripsi, Universitas Lampung].
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Wewen Kusumi Rahayu, Muhammad Nuqlir Bariklana
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-SA). that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
